JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dari tanggal 13-15 Desember 2024. Partai berlogo Ka’bah itu mengangkat tajuk ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’ dalam agenda kali ini.
Adapun agenda transformasi muncul setelah PPP mengalami kekalahan hingga tidak masuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 yang lalu.
Terdapat beberapa poin yang jadi evaluasi terhadap performa PPP yang kurang memuaskan saat itu. Salah satunya adalah perihal kaderisasi.
Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Muhammad Romahurmuziy, mengatakan partainya memiliki kaderisasi yang stagnan selama lima tahun terakhir. Padahal, kaderisasi seharusnya menjadi kekuatan PPP.
“Lima tahun terakhir PPP stagnan tanpa kaderisasi. Yang ada justru mengubah diri menjadi semata-mata partai elektoral. Padahal kekuatan PPP adalah grass root kader yang terpelihara hingga ranting,” katanya dalam pesan singkat kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).
Romahurmuziy juga mempersoalkan PPP yang dianggap telah kehilangan identitas sebagai partai umat. Kemudian, ia menyorot petinggi-petinggi partai yang sibuk melakukan pergantian ketua umum (ketum) dari Suharso Monoarfa ke Mohamad Mardiono alih-alih fokus mencari dukungan untuk menghadapi pemilu.
Ia menekankan bahwa Mukernas ini akan menjadi ajang melakukan evaluasi. Terlebih, PPP seharusnya sudah melaksanakan forum tersebut sejak lama tapi terhambat oleh keputusan petinggi-petinggi partai yang menunda waktu penyelenggaraan agenda itu.
“Karenanya, Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menahkodai partai,” ujarnya.
“Terakhir, surat para Pimpinan Majelis pada Oktober 2024 meminta, agar Muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini,” lanjutnya.
‘Taubat nasuha’
Romahurmuziy menegaskan, kepemimpinan partai telah gagal dan kehilangan keabsahan untuk memimpin secara moral.
Beberapa bentuk kegagalan yang dicatat adalah perolehan suara nasional PPP yang anjlok meskipun partai tersebut memeroleh hasil yang masih tinggi di daerah-daerah.
Ia juga menyorot keluarnya PPP dari DPR akibat kalah dalam Pileg 2024. Sebelumnya, PPP memiliki 19 kursi hasil dari Pemilu 2019. Kini, partai tersebut tidak memiliki kursi lagi.
Selanjutnya, Romahurmuziy juga menyinggung PPP yang tidak mendapatkan posisi yang signifikan dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Demikian, ia mengajak jajaran petinggi PPP untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh atas keadaan yang kini menimpa mereka sekarang.
“Karenanya, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan,” katanya.* (Bayu Muhammad)
Baca juga: Dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo Kunci Menuju Bonus Demografi
