JAKARTA — Pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan final terkait rencana pengiriman pasukan ke Gaza, Palestina. Kementerian Pertahanan menegaskan seluruh proses masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan hadir dan memberikan penjelasan pada 28 Februari 2026.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Sirait, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan perkembangan terbaru mengenai pengiriman pasukan tersebut.
“Saya belum bisa meng-update karena masih menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 28 nanti,” ujar Rico kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (25/2/2026).
Menurut Rico, sebagaimana dilaporkan Antara, keputusan pengiriman pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza memiliki pakem dan mekanisme ketat yang hanya bisa ditentukan oleh pimpinan tertinggi negara. Arahan tersebut mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari jumlah personel, satuan yang dilibatkan, lokasi penugasan, hingga waktu pelaksanaan.
“Ada pakem-pakem yang mungkin menjadi arahan beliau, terkait dengan jumlah, siapa yang dikirim, di mana, kapan, dan sebagainya. Semua masih menunggu arahan dari pimpinan tertinggi kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kemenhan bersama TNI telah menginstruksikan seluruh jajaran, termasuk Kepala Pusat Penerangan TNI serta kepala dinas penerangan di tiap matra, untuk menahan diri dari menyampaikan informasi yang belum diputuskan secara resmi.
“Hal ini sudah disuarakan ke seluruh jajaran TNI maupun Kemenhan agar tidak menyampaikan hal-hal yang justru berpotensi menimbulkan disinformasi di ruang publik,” kata Rico.
Isu pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza mencuat setelah kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia menyatakan kesediaan bergabung dalam sebuah badan multilateral bernama Badan Perdamaian, yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, guna mengupayakan stabilitas dan perdamaian di Jalur Gaza.
Indonesia bahkan disebut akan menempati posisi strategis, dengan petinggi militernya dipercaya menjadi wakil komandan Pasukan Stabilitas Internasional bentukan badan tersebut. Presiden Prabowo sebelumnya juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan militer dalam jumlah signifikan, sepanjang mandat dan mekanisme internasionalnya jelas.
Selain isu Gaza, Rico Sirait juga menyinggung rencana pembentukan 4.000 aparatur sipil negara (ASN) sebagai personel Komponen Cadangan (Komcad) pada April 2026. Program tersebut akan dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan selama enam pekan.
“Sekarang sudah masuk tahap registrasi dan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sifatnya tetap sukarela,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak ada unsur paksaan dalam pembentukan Komponen Cadangan dari kalangan ASN. Pemerintah hanya menetapkan kuota kebutuhan dari masing-masing kementerian, yang saat ini berjumlah 49 kementerian.
“Kami hanya memberikan kuota jumlah orang yang dibutuhkan dari masing-masing kementerian. Misalnya, kementerian A total pegawainya 1.000 orang, mungkin kuotanya hanya 50 orang. Kementerian B pegawainya 500 orang, kuotanya bisa 10 orang. Itu disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada,” jelasnya.
Rico menambahkan, para pendaftar akan melalui proses seleksi administrasi dan kesehatan untuk memastikan kelayakan fisik. Terkait komposisi gender, ia menyebut hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada instansi masing-masing.
“Apakah laki-laki atau perempuan, itu tergantung dari internal kementerian yang mengusulkan. Yang dikirim adalah mereka yang mendaftar dan lolos seleksi,” katanya.
Pelaksanaan pendidikan dan latihan Komponen Cadangan kali ini direncanakan berlangsung dalam dua gelombang. Setiap gelombang akan diikuti sekitar 2.000 peserta dengan durasi pelatihan satu setengah bulan.
“Gelombang pertama 2.000 orang selama satu bulan setengah, kemudian dilanjutkan gelombang kedua,” pungkas Rico.*
