Menag Siap Terima Panggilan dari Pansus Haji 2024

JAKARTA – Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan siap untuk memenuhi panggilan dari Panitia Khusus (Pansus) Ibadah Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) DPR membentuk pansus untuk mengevaluasi ibadah haji tahun 2024.

“Insya Allah, kalau ada panggilan harus hadir dan karena itu proses dilindungi oleh konstitusi,” katanya, Kamis (25/7/2024).

Akan tetapi, Yaqut mengaku belum mendapatkan panggilan. Ia juga akan menjelaskan isu kuota haji yang menjadi kontroversi.

“Belum ada. Tidak ada pengalihan kuota haji nanti kami akan jelaskan,” sambungnya.

Yaqut mengatakan pihaknya terbuka dengan kritik. Menurutnya, kritik ibarat vitamin untuk memperbaiki layanan kepada jemaah.

“Kita sangat terbuka dengan kritik. Kita meyakini kritik itu adalah vitamin untuk terus memberikan perbaikan terhadap layanan kepada umat bukan hanya jemaah haji tapi seluruh umat beragama kita jadi semua kritik kita persilakan,” lanjutnya.

Cak Imin dorong pansus Haji

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mendorong pembentukan pansus untuk Ibadah Haji 2024.

“Iya pasti (dorong cepat kerja). Saya sudah mendisposisi untuk segera bekerja dalam masa reses ini,” ujarnya, Selasa (23/7/2024).

Pria yang kerap disapa Cak Imin itu mengatakan anggota pansus yang ia dorong akan segera berkumpul. Mereka kemungkinan akan bertemu pada minggu kedua reses.

“Tapi sambil menunggu reses pada anggota di daerah, akan segera bisa mulai kumpul setelah minggu-minggu kedua reses ini,” terangnya.

Ia juga memastikan semua fraksi di DPR kompak dalam pansus tersebut. Adapun hal-hal yang masih perlu diputuskan adalah pimpinan dan mekanisme kerjanya.

“Kan semua fraksi sejak awal kompak, menyatu dalam pansus sehingga jalan. Tinggal mungkin soal pimpinan, soal mekanisme kerja,” katanya.

DPR diketahui telah menyepakati pembentukan pansus angket pengawasan haji beserta susunan nama keanggotaannya dalam rapat paripurna yang ke-21.* (Bayu Muhammad)

Baca juga: ‘Apakah Anggota Timwas Haji DPR Tidak Belanja di Arab Saudi’