JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Prabu Revolusi, mengatakan ada yang salah dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
“Yang jelas gini, saat kita menyadari bahwa memang ada jarak ya antara komunikasi publik pemerintah dengan publiknya sendiri, maka pasti ada yang salah di situ. Di situ kita harus perbaiki modelnya,” katanya dalam Total Politik.
Menurutnya, ada suatu keengganan di pihak pemerintah untuk beradaptasi terhadap realita dunia informasi yang terus berkembang hingga kini.
“Nah salah satu yang saya lihat adalah bahwa ada keengganan ya dari pemerintah untuk beradaptasi dengan game yang baru ini,” jelasnya.
“Tapi intinya ada lag antara apa yang ingin disampaikan saya pemerintah dan juga dengan audience-nya,” lanjutnya.
Keengganan yang mengakibatkan ketertinggalan itu menjadi sebab terjadinya misinformasi dan disinformasi di kalangan publik.
“Sehingga, di situ ada misinformasi terjadi, ada disinformasi terjadi juga,” ujarnya.
Prabu menilai pemerintah harus lebih mendalami sistem informasi yang sedang berkembang. Ia menyarankan agar cara dunia informasi bekerja harus lebih dipelajari saat ini.
“Pemerintah mesti masuk ke dalam. Mesti pahami permainannya. Jangan sampai kita bermain di game yang berbeda,” sambungnya.*
