JAKARTA – Politisi Partai NasDem, Bestari Barus, buka suara soal langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung pasangan calon (paslon) Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta 2024.
Barus melihat adanya langkah PKS yang berubah-ubah. Ia memiliki dugaan partai tersebut sedang ‘main-main’ atau mencari bargaining di politik.
“Jadi ini kan PKS kemarin ngomong pokoknya wajib, tiba-tiba berubah, menjadi gubernur dan wagub dicalonkan begitu. Saya melihat gini, harus realistis bahwa tidak satu partai pun yang bisa mencalonkan cagub untuk DKI Jakarta,” kata Barus, Rabu (26/6/2024).
“Jadi kalau berkaca pada pilpres (pemilihan presiden) kemarin, itu kan ada kesepahaman bahwa wakilnya kita serahkan kepada Anies gitu. Tapi hari ini mungkin agak berbeda ini, tapi saya bisa membaca sebagai suatu ya lagi ‘main-mainlah’, lagi atur mengatur, bargaining,” sambungnya.
Barus juga mengatakan PKS harus bersikap realistis. Kini muncul pertanyaan siapa yang akan PKS gandeng untuk berkoalisi.
Kini, PKS tidak memegang jumlah kursi yang cukup di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengajukan calon Gubernur dan Wakil Gubernurnya sendiri.
“Harus realistis PKS bahwa mereka sudah dapat efek cukup baik pada pemilu sehingga memenangkan kursi Ketua DPRD (DKI Jakarta). Tentu Pak Anies itu sangat identik PKS, belum lagi mau wakil gubernur, kemudian mau koalisi dengan siapa?” sambungnya.
‘Jangan harga mati’
Barus menghimbau agar PKS tidak menentukan harga mati terhadap kadernya untuk mengusung calon di Pilgub DKI Jakarta 2024.
“Harus dibicarakan, jangan harga mati gitu. Ini bisa kemudian nanti akhirnya PKS harus mencari siapa mitra koalisinya. Kalau kita serahkan kepada Anies siapa yang akan diambil jadi calon wakilnya itu akan lebih menarik gitu,” kata Barus.
“Saya kira itu. Bisa jadi justru malah kalau bertahan pada posisi itu, bisa jadi PKS tidak ikut di dalamnya. Bukan ditinggal, nggak bisa ikut. Ini kan harganya harga mati untuk Sohibul Iman. Kita berpikir bahwa serahkan saja ke Pak Anies, gimana Pak Anies pilih wakilnya,” lanjutnya.
Pasalnya, PKS akan kesulitan untuk berkoalisi kalau mereka menetapkan harga mati dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.
“Kita kan punya teman koalisi. Masa kita tekan-tekan teman koalisinya. Tanya dulu duduk bersama, bukan kemudian menentukan kami mau ini. Kalau ada yang begitu akhirnya tidak ikut di dalam koalisi (Pak Anies). Kalau harga mati gimana mau ikut koalisi?” ujar Barus.
“Jangan mau ambil semualah. Gubernurnya mau ambil, wakilnya mau ambil, Ketua DPRD diambil, kurang cocok. Kan nggak bisa sendiri, ngono yoh ngono tapi ojo ngono,” tandas Barus.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
PAN DKI Bicara Duet Kaesang-Zita Anjani
