JAKARTA – Sejak Ir Sukarno berpidato soal Pancasila pada 1 Juni 1945 hingga kini, berbagai pihak telah berselisih mengenai dasar-dasar negara Indonesia.
Salah satunya menyangkut apakah Indonesia berazaskan ‘kebangsaan’ atau pemahaman agama tertentu.
Polemik tersebut dimulai, salah satunya, oleh Sukarno sendiri ketika berdebat dengan tokoh politik Islam, Ki Bagoes Hadikoesoemo, mengenai dasar-dasar mendirikan negara Indonesia.
Saat berpidato mengenai Pancasila pada 1 Juni 1945 di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Sukarno berkukuh kalau negara Indonesia dibentuk atas dasar kebangsaan, atau nasionalisme, dan bukan yang lainnya.
“Saya minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkanlah saya memakai perkataan ‘kebangsaan’ ini! Sayapun orang Islam,” katanya.
Akan tetapi, Sukarno mengungkapkan kalau azas kebangsaan yang sedang ia bicarakan bukanlah nasionalisme sempit, atau sauvinistik.
“Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nasionalestaat…” sambungnya.
Oleh karena itu, negara Indonesia yang kelak merdeka juga akan menaungi kelompok-kelompok agamis. Salah satunya adalah para Muslim yang waktu itu diwakili oleh politisi-politisi seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo.
“Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia,” jelas Sukarno.
Islam demokratis
Pada saat yang sama, Sukarno menyadari kalau kelompok-kelompok agamis, termasuk beberapa dari kalangan Muslim memiliki kepentingan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kepercayaannya masing-masing.
Ia tidak melarang mereka untuk melakukan itu, hanya saja, upaya-upaya tersebut harus dilakukan melalui permusyawaratan di dalam badan-badan perwakilan rakyat.
“Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam,” ujarnya.
“Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat,” sambung Sukarno.
Di dalam lembaga tersebutlah, para Muslim bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan menerapkan berbagai nilainya di kehidupan masyarakat, pertama-tama dengan memilih wakil-wakil rakyat beragama Islam sebagai penyusun dan pengesah undang-undang (UU).
“Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam,” katanya.
Sukarno yakin jika para Muslim berhasil menjadi kekuatan mayoritas di parlemen, maka dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
Gali Dasar Negara, Bung Karno Temukan Pancasila
