JAKARTA – Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong, menyampaikan dukungannya atas keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.
Langkah ini mencatat sejarah dengan hadirnya wanita pertama di posisi tersebut, menggantikan Budi Arie Setiadi.
Meutya dinilai memiliki kompetensi untuk memimpin sektor komunikasi dan digital berkat pengalamannya sebagai jurnalis dan politisi yang sarat dengan wawasan publik dan tata kelola pemerintahan.
Menurut Anthony, fokus transformasi digital dalam lima tahun ke depan harus diarahkan pada integrasi keamanan siber, literasi digital masyarakat, dan penguatan infrastruktur teknologi misalkan fiberisasi 5G.
Selain itu, ia menekankan pentingnya inovasi baru untuk memastikan Indonesia dapat bersaing dalam ekonomi digital global.
“Pengalaman beliau sebagai jurnalis memberikannya kemampuan berkomunikasi yang kuat dan pemahaman mendalam tentang informasi publik. Di sisi lain, latar belakang politiknya memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan digital nasional,” ujar Anthony dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).
Urgensi Pembentukan Direktorat Jenderal Digital
Anthony menekankan perlunya pembentukan Direktorat Jenderal Digital di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Direktorat ini bertujuan mengintegrasikan keamanan siber secara nasional, terutama di sektor pemerintahan dan layanan publik, guna mitigasi potensi serangan digital.
“Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan standar internasional. Dan perlu membangun pusat komando digital untuk merespons insiden siber secara real-time dan meningkatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mitigasi risiko siber,” ujar Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) itu.
Anthony menekankan bahwa kebutuhan akan keamanan digital semakin mendesak, terutama dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat pada layanan berbasis internet.
“Keamanan siber harus menjadi pondasi utama agar transformasi digital Indonesia dapat berjalan dengan aman dan stabil. Pembentukan Direktorat Jenderal Digital akan memastikan koordinasi yang lebih efektif antara sektor-sektor strategis,” jelasnya.
Anthony juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur ini mencakup percepatan jaringan 5G di kota-kota besar dan wilayah terpencil untuk meningkatkan konektivitas.
“Perlu percepatan akselerasi ekspansi jaringan fiber optic hingga pelosok daerah guna memperkecil kesenjangan digital dan mendukung ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Anthony mendorong Meutya Hafid untuk mempercepat pembangunan ekosistem teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan. Transformasi ini akan membuat layanan pemerintah semakin terintegrasi dan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan penting.
“Literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi perkembangan teknologi. Literasi tidak hanya berarti kemampuan dasar menggunakan internet, tetapi juga mencakup, kemampuan mengidentifikasi informasi yang valid dan memerangi disinformasi, pemahaman tentang keamanan digital pribadi, termasuk penggunaan kata sandi yang kuat dan penghindaran phishing, dan pemanfaatan teknologi untuk kewirausahaan digital, khususnya bagi pelaku UMKM, agar bisa memanfaatkan e-commerce dan platform digital secara optimal,” imbuhnya.
Untuk mendukung ini, Menteri Meutya Hafid diharapkan memperkuat kerjasama dengan sektor pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum berbasis digital, termasuk coding dan keterampilan digital praktis di tingkat sekolah dasar hingga universitas.
“Kami mengusulkan dua inisiatif baru untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Pertama, Digital Citizen Platform (DCP) Platform ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan publik seperti e-KTP, BPJS, dan SIM ke dalam satu aplikasi bisa juga berbasis blockchain. Dengan sistem ini, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah dan aman,” kata Anthony.
Lalu Anthony juga mengusulkan dibentuknya Virtual Innovation Hub (VIH) pusat inovasi virtual untuk mendorong kolaborasi antara startup, pemerintah, dan akademisi dalam menciptakan solusi digital inovatif.
“Hub ini akan menjadi ruang untuk eksperimen dan pengembangan teknologi baru seperti AI, blockchain, IoT, dan fintech, sekaligus memberikan bimbingan bagi perusahaan rintisan dalam skala nasional maupun internasional. Inisiatif ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekosistem digital global dan mendorong inovasi di seluruh sektor,” ungkap Pakar Digital itu
Anthony menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Meutya, sektor komunikasi dan digital harus berorientasi pada pembangunan ekosistem digital yang aman, inovatif, dan inklusif. Pemerintah juga perlu berfokus pada pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren global, seperti Web 3.0 dan metaverse.
“Dengan internet yang telah menjadi kebutuhan primer, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses layanan digital dengan cepat dan aman. Kita perlu bersama-sama dalam membangun fondasi kuat agar Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan digital, tetapi juga menjadi pemimpin di era transformasi teknologi,” tutup Anthony.*
