JAKARTA – Layanan Trans Banjarbakula yang ekonomis, mudah, aman dan nyaman sudah semestinya dipertahankan untuk memuluskan peralihan orang dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum
Kawasan Banjarbakula sebagai salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Kalimantan Selatan sedang mengalami pertumbuhan sebagai pusat aktivitas yang dinamis. Dari kota seribu sungai yang kegendaris hingga wilayah penyangga di sekitarnya, kebutuhan akan mobilitas yang efisien menjadi semakin mendesak seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan.
Banjarbakula merupakan wilayah aglomerasi yang meliputi lima wilayah administrasi, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala dan Kab. Tanah Laut.
Dengan luas wilayah 1.281.207 hektar dan jumlah penduduk 2.238.840 jiwa (tahun 2024) yang akan terus bertambah, maka mobilitas akan menjadi kebutuhan kruisial di kawasan ini. Untuk menjawab tantangan itu, maka mulai tahun 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menginisiasi penataan angkutan umum perkotaan di Kawasan Banjarbakula melalui Program Pembelian Layanan ( Buy The Service /BTS).
Tarif angkutan umum biasanya Rp 25 ribu, sekarang hanya Rp 5 ribu sangat membantu masyarakat jelas bawah untuk bermobilitas antar kota. Dengan jumlah armada sebanyak 75 bus saat ini, Trans Banjarbakula melayani 4 koridor, yakni (1) Terminal Gambut Barakat (Kab. Banjar) – Taman Siring 0 km (Kota Banjarmasin) sepanjang 37,12 km, (2) Terminal Gambut Barakat (Kab. Banjar) – Banjarbaru – Martapura (Kab. Banjar) sejauh 87,27 km, (3) Terminal Induk (Km 6, Kota Banjarmasin) – Anjir Muara (Kab. Barito Kuala) sepanjang 56,25 km, dan Terminal Gambut Barakat (Kab. Banjar) – Terminal Sumarsono (Kota Pelaihari, Kab. Tanah Laut) sepanjang 85,25 km.
Layanan Bus Trans Banjarbakula yang semula mendapat stimulan dari Kementerian Perhubungan sangat terasa manfaatnya bagi warga di wilayah Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Tanah Laut), Kalimantan Selatan. Dengan tarif hanya Rp 5.000, warga dapat menempuh perjalanan jauh, seperti dari Banjarmasin ke Pelaihari Kab. Tanah Laut (85,25 km), Martapura Kab. Banjar (85,25 km), dan Anjir Muara Kab. Barito Kuala (56,25 km). Angka ini jauh lebih terjangkau dibandingkan tarif angkutan umum tanpa pendingin yang berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 25.000. sementara bagi pelajar dan mahasiswa mendapatkan tarif khusus sebesar Rp 2.000.
Kehadiran Trans Banjarbakula telah berhasil menghubungkan masyarakat di Kalimantan Selatan, menikmati layanan bus yang terintegrasi dengan simpul-simpul penting di Kawasan Banjarbakula. Mulai dari Terminal Tipe A Gambut Barakat, Terminal Tipe B Km 6, Terminal Tipe C Sumarsono di Pelaihari, Terminal Tipe C di Banjarbaru dan angkutan sungai di Taman Siring KM 0 di Banjarmasin.
Setelah diinisiasi selama 2 tahun lebih, pada Mei 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mengambil alih pengelolaan Trans Banjarbakula. Ada komitmen nyata Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadirkan layanan angkutan umum perkotaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomro 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Keberadaan Bus Tras Banjarbakula sangat berarti dalam mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari di wilayah aglomerasi. Dengan semakin banyak warga yang beralih ke angkutan umum, maka semakin banyak pula berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Janji kampanye gubernur
Kehadiran angkutan umum di Kalimantan Selatan selaras dengan keinginan pasangan gubernur dan wakil Kalimantan Selatan terpilih 2024 – 2029 (H. Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman), yakni peningkatan transportasi publik ke daerah pelosok .
Pembiayaan operasional Trans Banjarbakula ada sharing anggaran. Total panjang lintasan (4 koridor) adalah 162,7 km. Sharing pembiayaan operasional Trans Banjarbakula berdasarkan panjang lintasan di wilayah administratif. Kota Banjarbaru dilewati 46,95 km (29 persen), Kabupaten Banjar 40,85 km (25 persen), Kota Banjarmasin 33,32 km (20 persen), Kabupaten Tanah Laut 24,35 km (15 persen), dan Kabupaten Barito Kuala 17,24 km (11 persen).
Mulai 1 Mei 2025, operasional sudah mandiri oleh Pemprov. Kalimantan Selatan, kemudian feeder/pengumpan oleh Kab/Kota Angkutan Perkotaan Trans Banjarbaru Juara (Kota Banjarbaru), Trans Banjarmasin (Kota Banjarmasin), Trans Intan Banjar (Kab. Banjar), Lakatan Tanah Laut (Kab. Tanah Laut)
Total anggaran subsidi tahun 2025 sebesar Rp 70 miliar yang terbagi Pemprov. Kalimantan Selatan (51 persen) sebesar Rp 35.700.000.000, Kota Banjarbaru (29 persen) Rp 9.947.000.000, Kota Banjarmasin (20 persen), Rp 6.860.000.000, Kab. Banjar (25 persen ) Rp 8.575.000.000, Kab. Tanah Laut (15 persen) Rp 5.145.000.000, dan Kab. Barito Kuala (11 persen) Rp 3.773.000.000.
Anggaran tahun 2019 sebesar Rp 6,5 miliar, tahun 2020 (Rp 5,4 miliar), tahun 2021 (Rp 5,4 miliar), tahun 2022 (Rp 6,8 miliar), tahun 2023 (Rp 6,8 miliar), tahun 2024 (Rp 65 miliar), dan tahun 2025 (Rp 72 miliar).
Menurut Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, kondisi Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kalimatan Selatan yang melayani perkotaan di wilayah Banjarbakula sebelum adanya Trans Banjarbakula, seperti (1) pembayaran operator dengan setoran, (2) pembayaran dengan karcis atau uang, (3) kendaraan tidak berpendingin, (4) operasi tidak terjadwal time tabelnya, waktu sepi sering tidak jalan, (5) berhenti dan naik turun penumpang di sembarang tempat, sering tidak di halte, sehingga sering menimbulkan kemacetan dan kecelakaan, (6) sebagian besar rute trayek saling berhimpitan menimbulakn berebutan penumpang, (7) tidak ada standar operasional prosedur, (8) armada bus rata-rata sudah berumur lebih 20 tahun, (9) rute bus sudah berumur 15 tahun dan sudah tidak sesuai dengan permintaan masyarakat, (10) sopir bukan merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang menjanjikan, (11) inflasi tinggi di sebabkan pengeluaran biaya transportasi tinggi, (12) terjadi perpindahan ke kendaraan pribadi.
Sementara kondisi angkutan kota yang penyambung (feeder) angkutan perkotaan Banjarbakula sebelum adanya Trans Banjarbakula, yaitu (1) perpindahan dari angkutan umum utama biaya tinggi, (2) siswa sekolah tidak mau menggunakan, (3) inflasi tinggi disebabkan pengeluaran biaya transportasi tinggi, (4) perpindahan ke kendaraan pribadi, (5) tidak tentu jadwal operasional.
Trans Banjarbakula masih memerlukan penambahan tempat perhentian dan sosialisasi sistem pembayaran. Masih banyak pengguna mengira bisa membayar tunai. Sistem pembayarannya sepenuhnya menggunakan sistem non-tunai (cashless). Pilihannya Kartu Uang Elektronik (e-Money) atau QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan mengurangi praktik korupsi.
Keberadaan Trans Banjarbakula telah menginspirasi pembentukan transportasi umum aglomerasi di dua klaster, seperti Klaster Banua Anam (Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kab. Tapin) dan Klaster Saijaan Sujud (Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kotabaru). Sementara di Kabupaten Balangan sudah beroperasi Trans Sanggam dan Kabupaten Tabalong (Trans Langsat Manis).*
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
