JAKARTA – Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman memberikan beberapa catatan terhadap pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK.
Dalam rilis pers yang dikeluarkan, SAKSI berpendapat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam membentuk pansel tersebut.
SAKSI FH Universitas Mulawarman menilai anggota Pansel Calon Pimpinan KPK harus memiliki pengalaman dan rekam jejak yang aktif dalam pemberantasan korupsi.
Kemudian, anggota pansel tersebut juga harus punya pendirian yang teguh terhadap prinsipnya dalam menangani permasalahan kasus-kasus korupsi. Sebab standar etik dan integritas KPK saat ini jauh dari harapan publik.
Selanjutnya, SAKSI juga meminta agar anggota pansel harus bersih dari genealogi politik atau tidak pernah tergabung, memiliki kedekatan, dan afiliasi dengan partai politik.
Terakhir, mereka ingin agar mantan komisioner-komisioner KPK yang kompeten dan memiliki rekam jejak yang bagus turut diikutsertakan dalam pansel capim KPK tahun ini.
Selain komisioner-komisioner KPK yang masuk ke dalam kriteria itu, SAKSI juga meminta para akademisi yang memiliki integritas, bersikap kritis, dan konsisten memperjuangkan isu-isu anti korupsi dilibatkan.
SAKSI menilai pembentukan Pansel Calon Pimpinan Korupsi merupakan kesempatan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi. Apalagi, KPK memiliki track record yang kurang baik akhir-akhir ini.
Permasalahan kode etik yang disematkan kepada Ketua dan Wakil Ketua KPK, Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar disorot.
Ketua KPK,Firli Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo oleh Polda Metro Jaya.
SAKSI juga menyorot kurangnya elemen masyarakat yang dilibatkan dalam Pansel Calon Pimpinan KPK tahun ini.
Selama tiga periode terakhir (2011-2023), pansel tersebut terdiri dari tujuh unsur masyarakat dan dia unsur pemerintah.
Tapi kali ini keadaan berbalik. Staf Khusus Presiden, Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, mengungkapkan pansel kali ini terdiri dari lima orang unsur pemerintah dan empat orang unsur masyarakat.
Menurut SAKSI, komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK yang sedemikian rupa mengundang kecurigaan dari publik.* (Bayu Muhammad)
