JAKARTA – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi, memberikan pandangannya tentang dinamika demokrasi dan pentingnya pemimpin dalam mempengaruhi arah suatu negara.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin, baik yang berkualitas baik maupun yang buruk.
“Dalam demokrasi itu, sistem demokrasi apapun, kita bisa memilih pemimpin yang baik dan bisa juga memilih pemimpin yang buruk. Sehingga risiko itu dibatasi dengan term limit, final control,” katanya di Total Politik.
Ia juga menegaskan bahwa di negara berkembang, saat memperoleh pemimpin berkualitas, masyarakat harus siap menerima risiko, termasuk berdiskusi tentang durasi kepemimpinan.
“Kondisi politik saat ini, dengan adanya grand coalition, memungkinkan pengambilan keputusan cepat tanpa gangguan di DPR,” kata Laks, panggilan akrabnya.
Menurutnya, jika Prabowo ingin membangun legacy yang baik bagi Indonesia, ia harus fokus pada kemajuan negara.
“Misalnya, Pak Prabowo mulai tanggal 20 jadi presiden. Kalau Pak Prabowo ingin membangun legacy dirinya, Indonesia akan maju. Dia kan sudah mengalami fitnah macam-macam. Tapi ketika dia menerima tawaran dari Jokowi, dia terima dengan berat hati. Tapi dia melihat ke depan bahwa Indonesia harus bersatu,” ujarnya.
Laks menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan karakter yang kuat, terutama dalam menghadapi tantangan dan memajukan Indonesia ke depan.
“Jadi, tergantung dari visi grand coalition ini. Kalau grand coalition tidak ada oposisi, nasib negara ini tergantung karakter dan visi dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bagus, ya kita beruntung. Kalau kurang baik, ya sial,” tandasnya.*
