JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan setelah aktif melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam waktu berdekatan di sejumlah daerah.
Tiga OTT tersebut masing-masing dilakukan di Banten, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, serta Kalimantan Selatan, selain di tiga lokasi tersebut KPK juga telah melakukan OTT di Riau dan Lampung Tengah.
Hal ini menandai kembalinya langkah agresif lembaga antirasuah dalam memberantas praktik korupsi.
Direktur Eksekutif FIXPOLL, Mohammad Anas RA, menilai rangkaian OTT di wilayah berbeda itu menjadi sinyal kuat bahwa KPK mulai menemukan kembali arah penegakan hukumnya.
Menurut dia, keberhasilan melakukan hattrick OTT bukan sekadar soal kuantitas penindakan, melainkan mencerminkan keberanian dan keseriusan KPK.
“OTT yang dilakukan di sejumlah wilayah berbeda dalam waktu berdekatan menunjukkan KPK tidak lagi ragu bergerak. Ini pesan penting bagi publik bahwa KPK kembali bertaji,” ungkap Anas.
Menurut Anas, dalam beberapa tahun terakhir kinerja KPK sempat dinilai melemah. Persepsi itu, kata dia, tidak terlepas dari berbagai persoalan internal, termasuk kasus hukum yang menjerat pimpinan KPK sebelumnya, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.
“Kasus yang menimpa ketua KPK sebelumnya menjadi pukulan besar. Publik melihat KPK seolah kehilangan taring dan tidak seagresif periode-periode sebelumnya,” katanya.
Karena itu, Anas menilai kinerja KPK saat ini kembali dinanti publik. Masyarakat berharap rangkaian OTT tersebut tidak berhenti pada penangkapan semata, tetapi berlanjut pada proses hukum yang transparan, akuntabel, dan menyentuh aktor-aktor utama di balik praktik korupsi.
“KPK sekarang punya momentum. Publik menunggu apakah ini hanya gebrakan sesaat atau benar-benar menjadi awal kebangkitan KPK sebagai lembaga yang kuat dan independen,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsistensi dan integritas internal menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat yang mulai tumbuh kembali tidak kembali runtuh.
Menurut Anas, keberanian KPK dalam bertindak harus dibarengi dengan profesionalisme dan keteguhan menjaga independensi dari kepentingan politik.
“Jika KPK konsisten, dukungan publik akan kembali menguat. Dan dukungan itulah modal utama dalam perang melawan korupsi,” tutupnya.*
