Peta jalur atau road map proyek listrik 35.000 Mega Watt (MW) ini menjadi peluang besar bagi berkembangnya bisnis produsen lokal. Pemerintah akan terus mendorong agar porsi TKDN dalam proyek ini semakin besar.
JAKARTA – Menjalankan program besar dan berkelanjutan dibutuhkan road map atau peta jalur yang jelas, agar pelaksanaannya berjalan on the track. Apalagi jika program tersebut menyangkut kepentingan negara, kebutuhan primer rakyat, dan melibatkan banyak pihak, seperti halnya listrik.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang terus bertambah, diperlukan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas besar, sebagai tambahan dari pembangkit yang sudah ada saat ini. Sejak awal memerintah, Presiden Joko Widodo telah menggagas proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW.
Ada hal menarik dari mega proyek ini, yakni perhatian negara terhadap industri dalam negeri (local vendor) agar dapat berperan lebih besar. Para produsen lokal komponen pembangkit listrik diberikan kesempatan untuk andil lebih nyata dalam proyek ini. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Visi secara keseluruhan dalam proyek besar ini adalah Pemerintah ingin memberdayakan industri dalam negeri agar mengisi ruang bisnis Indonesia dapat berkembang. Untuk merealisasikan pembangunan pembangkit berkapasitas 35.000 MW, dibutuhkan komponen industri dalam jumlah besar, mulai dari pembangkitnya, transmisi, hingga distribusinya ke konsumen.
Setiap bagian tersebut ada komponen yang diperlukan untuk diproduksi. Tingkat persentasenya, tentu saja Pemerintah menginginkan 100% semua komponen berasal dari dalam negeri. Namun harus diakui, ada beberapa komponen yang local vendor belum mampu untuk memproduksi dalam skala besar.
Road Map TKDN Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan PT PLN ini terbagi menjadi tahapan besar, yakni jangka pendek (periode 2019-2021), jangka menengah (periode 2022 – 2024), dan jangka panjang (2025 -2027).
Masing-masing tahapan dalam road map ini memiliki tujuan tersendiri. Menurut Kepala Bagian Fasilitasi Kelautan dan Kandungan Lokal (FKKL) PT Sucofindo Tri Partono, tujuan jangka pendeknya adalah memaksimalkan TKDN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Tujuan jangka menengahnya, adanya kebijakan strategis yang dapat mendukung capaian TKDN kepada Pemerintah (Kementerian Perindustrian). Sedangkan tujuan jangka panjang, adanya penetapan angka TKDN di dalam Ketentuan Permen Perindustrian terus diperbaharui.
Road map ini sangat vital mengingat infrastruktur pembangkit ketenagalistrikan merupakan industri yang kompleks, padat modal, padat karya dan padat teknologi, sehingga implementasi peraturan capaian TKDN di industri manufaktur dan kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) khususnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidaklah mudah.
Selain untuk mengetahui besaran kemampuan industri dalam negeri yang ada saat ini, dengan road map ini juga bisa dipetakan gap atau peluang yang ada dalam pengerjaan proyek pembakit listrik 35 ribu MW. Gap ini selanjutnya akan ditawarkan kepada industri di dalam negeri.
“Nah, gap-gap inilah yang diharapkan Indonesia semakin banyak membuat komponen-komponen yang diperlukan dalam industri pembangkit, transmisi, hingga distribusinya,” ujar Direktur Komersial I PT Sucofindo Heru Riza Chakim.
Menurut Heru, ketentuan TKDN berlaku di semua jenis pembangkit listrik. Artinya, Pemerintah memberi ruang bisnis yang luas kepada para pengusaha dalam negeri. Apalagi saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan dasar seluruh manusia. Kebutuhan listrik ke depan akan semakin besar seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Abadi Poernomo, anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Menurut dia, Permenperin No. 54 jika disesuaikan dengan PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan Perpres No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional itu pasti ada slot-slot yang memberikan porsi kepada pengembangan industri dalam negeri. “Kita menginginkan ada porsi-porsi yang dibuat di dalam negeri, seperti boiler, turbine, dan lain-lain,” ujarnya.
Dengan dibuat di dalam negeri, akan terjadi multiplayer effect, baik itu untuk economy growth maupun untuk penyerapan tenaga kerja. Poernomo menegaskan, jangan sampai ketidakmampuan kita mengontrol TKDN menyebabkan seluruh barang yang dibutuhkan impor.
Road map masing-masing komponen
Dalam Laporan Final Road Map Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan PT PLN (Perseo) dijabarkan gambaran rinci kondisi peta jalur masing-masing komponen pembangkit.
Road map untuk Steam atau Gas Turbine, misalnya, dalam jangka pendek, untuk jasa kegiatan manufaktur dilakukan di dalam negeri dan potensi kenaikan TKDN dari yang semula 0,00% menjadi 0,89%. Dalam jangka menengah, kegiatan perakitan komponen lainnya juga ditingkatkan, seperti Base Frame/Base Plate dengan kenaikan TKDN yang semula 0,00% menjadi 7,00%. Sementara dalam jangka panjang, kenaikan TKDN yang semula 7,00% menjadi 15,00%.
Road Map Boiler, dalam jangka pendek, kegiatan perakitan dilakukan di dalam negeri dan potensi kenaikan TKDN dari yang semula 0,00% menjadi 48,75%. Dalam jangka menengah, kegiatan perakitan komponen steel structure dilakukan di dalam negeri dan potensi kenaikan TKDN yang semula 0,00% menjadi 40,00%. Sedangkan dalam jangka panjang, potensi kenaikan TKDN yang semula 0,00% menjadi 15,00%.
Road map Generator, dalam jangka pendek, jasa perakitan dilakukan di dalam negeri dan potensi kenaikan TKDN dari yang semula 0,00% menjadi 62,50% dan yang semula 0,00% menjadi 5,00%. Dalam jangka menengah, potensi kenaikan TKDN yang semula 5,00% menjadi 10,00% dan yang semula 0,00% menjadi 5,00%. Sedangkan dalam jangka panjang, potensi kenaikan TKDN yang semula 0,00% menjadi 5,00%.
Road map Electrical, dalam jangka pendek, kegiatan perakitan dilakukan di dalam negeri dan potensi kenaikan TKDN yang semula 0,00% menjadi 15,00%. Dalam jangka menengah, potensi kenaikan TKDN yang semula 15,00% menjadi 23,75%. Sedangkan untuk jangka panjang, potensi kenaikan TKDN yang semula 23,75% menjadi 40,25%.
Road map Instrument & Control, dalam jangka pendek kegiatan perakitan dilakukan di dalam negeri dan potensi kenaikan TKDN dari proses perakitan yang semula 0,00% menjadi 16,75%. Sedangkan dalam jangka menengah, potensi kenaikan TKDN yang semula 0,00% menjadi 5,00%. Sementara untuk jangka panjang, potensi kenaikan TKDN yang semula 5,00% menjadi 7,00%.
Road map Balance of Plant, dalam jangka pendek, kegiatan pembangunannya dilakukan oleh perusahaan dalam negeri dan potensi kenaikan TKDN dari ragam kegiatan di Balance of Plant meningkat dari 0,00% menjadi 5,00%. Dalam jangka menengah, potensi kenaikan TKDN dari kegiatan-kegiatan tersebut yang semula 5,00% menjadi 10,00%. Sedangkan dalam jangka panjang, potensi kenaikan TKDN-nya yang semula 10,00% menjadi 15,00%.
Road map Civil & Steel Structure, dalam jangka pendek, kegiatan perakitan komponen di dalam negeri ditingkatkan dan potensi kenaikan TKDN dalam beberapa bagian naik cukup signifikan, seperti Steam Turbine Building yang semula 25,00% menjadi 45,00%, Steam Generator (Boiler) House yang semula 25,00% menjadi 45,00%, dan lainnya. Peningkatan TKDN juga terjadi dalam jangka menengah dan jangka panjang, dan pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan dalam negeri.
Capaian TKDN saat ini
Program kelistrikan 35.000 MW ini dibagi menjadi dua bagian, yakni pembangkit PLN dengan kapasitas 8.800 MW dan sisanya pembangkit dari IPP (Independent Power Producer) Project sebesar 26.200 MW. Dalam pengerjaan kedua bagian proyek tersebut, persentase TKDN harus merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012. Untuk pembangkit listrik berkapasitas di atas 600 MW, TKDN-nya disyaratkan 38%. Sedangkan untuk pembangkit listrik berkapasitas di bawah 600 MW, TKDN-nya disyaratkan 40%.
Sesuai Laporan Final Road Map Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan PT PLN (Persero), 19 Maret 2018, hasil monitoring berdasarkan bobot biaya dan capaian TKDN PLTU tercatat sebagai berikut:
- Komponen barang (meliputi: Civil and Structure, Balance of Plant, Boiler & Aux Equipment, Electrical, Steam Turbine, Generator, Instrument & Control) tingkat TKDN baru mencapai 5,56%. Sedangkan ketentuan Permen Perindustrian No 54/M-IND/PER/3/2012 adalah 38%.
- Komponen jasa (meliputi: jasa konsultan, jasa konstruksi terintegrasi, jasa pemeriksaan dan pengujian, sertifikasi dan/atau jasa pendukung) tingkat TKDN baru mencapai 51,50%. Sedangkan ketentuan Permen Perindustrian No 54/M-IND/PER/3/2012 adalah 71,33%.
- Gabungan komponen barang dan jasa capaian TKDN-nya baru 16,77%, sedangkan ketentuan Permen Perindustrian No 54/M-IND/PER/3/2012 adalah 40%.
Masih belum tercapainya TKDN sesuai harapan Permen Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 dicermati oleh para pebisnis yang bergerak di bidang manufaktur komponen kebutuhan pembangkit kelistrikan. Para local vendor ini berpendapat, masih minimnya angka TKDN dalam Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dikarenakan pelibatan para local vendor masih belum maksimal.
“Sumber permasalahannya, menurut saya, masih ada di kebijakan yang perlu dibenahi,” ujar CEO PT Aalborg Industri Indonesia Teddy Sujarwanto.
Ia mencontohkan, masalah perizinan untuk pembangunan industri energi di Indonesia menjadi hambatan yang paling berat. Selain berlikunya birokrasi, prosesnya pun sangat lama, sehingga sangat memberatkan bagi pengusaha di Indonesia.
“Saya mengapresiasi Menteri ESDM, dua minggu lalu membuat kebijakan, menyederhanakan perizinan hampir 50%, tapi belum semuanya, baru sedikit-sedikit,” tambahnya.
Teddy berharap, kebijakan persyaratan dan ketentuan tender proyek pembangkit listrik 35.000 MW disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki local vendor. Sehingga harapan capaian TKDN dalam proyek pembangkit listrik dapat terpenuhi.*
