Rabin dibunuh oleh ekstremis Yahudi pada 1995. Ketika jasadnya disemayamkan, Netanyahu disalahkan karena telah membangun suasana politik yang tegang sebelum tragedi itu terjadi.
Ia digantikan oleh Shimon Peres. Seperti dengan Rabin, Netanyahu juga menyerang Peres karena kecenderungannya ke arah perdamaian dengan Palestina. Ia memfitnah Peres ingin membagi Kota Yerusalem, kendati Peres tidak punya niatan itu.
Hasilnya, Netanyahu menang lawan Peres dengan selisih satu persen dalam pemilu berikutnya, tahun 1996.
Apa yang terjadi setelah pembunuhan Rabin juga sebetulnya membantu Netanyahu. Kelompok Jihad Islam dan Hamas melakukan pengeboman di kota-kota Israel. Hal itu memantik kembali rasa ketakutan warga Israel yang untuk sementara waktu berhasil dipendam oleh upaya perdamaian Rabin.
Untuk waktu yang lama, Netanyahu terkesan bisa jadi sosok ‘Tuan Keamanan’ yang diharapkan. Kebijakannya garis keras. Konsisten menolak atau menghambat pendirian negara Palestina yang merdeka.
Terus memerangi kelompok-kelompok teror. Dan melaksanakan diplomasi yang ofensif terhadap Iran yang dianggap sebagai kekuatan di Timur Tengah yang mengancam Israel dengan kelompok-kelompok proxi, rudal, dan potensi nuklirnya.
Melintasi konflik 2014, perang 2014—keduanya di Gaza—disertai serangkaian insiden Mavi Marmara, dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional seperti perluasan pemukiman di wilayah-wilayah pendudukan, Netanyahu tampil sebagai strongman.
Namun, konflik yang baru pecah 2023 lalu menggoyahkan citra dan kemampuan Netanyahu sebagai ‘Tuan Keamanan’.
Sama seperti terjadinya Perang Yom Kippur 1973, di mana pemerintahan PM Golda Meir meremehkan Mesir, pemerintahan Netanyahu kini sepertinya meremehkan Hamas yang berujung kepada kecolongan mengantisipasi serangan Hamas.
Tidak bisa dilupakan, Mesir mengklaim pihak intelijennya telah memperingatkan Israel akan serangan yang mungkin terjadi pada pertengahan 2023 itu. Tapi Israel tidak mempersiapkan diri. Pemimpin Oposisi di parlemen Yair Lapid juga mengaku hal yang sama.
“Dua minggu sebelum serangan Hamas, saya mendapatkan informasi dari intelijen Israel bahwa kekerasan akan pecah di Gaza dan Tepi Barat,” katanya.
Jika benar, kalau pemerintahan Netanyahu mengabaikan peringatan dari Mesir dan bahkan dari badan intelijennya sendiri, ini bisa jadi akhir dari jabatan Netanyahu sebagai ‘Tuan Keamanan’ di kursi perdana menteri.
Menambah kerumitan dalam posisi Netanyahu adalah kasus-kasus hukum yang membuntutinya selama beberapa waktu ke belakang. Hal itu disorot oleh elite-elite Israel karena membuat gaduh masyarakat.
“Tuan Keamanan’ menjadi ‘beban keamanan’ ketika para elite melihat Netanyahu didakwa pengadilan karena tudingan suap, penipuan, dan korupsi pada 2020.
Setelahnya, gelombang protes melanda Israel sepanjang 2020-2021. Bahkan, kediaman resmi perdana menteri yang disinggahi oleh Netanyahu dan keluarga diserang oleh para demonstran.
Terkini, rakyat Israel turun lagi ke jalan untuk mendemo Netanyahu. Sejak akhir bulan lalu, mereka telah berkumpul dalam jumlah yang besar di tempat-tempat yang penting, seperti jalan raya menuju parlemen di Yerusalem.
Mereka memprotes perang yang berlarut-larut di Gaza. Fakta masih adanya tawanan-tawanan perang Israel yang disandera oleh Hamas juga menggusarkan hati mereka. Suatu hal yang berdampak fatal terhadap kredensial Netanyahu sebagai ‘Tuan Keamanan’.
Terganggu oleh ketidakpastian jalan kebijakan Netanyahu terhadap perang di Gaza, dan kegusaran kolektif yang muncul dari solidaritas dengan sesama warga negaranya yang disandera, warga Israel meminta agar Netanyahu segera mengundurkan diri.
Krisis politik yang timbul dari konflik terbaru Israel dengan Hamas ini akan sangat menentukan bagi masa depan Netanyahu.
Muncul pertanyaan apakah ia bisa menyelamatkan kredensialnya dan terus berkuasa dengan segera menyelesaikan operasi militernya di Gaza.
Atau sebaliknya, konflik tersebut menjadi tembakan panah ke ‘tumit Achilles’ Netanyahu yang akan mengakhiri kariernya sebagai ‘Tuan Keamanan’ di politik Israel.* (Bayu Muhammad)
