TANGSEL — Kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji di tengah dinamika global mendorong pemerintah mengubah pendekatan. Penguatan jejaring internasional kini diposisikan sebagai kunci dalam mitigasi risiko haji.
Direktur Bina Jemaah Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah, Afief Mundzir, menegaskan bahwa tantangan haji tidak lagi bersifat sektoral, melainkan lintas isu—mulai dari kesehatan, keselamatan jemaah, hingga dampak perubahan iklim dan geopolitik.
“Penguatan jejaring global menjadi kunci penting dalam mitigasi penyelenggaraan haji. Kita tidak bisa bekerja sendiri menghadapi kompleksitas ini,” kata Afief dalam Studium General dan pelantikan Pusat Studi Haji dan Umrah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, keterbatasan jejaring kelembagaan yang dimiliki pemerintah saat ini menuntut kolaborasi yang lebih luas, termasuk dengan kalangan akademik sebagai mitra strategis.
“Perguruan tinggi bisa menjadi mitra strategis dalam memperkuat riset, analisis kebijakan, serta solusi yang aplikatif,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, kehadiran Pusat Studi Haji dan Umrah (PSHU) diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat kajian, tetapi juga menjadi laboratorium riset yang mampu menjembatani kebutuhan antara teori dan praktik penyelenggaraan haji.
Selain jejaring global, Afief juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia sebagai faktor penentu dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang.
“Kita sedang menyiapkan SDM yang adaptif dan profesional agar mampu merespons dinamika global dengan cepat dan tepat,” katanya.
Di tengah berbagai wacana publik terkait antrean haji, pemerintah memastikan sistem yang berjalan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi.
“Kami pastikan sistem antrean tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu,” ucapnya.
Kegiatan ini sekaligus menjadi penanda penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia akademik, sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.*
