JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Projo, Budi Arie Setiadi, menilai pemanggilan terhadap empat menteri yang masih menjabat di Kabinet Presiden Jokowi sebagai saksi di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 berlangsung sebagaimana mestinya.
“Bagi Projo, kehadiran keempat menteri Jokowi tersebut menunjukkan Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan adil,” kata Ketum Projo, Budi Arie Setiadi dalam keterangan pers tertulis, Minggu (7/4/2024).
Ia juga berpendapat, kehadiran para menteri tidak akan memengaruhi keabsahan kemenangan paslon terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Budi juga mengapresiasi kehadiran para menteri di sidang MK. Kesaksian-kesaksian mereka dinilai dapat jadi bahan pertimbangan para Hakim MK dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024.
“Projo mengapresiasi para menteri yang telah hadir di MK untuk memberikan keterangan sesuai tugas dan wewenangnya sehingga dapat menambah pertimbangan majelis hakim MK dalam memutuskan putusan yang adil dalam sengketa Pilpres 2024,” sambungnya.
Jalannya sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah menghadirkan empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun yang hadir adalah Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani.
Pada Jumat (5/4/2024), mereka hadir untuk memberikan keterangan seputar Pilpres 2024 yang disengketakan oleh kubu pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Mereka menambah deretan panjang pihak-pihak yang dipanggil menjadi saksi dari berbagai pihak.
Sebelumnya, beberapa tokoh pesohor lainnya sudah diundang dan datang. Di antaranya Ekonom senior Faisal Basri, Filsuf Franz Magnis-Suseno, dan Founder Indo Barometer Muhammad Qodari.
Perkara bansos
Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, mengatakan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah tidak ada kaitannya dengan Pemilu dan Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Anthony setelah keempat menteri memberikan kesaksiannya di sidang Mahkamah Konstitusi.
Menurut Anthony, pemberian bansos yang dipermasalahkan kuasa hukum dari Pasangan 01 dan Pasangan 03 tidak berkaitan dengan Pemilu dan Pilpres tahun ini.
“Pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui oleh semua partai politik yang ada di DPR,” kata pria yang juga Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) itu.
Bahkan, Menkeu Sri Mulyani mengatakan dana Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan bansos tak ada perubahan signifikan dalam waktu enam tahun terakhir. Salah satunya pada periode Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024.
Berdasarkan keterangan empat menteri itu, semuanya mematahkan apa yang selama ini dituduhkan oleh kuasa hukum Pasangan 01 dan Pasangan 03.
“Apalagi jika kita menyimak keterangan para saksi ahli dan saksi yang dihadirkan Pasangan 01 dan 03 selama ini di sidang MK, kurang berhasil menguatkan dalil adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres,” tambah Anthony.
Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) itu juga yakin masyarakat dapat menilai dari apa yang disampaikan di sidang MK, bahwa Pasangan 01 dan Pasangan 03 kesulitan untuk membuktikan dugaan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024.
Anthony yakin bahwa akhirnya pasangan Prabowo-Gibran bisa memenangkan sidang MK. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) itu mengapresiasi kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berpolitik.
Terlebih, saat ini merupakan momen yang baik untuk melakukan rekonsiliasi seluruh elite politik mengakhiri perselisihan.
“Semoga momen Idul Fitri ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh para tokoh bangsa mengakhiri perselisihan dan menatap masa depan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tandas Antony.* (Bayu Muhammad)
