JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai aksi pemerintah untuk membatalkan kenaikan UKT kuliah tidak cukup.
Sebab, hal itu tidak dibarengi dengan pencabutan Permendikbudristek No 2 tahun 2024 dan UU Pendidikan Tinggi No 12 tahun 2012 yang dianggap menjadi akar dari ongkos UKT yang melambung tinggi.
“Selama Permendikbudristek No 2 tahun 2024 tidak dicabut dan PTN-BH tidak dikembalikan menjadi PTN, maka bisa dipastikan, tarif UKT akan kembali naik di tahun 2025,” ujar Koordinator Nasional (Koornas), Ubaid Matraji, dalam siaran pers JPPI, Selasa (28/5/2024).
JPPI berpendapat bahwa pembatalan kenaikan UKT sekarang hanya bersifat sementara dan bertujuan untuk meredam aksi-aksi protes dari kalangan mahasiswa. Anggapan tersebut semakin kuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada kemungkinan UKT naik tahun depan.
Oleh karena itu, Ubaid menyarankan agar para mahasiswa tidak menghentikan protes-protes mereka terhadap kebijakan UKT.
“Mahasiswa jangan merasa puas dan senang dengan pernyataan Mendikbudristek. Sebab, tahun depan akan kembali naik dan mahasiswa lama juga dipastikan akan terkena imbasnya,” sambung Ubaid.
Liberalisasi pendidikan
Menurut JPPI, agenda pemerintah semakin jelas arahnya untuk melakukan komersialisasi dan liberalisasi atas pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkannya.
“Jadi, respons pemerintah soal UKT ini semakin jelas arahnya mau ke mana, yaitu mempertahankan status PTN-BH alias akan terus memuluskan agenda komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, di mana biaya pendidikan tinggi tidak lagi menjadi tanggung jawab negara, tetapi tetap seperti sekarang saat ini diserahkan pada mekanisme pasar,” kata Ubaid.
Padahal, anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 665 triliun di APBN 2024 itu dinilai JPPI leluasa untuk membiayai pendidikan tinggi.
“Besaran anggaran APBN untuk pendidikan, tidak memengaruhi mahalnya UKT. Karena pemerintah saat ini tak lagi menggunakan APBN untuk mensubsidi PTN-BH. Dulu, ketika masih berstatus PTN, maka pemerintah punya kewajiban untuk membiayai PTN supaya terjangkau dan memperluas akses. Kini, dengan status PTN-BH, pemerintah tak lagi membiayai, tapi PTN-BH harus mandiri dalam pembiayaan,” jelasnya.
Alhasil, ketika kampus-kampus yang menjadi PTN-BH sudah tidak memiliki dana untuk membiayai operasional, hal itu diembankan kepada masyarakat lewat skema UKT.
“Salah satu usaha paling menguntungkan dan tidak mungkin merugikan kampus ada, berbisnis dengan mahasiswa melalui skema UKT ini. Karena itu, selama status PTN-BH ini tidak dibubarkan, kampus tidak dikembalikan menjadi PTN, maka biaya UKT akan selalu membumbung tinggi,” sambung Ubaid.
Lagi-lagi, JPPI menilai selama produk-produk hukum yang dianggap bermasalah belum dicabut oleh pemerintah, permasalahan yang menyangkut UKT mahal akan tetap terjadi.
“Ketika tetap berstatus sebagai PTN-BH, dan tidak adanya revisi UU Dikti 12 tahun 2012, maka kampus-kampus itu akan merajalela dan ugal-ugalan melakukan komersialisasi dan menjadikan kampus sebagai lahan bisnis. Hal ini jelas bertentangan dengan amanah UUD 45, terutama pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” tegas Ubaid.
Maka, JPPI meminta agar pendidikan sebagai hak dasar warga negara Indonesia harus kembali diletakkan posisinya sebagai public goods. Sebab, pendidikan menyangkut hajat hidup dan kebutuhan seluruh masyarakat.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
JPPI Kritik Kenaikan Ongkos Kuliah
