JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menginisiasi program “Beras Haji Nusantara” sebagai langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 H/2026 M.
Program ini dirancang tidak hanya untuk menjamin kualitas pangan jemaah di Tanah Suci, tetapi juga sebagai upaya mendorong penggunaan produk beras dalam negeri di rantai logistik haji.
Menhaj mengungkapkan, total kebutuhan beras untuk jemaah dan petugas haji Indonesia yang mencapai 205.420 orang diperkirakan menembus 2.280 ton. Angka tersebut dihitung berdasarkan frekuensi makan jemaah, yakni 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, serta 6 kali di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Kami ingin memastikan setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji kita memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara. Karena itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan maksimal 5 persen,” kata Menhaj saat memaparkan program tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Selama ini, dapur penyedia layanan konsumsi jemaah di Arab Saudi umumnya menggunakan beras impor dari negara lain dengan harga pasar sekitar 150 riyal Saudi per 40 kilogram, atau setara Rp16.824 per kilogram. Melalui program Beras Haji Nusantara, pemerintah menargetkan harga beras Indonesia dapat ditekan hingga Rp16.000 per kilogram saat tiba di dapur penyedia layanan.
Selain aspek kualitas, Menhaj menegaskan program ini juga menjadi instrumen efisiensi dan standardisasi menu jemaah. Dalam skema konsumsi yang disiapkan, setiap kali makan jemaah akan mendapatkan porsi nasi 170 gram, lauk 80 gram, sayur 75 gram, serta air mineral dan pelengkap lainnya.
Namun demikian, Menhaj mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program, antara lain mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memerlukan penugasan resmi melalui Rakortas Menko Pangan, serta proses peningkatan kualitas beras dari kategori medium ke premium.
“Untuk menyukseskan rencana ini, kami akan segera membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas kementerian dan lembaga, serta mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji,” tegasnya.
Ke depan, Menhaj juga akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan terkait penerapan skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji, yang akan dijalankan atas persetujuan Presiden, termasuk pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kebutuhan subsidi.
“Nantinya pemerintah akan menetapkan harga yang kompetitif agar bisa diterima oleh ekosistem dapur penyedia layanan di Arab Saudi,” ujar Menhaj.
Program Beras Haji Nusantara diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan konsumsi jemaah haji Indonesia, tetapi juga menjadi etalase produk unggulan pertanian nasional di level global.*
