MAKKAH — Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mulai membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, termasuk kemungkinan memperluas penerapan skema tanazul guna mengurangi kepadatan jemaah di Mina.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdulfattah bin Sulaiman Mashat di Kantor Daerah Kerja Makkah, Kamis (4/6/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah isu penting, mulai dari evaluasi layanan Armuzna, skema tanazul di Mina, persiapan haji tahun depan, penguatan istithaah kesehatan, hingga tata kelola keuangan haji.
Dahnil mengatakan, kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi ke Kantor Misi Haji Indonesia mencerminkan eratnya kerja sama kedua negara dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi jemaah.
Salah satu fokus pembahasan adalah berbagai tantangan yang dihadapi jemaah Indonesia selama fase Armuzna, khususnya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menurut Dahnil, Pemerintah Arab Saudi mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan perluasan skema tanazul sebagai solusi mengurangi kepadatan di Mina.
“Tadi kami bicara tentang obstacle yang kami hadapi di Armuzna, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan kalau bisa ditanazulkan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu Mina,” kata Wamenhaj.
“Kalau bisa ditanazulkan 50 persen, mereka akan mempertimbangkan. Artinya ke depan kemungkinan kita secara teknis mempertimbangkan mentanazulkan lebih banyak jemaah haji kita. Itu akan mengurangi kepadatan di Mina,” sambungnya.
Menurut Dahnil, keterbatasan ruang di Mina selama ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, skema tanazul dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas jemaah.
Selain evaluasi teknis, pertemuan tersebut juga membahas persiapan penyelenggaraan haji tahun depan. Dahnil menyebut Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi berbagai langkah reformasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia, termasuk pembentukan dan penguatan peran Kementerian Haji dan Umrah RI.
“Pada prinsipnya mereka mengapresiasi langkah-langkah perubahan mendasar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan tentu mendukung eksistensi Kementerian Haji dan Umrah. Mereka juga meminta agar persiapan untuk tahun depan bisa dilakukan bersama-sama,” tutur Wamenhaj.
Ia menegaskan, koordinasi persiapan haji mendatang akan dilakukan lebih awal melalui kerja sama yang lebih intensif antara kedua kementerian.
Dalam pertemuan itu, isu kesehatan jemaah juga menjadi perhatian. Pemerintah Indonesia memastikan akan memperketat penerapan istithaah kesehatan sejak proses persiapan di dalam negeri sebagai upaya menekan angka kematian jemaah pada musim haji mendatang.
“Isu istithaah itu menjadi isu utama bagi kita, terutama tentang mortality rate. PR kita tentu akan terus menekan jumlah kematian tahun depan. Maka istithaah kami pastikan tahun depan akan lebih ketat terhadap jemaah, mulai dari dalam negeri,” pungkas Wamenhaj.*
