JAKARTA – Bendahara DPP Projo, Panel Barus, merespons hilangnya foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam video yang beredar di media sosial.
Dalam video tersebut, terlihat foto Jokowi telah hilang dari dinding sebuah ruangan di Kantor DPD PDI-P Sumatra Utara (Sumut). Di situ hanya tersisa foto Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin yang berada di sebelah kanan lambung Garuda Pancasila.
Panel mengatakan kejadian tersebut tidak pantas. “Apa yang terjadi di Sumatra Utara, menurut saya, perlakuan yang diterima Presiden Republik Indonesia tidak pantas,” katanya.
Menurutnya, apa yang terjadi merupakan wujud dari sikap ‘baperan’ Pimpinan PDI-P.
“Itu menunjukan sikap baperan dari Pimpinan PDI-P, yang mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik,” sambungnya.
“Dan saya yakin ini adalah excess dari kekalahan PDI-P pada Pilpres 2024 kemarin,” ujar Panel.
Jokowi sendiri tidak menganggap ini sebagai permasalahan yang besar. “Ahh foto aja. Yaaa foto aja,” kata Jokowi, Rabu (8/5/2024).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto memastikan penurunan foto yang hilang itu bukan merupakan arahan dari DPP PDI-P.
“Tidak ada arahan dari DPP PDI-P karena presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan wakilnya adalah pak Kiai Ma’ruf. Beliau kami hormati,” ujarnya.
Hasto menerangkan kejadian tersebut sebagai tanggapan dari kader-kader PDI-P terhadap dinamika politik terkini yang melibatkan Jokowi.
“Ya, kami mendapat informasi bahwa itu (pencopotan foto Jokowi) terjadi di banyak wilayah, yang dilakukan sebagai respons bahwa seorang presiden itu sumpah setianya menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan selurus-lurusnya. Ketika prinsip-prinsip itu dilanggar dan tidak memberikan keteladanan maka muncul berbagai respons,” jelas Hasto.
Panel memperingatkan PDI-P kalau sikap dan tindakannya bisa saja mendatangkan reaksi dari masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
“Kalau terus uring-uringan, menyerang membabi buta Pak Jokowi, bukan tidak mungkin PDI-P akan dihukum oleh rakyat pada pilkada serentak besok,” sambungnya.
Ia khawatir nasib orang-orang yang dicalonkan sebagai kepala daerah oleh PDI-P juga akan terpengaruh nantinya.
“Dan saya khawatir ini juga bisa berimbas terhadap nasib calon-calon kepala daerah yang akan didorong oleh PDI-P,” tandasnya.
Sosok mantan Gubsu Edy Rahmayadi ada dalam video yang beredar itu sedang menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubsu ke Kantor DPD PDI-P Sumut.* (Bayu Muhammad)
