SORONG – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membangun budaya evaluasi yang jujur, terbuka, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Pesan itu disampaikan Menhaj saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere yang mewakili Gubernur Papua Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya.
Mengawali arahannya, Menhaj mengaku bersyukur dapat bersilaturahmi langsung dengan keluarga besar Kemenhaj di Papua Barat Daya. Menurutnya, kunjungan itu merupakan komitmen yang telah lama ingin diwujudkan sejak transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
“Alhamdulillah, hari ini saya dapat bersilaturahmi langsung dengan keluarga besar Kemenhaj di Papua Barat Daya. Terus terang saya merasa memiliki utang kunjungan. Sejak Badan Penyelenggara Haji dibentuk hingga menjadi Kementerian Haji dan Umrah, baru hari ini saya bisa hadir di sini,” kata Menhaj.
Menhaj menilai Papua Barat Daya tidak hanya dikenal lewat Raja Ampat, tetapi juga memiliki semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
Ia juga mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran Kemenhaj di Papua Barat Daya dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Meski demikian, Menhaj menegaskan keberhasilan tersebut harus menjadi pijakan untuk terus melakukan perbaikan.
“Masa puji-pujian sudah selesai. Sekarang saatnya kita fokus pada evaluasi. Kementerian yang baik bukan yang sibuk berbangga diri, tetapi kementerian yang terus memperbaiki diri,” tegasnya.
Dalam dialog bersama jajaran Kemenhaj Papua Barat Daya, Menhaj menerima sejumlah masukan terkait penguatan dan penataan sumber daya manusia, aspirasi mengenai tunjangan kinerja, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Menhaj juga mengajak seluruh jajaran membangun budaya evaluasi yang terbuka dan tidak ragu menyampaikan persoalan di lapangan. Menurutnya, setiap masukan menjadi bahan penting untuk menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan haji.
“Jangan takut menyampaikan masalah, karena setiap masukan adalah bahan untuk memperbaiki pelayanan kepada jemaah. Mari kita jadikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini sebagai pijakan untuk menghadirkan layanan yang lebih baik pada musim haji berikutnya. Yang sudah baik kita pertahankan, sedangkan yang masih kurang kita sempurnakan bersama,” ujarnya.
Menhaj berharap seluruh jajaran Kemenhaj terus memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan pelayanan haji yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah sehingga kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat dari tahun ke tahun.*
