JAKARTA – Peringatan Hari Anak 2024 diperingati oleh sambut senyum dan ceria anak-anak yang berhasil lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Tapi di saat yang sama ada tangisan juga dari kawan-kawan mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai sistem PPDB belum berkeadilan. Karena itu terjadi fenomena rebutan bangku sekolah yang tidak adil dan memicu terjadinya kecurangan di berbagai daerah.
“Sistem PPDB yang belum berkeadilan bagi semua, dan juga proses yang diwarnai dengan banyak kecurangan, membuahkan kekecewaan dan melukai hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan,” kata Koordinator Nasional (Koornas) JPPI, Abdullah Ubaid Matraji, Selasa (23/7/2024).
Menurut Ubaid, pendidikan masih jadi barang yang mewah di Indonesia. Padahal, kemewahan itu harusnya jadi barang publik yang bisa dinikmati oleh semua anak-anak.
“Di negeri ini, sekolah saja masih menjadi barang mewah. Padahal, sekolah adalah barang publik yang mestinya bisa dinikmati oleh semua anak, tanpa terkecuali,” sambungnya.
PPDB 2024 dilanda kecurangan
Adapun PPDB 2024 dilanda oleh berbagai jenis kecurangan. Pemantauan JPPI menemukan ada banyak sekali ragamnya, mulai dari pungutan liar (pungli) sampai dengan manipulasi kartu keluarga (KK).
Lima jenis kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB 2024 adalah cuci rapor (19 persen), sertifikat palsu (16 persen), jual beli kursi (15 persen), permainan kuota bangku yang tersedia (11 persen), dan manipulasi KK (10 persen).
Cuci rapor dan pemalsuan sertifikat itu sendiri merupakan cara lama kecurangan yang bertambah marak pada tahun ini. Sementara itu, manipulasi KK hanya terjadi di jalur PPDB 2024 zonasi.
Berikutnya, kasus jual beli kursi yang diiringi suap dan permainan kuota bangku terjadi di semua jalur PPDB 2024, mulai dari prestasi, zonasi, hingga afirmasi.
Berbagai kecurangan yang terjadi itu membuat pupus harapan anak-anak untuk lanjut bersekolah. Beberapa memang berhasil lanjut di sekolah-sekolah swasta. Tapi masih ada banyak anak lainnya yang tidak bisa menempuh pendidikan lagi.
“Memang, sebagian anak-anak yang tidak lulus PPDB ini, ada yang berhasil melanjutkan pendidikan di sekolah swasta hingga lulus tuntas. Tapi, pada sisi lain, ternyata masih ada jutaan anak Indonesia yang harus gigit jari dan menelan pil pahit karena tidak bisa sekolah,” ujar Ubaid.
Baca juga: JPPI Sorot PPDB 2024 yang Bermasalah
[…] Baca juga: JPPI Temukan Kecurangan di PPDB 2024 […]