Anggota DPR Fraksi PDIP Bertemu dengan Demonstran

JAKARTA – Beberapa politisi yang jadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Masinton Pasaribu, Arteria Dahlan, dan Putra Nababan, menemui massa aksi yang mengawal hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Para Anggota DPR RI yang hadir dari Fraksi PDIP itu berdialog bersama massa dengan berbicara secara bergantian.

Masinton menyerukan perjuangan. Ia mengajak elemen-elemen yang ada untuk mengawal putusan MK secara bersama-sama supaya perjuangan mereka berhasil.

“Satu komando, satu perjuangan. Tentu kita kawal bersama-sama, agar perjuangan kita bisa berhasil,” katanya, Kamis (22/8/2024).

Kemudian, Masinton menjelaskan Fraksi PDIP berjuang sendirian di DPR RI. Oleh karena itu, ia menyerukan agar semua pihak mengawal putusan MK secara bersama-sama.

“Kami cuma sendiri sebagai Fraksi PDI Perjuangan yang memperjuangkan melakukan ketidaksetujuan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Tentu kita kawal bersama-sama agar perjuangan kita agar perjuangan kita bisa berhasil,” lanjutnya.

Masinton mengatakan bahwasannya aparat tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang represif terhadap para demonstran.

“Hari ini teman-teman sudah membuktikan bahwa teman-teman merupakan orang perjuangan. Kita minta aparat tidak melakukan represif kepada teman-teman,” ujarnya.

Suara rakyat harus didengar

Ia menyatakan PDIP setuju dengan perjuangan yang sedang disuarakan dalam demonstrasi yang berlangsung di sekitar kawasan DPR RI itu.

“Kita setuju dengan perjuangan teman teman dengan menegakkan demokrasi,” sambungnya.

Masinton juga mengatakan pemerintah beserta DPR RI harus mendengarkan suara rakyat. Apabila suara mereka tidak didengar, maka mereka kemungkinan menuntut langkah yang lebih drastis lagi baik dari pemerintah maupun DPR RI.

“Pemerintah dan DPR harus mendengarkan (demonstran), itu suara rakyat. Kalau itu tidak didengarkan jangan salahkan bila aksi rakyat bersama mahasiswa tidak percaya dengan pemerintah menuntut Presiden turun segera dan menuntut DPR segera dibubarkan,” terangnya.

Ketika ditanya soal komitmen DPR RI membatalkan RUU Pilkada, Masinton hanya mengatakan pihaknya akan memperjuangkan apa yang jadi aspirasi rakyat.

“Kalau tadi pernyataan dari salah satu dari Wakil Ketua DPR menyatakan supaya itu ditunda. Tapi ditunda kan belum tentu dibatalkan,” ucapnya.* (Bayu Muhammad)

Baca juga: Paripurna Tidak Kuorum, Dasco: Putusan MK Berlaku