JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 17 triliun untuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang menyebut Indonesia akan ikut menyetor dana besar sebagai syarat keanggotaan dalam forum tersebut.
“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Minggu (22/3/2026).
Prabowo menegaskan, sejak awal pemerintah tidak pernah memberikan komitmen finansial apa pun kepada Amerika Serikat terkait keterlibatan Indonesia dalam BoP.
Hal itu, menurutnya, juga tercermin dari absennya Indonesia dalam pertemuan para donor pendiri (founding donors) yang digelar di Washington pada 19 Februari lalu.
“Dalam pertemuan itu, negara-negara lain menyumbang. Indonesia tidak ada di situ, karena sejak awal saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegasnya.
Meski demikian, Prabowo membuka peluang keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, namun bukan dalam bentuk kontribusi dana. Ia menekankan bahwa Indonesia lebih memilih berkontribusi melalui pengiriman pasukan perdamaian.
“Kita siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan, terutama untuk membantu menjaga warga Gaza,” kata Prabowo seperti dikutip Antara.
Kendati menolak komitmen dana, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk berpartisipasi dalam tahap rekonstruksi Gaza ke depan. Prabowo menyebut kontribusi Indonesia bisa dipertimbangkan jika situasi memungkinkan, terutama bila gencatan senjata tercapai dan proses pembangunan kembali dimulai.
Ia juga menyinggung peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang selama ini telah menyalurkan bantuan kemanusiaan, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
“Kalau nanti pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin kita ikut serta. Kita sudah punya pengalaman, termasuk membangun rumah sakit dan bantuan lainnya,” ujarnya.
Namun demikian, Prabowo kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada komitmen apa pun terkait pembayaran iuran keanggotaan BoP. “Tidak ada komitmen sama sekali,” ucapnya menegaskan.
Sebelumnya, laporan Bloomberg mengungkap rancangan piagam Dewan Perdamaian yang menyebut adanya syarat kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap. Dalam skema tersebut, keanggotaan berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang oleh ketua dewan.
Namun, dalam dokumen yang sama juga disebutkan bahwa batas masa keanggotaan itu bisa dikecualikan bagi negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun pertama berlakunya piagam.
Pernyataan Prabowo ini menegaskan posisi Indonesia yang tetap ingin berkontribusi dalam isu perdamaian global, namun dengan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada peran kemanusiaan ketimbang komitmen finansial besar.*
