JAKARTA – Di tengah situasi terkait usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menuai pro dan kontra dikalangan elite politik.
Usulan diawali dari Sugiono selaku Sekjen DPP Partai Gerindra. Di mana dirinya menilai, pemilihan melalui DPRD adalah cara yang lebih efisien dan efektif dari aspek penyelenggaraan pemilihan.
Namun, sikap itu ditolak oleh PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat yang tetap berkeyakinan bahwa Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD adalah kemunduran demokrasi.
Terlebih Partai Demokrat, yang merasa memiliki legasi demokrasi langsung melalui UU No. 32 Tahun 2004 yang diinisiasi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu.
Abi Rekso selaku Wakil Ketua Bidang Pertahanan dan Kajian Strategis (HanStra) DPP Projo, menyatakan Projo sebagai organisasi rakyat punya sikap dan pandangannya sendiri.
“Kita menilai, semua usulan adalah baik. Namun kita perlu kembali pada khittoh pemilihan kepala daerah. Ujungnya kita berharap seluruh pemerintahan daerah berjalan ‘partisipatoris dan efektif’ dalam menjalankan mandat rakyat. Baik dipilih melalui langsung maupun DPRD (Parpol),” tegas Abi Rekso.
Abi Rekso menilai ada dua alasan kuat Gubernur perlu dipilih melalui DPRD (Parpol). Pertama, Gubernur adalah representasi pemerintahan pusat tertuang dalam pasal 4(1) UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Kedua, pemilihan Gubernur melalui musyawarah DPRD mereduksi ketegangan pemerintahan daerah yang selama ini terjadi (Provinsi-Kabupaten) karena figur Gubernur berebut elektoral dengan Bupati dan Walikota.
“Kemendagri selama ini sulit membangun tata-kelola pemerintah daerah, karena banyak kepala daerah yang tidak sejalan dengan visi-misi pemerintah pusat. Dengan dipilih proses Musyawarah DPRD, ruang Kemendagri untuk berpartisipasi juga semakin terbuka. Untuk membangun pemerintahan efektif dan partisipatoris,” jelas Abi Rekso.
Terkait tetap jalannya pilkada langsung di wilayah Kabupaten dan Kota, Abi Rekso menyatakan Projo tetap berkeyakinan, pilkada langsung adalah sekolah demokrasi terbaik bagi rakyat. Meski berdampak pada biaya penyelenggaraan, itu adalah ongkos pendidikan demokrasi untuk rakyat dan partai politik.*
