JAKARTA – Setelah kalah dari pasangan calon (paslon) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, Megawati Soekarnoputri membawa partainya, PDI-P, menjadi oposisi terhadap pemerintahan.
Dalam rangka mempertegas sikapnya, PDI-P mengeluarkan suatu program yang mereka namakan ‘Format Oposisi’. Isinya adalah dasar-dasar dan arah kebijakan-kebijakan PDI-P selama menjadi partai oposisi.
Format tersebut menyatakan, “Oposisi dilakukan terhadap kinerja pemerintah berupa kritik terhadap hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat (tidak pro rakyat) dan mengajukan alternatif yang menguntungkan rakyat (pro rakyat).”
Dengan mengusung Format Oposisi, PDI-P menempatkan diri sebagai partai yang berdiri di kepentingan ‘wong cilik’. Salah satunya dalam bidang perekonomian.
Bagi PDI-P, Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” sudah final.
Sehingga, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan itu akan dipermasalahkan oleh PDI-P.
Oleh karena itu, PDI-P melawan keras kebijakan SBY untuk menetapkan ExxonMobil sebagai operator utama Blok Cepu. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga turut disorot.
Kemudian yang paling menentukan terhadap dinamika politik nasional adalah penolakan PDI-P untuk ditempatkannya kader-kader mereka dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Tapi, partai tersebut tetap membuka kemungkinan untuk jabatan-jabatan Duta Besar dan badan usaha milik negara (BUMN).
Pada saat itu, PDI-P terbukti jadi oposisi yang tangguh terhadap pemerintahan. Era kepemimpinan SBY sering dibuat panas apabila PDI-P memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan ‘wong cilik’.* (Bayu Muhammad)
