MAKKAH — Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 menyiapkan skema pengamanan dan pelayanan berlapis untuk menghadapi fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Salah satu langkah yang disiapkan ialah pembentukan 10 sektor ad hoc untuk mengawal pergerakan dan keselamatan ratusan ribu jemaah haji Indonesia.
Koordinator Bidang Satuan Operasi (Satops) Armuzna, Harun Arrasyid, mengatakan sektor-sektor tersebut akan difokuskan untuk mengelola, mengendalikan, serta melindungi jemaah haji Indonesia selama fase Armuzna berlangsung.
“Satgas yang kita bentuk ini akan kita bentuk lagi 10 sektor ad hoc untuk mengelola, mengendalikan, melindungi jemaah haji kita,” kata Harun di Arafah, Selasa (19/5/2026).
Tahun ini, lebih dari 221 ribu jemaah haji Indonesia, termasuk sekitar 203 ribu jemaah reguler, akan menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Karena itu, PPIH menyiapkan pola pengawalan yang diperkuat oleh petugas lapangan di berbagai titik krusial.
Selain sektor ad hoc, PPIH juga menyiapkan 63 koordinator markas atau korkas. Harun menjelaskan, setiap markas akan dipimpin satu orang koordinator, dengan dukungan rata-rata hingga 50 petugas di setiap sektor.
“Petugasnya utamanya petugas bandara dan dibantu dengan petugas Makkah dan petugas Madinah,” ujarnya.
Petugas tersebut nantinya akan mendampingi jemaah langsung di tenda-tenda penginapan selama fase Armuzna. Tujuannya, selain memberikan layanan, mereka juga dapat membantu mengawasi kondisi jemaah dan memberikan pendampingan saat dibutuhkan.
Tak berhenti di situ, PPIH juga membentuk pos pantau Mina yang tersebar dari sektor A hingga I. Pos ini disiapkan untuk memantau pergerakan jemaah dari tenda menuju lokasi lontar jumrah.
“Tujuannya untuk memberikan layanan pengawasan dan pemantauan jamaah yang berangkat dari tenda menuju jamarat,” kata Harun.
Menurutnya, salah satu titik paling krusial selama fase puncak haji berada di jalur menuju Jamarat, khususnya akses lantai tiga yang melewati dua terowongan keberangkatan dan dua terowongan kepulangan.
Tim MCR
Untuk mengantisipasi situasi darurat di titik tersebut, PPIH membentuk MCR (Mobile Crisis Response). Tim ini disiapkan untuk memberikan pertolongan cepat apabila jemaah, terutama lansia, membutuhkan bantuan di area terowongan.
“Ketika di dalam terowongan terjadi hal-hal yang dibutuhkan bantuan oleh jamaah kita, terutama orang-orang tua kita yang lansia, maka di situ sudah ada petugas yang bisa membantu,” papar Harun.
Setiap pos MCR akan dijaga sekitar 25 petugas dengan sistem pergantian shift menyesuaikan kondisi lapangan. Personelnya berasal dari berbagai unsur, mulai dari pelindungan jemaah (Linjam), PKP2JH, Media Center Haji (MCH), petugas bimbingan ibadah, hingga layanan lansia.
Selain Mina, skema serupa juga diterapkan di Muzdalifah dengan pembentukan 10 sektor ad hoc yang berada di bawah koordinasi Daerah Kerja Makkah.
Di sisi lain, Harun mengungkapkan adanya konsep baru yang diusulkan pada penyelenggaraan haji tahun ini, yakni pembentukan Tim Khusus Mina atau Timsus Mina.
Tim tersebut akan diberangkatkan lebih awal langsung dari Makkah menuju Mina tanpa melalui Arafah. Personelnya diprioritaskan dari petugas Linjam yang telah memiliki pengalaman bertugas haji lebih dari satu kali.
“Tujuannya untuk membantu penyambutan jamaah murur dan memantau titik krusial pada malam perpindahan dari Muzdalifah menuju Mina,” ujarnya.
Menurut Harun, skema itu muncul karena petugas yang ikut mendampingi seluruh rangkaian Armuzna berpotensi mengalami kelelahan saat jemaah mulai bergerak dari Muzdalifah menuju Mina.
Karena itu, petugas yang disiagakan lebih awal di Mina diharapkan berada dalam kondisi prima sehingga pelayanan dan perlindungan jemaah dapat berjalan lebih optimal.
“Tujuan kami membentuk Timsus Mina itu untuk lebih efektif, efisien dalam pelayanan dan juga perlindungan jamaah,” tegas Harun.*
