JAKARTA – Perang Iran, sekali lagi memberikan pelajaran bahwa ekonomi negara-negara yang tergantung pada harga minyak murah sangat rapuh. Termasuk Indonesia. Indonesia tumbuh, tetapi tidak sepenuhnya berdiri di atas kakinya sendiri.
Kita membanggakan konsumsi domestik yang besar; sebuah mesin ekonomi yang konon menjadi penyangga utama stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di balik itu, tersembunyi realitas yang jauh lebih rapuh: sebagian besar dari konsumsi itu justru menghidupi industri negara lain. Kita adalah pasar konsumen yang bergairah, tetapi bukan produsen yang berdaulat. Kita membeli, tetapi tidak cukup mencipta. Kita mengonsumsi, tetapi tidak cukup menguasai.
Dalam dunia yang dulu stabil, mungkin ini bisa ditoleransi. Namun perang telah mengubah perekonomian dunia secara brutal. Fragmentasi geopolitik merobek jaringan perdagangan global. Dalam dunia seperti ini, ketergantungan bukan sekadar kelemahan, namun undangan terbuka bagi krisis.
Jika dimanfaatkan secara cerdas, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB, seharusnya memiliki fondasi yang luar biasa kuat. Namun mesin permintaan kita yang besar, bahan bakarnya diimpor. Dari elektronik hingga energi, dari pangan hingga komponen industri, kita secara sistematis membiayai pertumbuhan ekonomi negara lain melalui dompet rakyat kita sendiri.
Ini merupakan kegagalan strategi yang berlangsung terlalu lama; sebuah mis-alokasi sumber daya dalam skala nasional. Dan jika dunia benar-benar memasuki era krisis berkepanjangan, maka model ekonomi seperti ini bukan hanya tidak efisien, tetapi berbahaya.
Karena itu, Indonesia harus melakukan pergeseran fundamental: dari ekonomi konsumsi berbasis impor menuju ekonomi produksi berbasis kedaulatan.
Pilar pertama: industrialisasi untuk pasar domestik
Selama ini, industrialisasi sering dimaknai sebagai ambisi menaklukkan pasar ekspor global, tetapi lupa memproduksi kebutuhan rumah tangga sendiri. Padahal, kekuatan terbesar Indonesia justru terletak di dalam negeri, di pasar yang besar, muda, dan terus tumbuh.
Setiap tahun, puluhan miliar dolar mengalir keluar untuk impor elektronik dan mesin. Sebuah peluang yang dibiarkan menguap. Kita memiliki pasar smartphone yang masif, sekitar 170 triliun/tahun (2024), tapi tidak memilik produk nasional smartphone. Kita memerlukan kebutuhan kendaraan listrik sangat besar, tetapi tidak ada mobil listrik nasional. Malahan impor dari Vietnam. Potensi pangsa pasar mobil listrik 5 tahun ke depan secara konservatif berkisar US$12 miliar Rp190 triliun.
Permintaan perangkat digital di Indonesia tak terbendung, tetapi kita tidak berupaya untuk memproduksinya. Kita lebih senang impor barang elektronik dari China dan Korea. Total impor elektronik 2024 sebesar Rp420 triliun dan terus meningkat. Tanpa keberanian kebijakan, semua itu hanya akan menjadi ladang subur bagi industri asing.
Sejarah telah menunjukkan: tidak ada negara industri besar yang lahir dari kepasrahan. Mereka berawal dari melindungi pasar domestik, memberikan insentif fiskal secara agresif, dan menyediakan pembiayaan murah secara terarah. Industrialisasi bagi Indonesia bukan pilihan ideologis, tetapi merupakan kebutuhan eksistensial. Kita harus meninggalkan mental pecundang, tidak mau repot, tidak tangguh, ingin cepat kaya dari hasil komisi impor.
Pilihan politik adalah, apakah memberi subsidi bantuan sosial yang masif atau membangun fasilitas pengembangan rantai pasok industri. Di sinilah masa depan bangsa Indonesia ditentukan. Apakah kita akan menjadi mandiri atau menjadi cengeng.
Pilar kedua: kedaulatan energi
Tidak ada kedaulatan ekonomi tanpa kedaulatan energi. Ketika Indonesia mengimpor sekitar satu juta barel minyak setiap hari, kita sesungguhnya sedang menggantungkan stabilitas negara pada volatilitas yang tidak bisa kita kendalikan. Impor minyak kita US$36.27 miliar (2024) atau Rp560 triliun/tahun (minyak mentah US$10.35 miliar; Produk BBM: US$25.9 miliar.
Setiap lonjakan harga minyak bukan sekadar angka, tetapi tekanan langsung pada anggaran, pada nilai tukar, dan pada daya beli rakyat. Walaupun ketergantungan impor minyak begitu besar, dan cadangan nasional hanya beberapa hari, mental pejabat masih selalu berkata aman dan terkendali.
Ini tidak bisa terus dibiarkan. Transisi energi tidak boleh lagi menjadi wacana jangka panjang yang nyaman di atas kertas. Ia harus menjadi agenda darurat nasional. Indonesia memiliki kekayaan energi terbarukan yang luar biasa: panas bumi, air, matahari, hingga limbah. Namun potensi tanpa eksekusi hanyalah ilusi yang menenangkan.
Impor minyak dan subsidi minyak telah menjadi kebijakan permanen karena lagi-lagi untuk mendapatkan keuntungan dari komisi impor dan memanfaatkan celah untuk korupsi. Keterlambatan adalah biaya yang terus bertambah. Ketidakmampuan akan menjurus pada keruntuhan.
Pilar ketiga: kedaulatan pangan
Ketergantungan kita pada gandum adalah simbol paling nyata dari inkonsistensi strategi nasional. Kita mengonsumsi secara masif sesuatu yang tidak kita produksi secara alami. Gandum tidak tumbuh di iklim tropis, harus di impor. Indonesia impor 11 juta ton/tahun (2025) dengan nilai sekitar US$6–7 miliar/tahun atau Rp 110 triliun/tahun.
Sementara negara lain membangun pola konsumsi yang selaras dengan produksi domestiknya, kita justru bergerak ke arah sebaliknya. Contoh yang nyata adalah; Rakyat Indonesia dibudidayakan mengonsumsi mie-instan dari gandum, sedangkan orang Vietnam dibiasakan mengonsumsi mie-instan (pho) dari beras.
Jika tren ini berlanjut, Indonesia akan bertransformasi, bukan lagi sebagai negara berbasis beras, tetapi sebagai negara yang bergantung pada impor gandum dalam skala yang hampir setara.
Padahal, kita memiliki alternatif yang melimpah: singkong, sagu, beras, dan kekayaan nabati lainnya. Namun tanpa inovasi teknologi pangan dan perubahan preferensi, semua itu akan tetap menjadi potensi yang tidak terpakai.
Transformasi pangan bukan sekadar soal produksi, tetapi soal keberanian mengubah arah budaya konsumsi.
Pilar keempat: keberanian fiskal dalam mengelola sumber daya alam
Ketika harga komoditas tambang melonjak, negara tidak boleh hanya menjadi penonton yang puas dengan serpihan keuntungan. Struktur royalti harus progresif, adaptif, dan mampu menangkap windfall secara optimal. Banyak orang kaya di Indonesia dari konsesi tambang, tetapi kesejahteraan bangsa tetap stagnan.
Namun yang lebih penting: pendapatan ini harus digunakan untuk kepentingan strategis nasional, bukan untuk populisme jangka pendek pemberian subsidi, tetapi harus untuk membiayai transformasi jangka panjang.
Energi, industri dan pangan. Tiga fondasi yang menentukan masa depan. Namun kita lebih memilih kehilangan kedaulatan dan devisa yang besar, mengabaikan transformasi jangka panjang.
Indonesia punya peluang substitusi impor lebih dari Rp800 triliun per tahun (kurang lebih separuh PDB), jumlah yang besar dan dengan ketangguhan serta niat untuk mengubah, maka peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia akan menjadi kenyataan. Lapangan kerja terjamin, ketahanan fiskal terbentuk.
Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu tujuan: menjadikan permintaan domestik sebagai mesin produksi, bukan sekadar mesin konsumsi. Dalam istilah ekonomi “domestic demand as engine of growth”.
Namun mari kita jujur; ini bukan sekadar soal kebijakan ekonomi tetapi soal visi dan keberanian pemimpin politik. Untuk mewujudkan independensi ini tidak mudah, akan banyak hambatan dan perlawanan dan membutuhkan ongkos belajar yang tidak murah. Untuk mengatasinya, harus dibangun kompetisi yang sehat dan target subsidi yang jelas dan transparan.
Tetapi jika diabaikan, jauh lebih mengerikan: Semakin cepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, berarti semakin besar ketergantungan pada negara lain dan membiarkan pasar yang besar dieksploitir layaknya praktik kolonialisasi intelektual.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mengakhiri era minyak murah. Jalur logistik global semakin mahal dan rentan. Rantai pasok global yang dulu dianggap pasti kini menjadi rapuh. Dalam kondisi ekstrem, bayangkan ketika kapal tanker berhenti berlayar, pesawat tidak lagi terbang, pasokan pangan terganggu, jalan dan kota gelap gulita tanpa penerangan.
Apa yang tersisa?
Di titik itu, tidak ada lagi waktu untuk berdebat. Hanya negara yang siap yang akan bertahan. Kita boleh saja mengharapkan badai pasti berlalu dan harga minyak akan kembali normal, namun demikian, keputusan harus diambil sekarang; bukan nanti, bukan ketika krisis sudah tiba. Alokasi anggaran harus ditata ulang. Industrialisasi dan transformasi energi harus menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang nyata, bukan sekadar jargon.
Setiap rupiah harus diarahkan untuk memperkuat fondasi, bukan hanya memperbesar subsidi. Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih selayaknya diberi ruang perdebatan demi keselamatan ekonomi nasional.
Karena perang secara historis adalah keniscayaan, Jika kita terlambat mengantisipasi, konsekuensinya tidak abstrak. Pendapatan negara akan menyusut. Dunia usaha akan runtuh satu per satu. Beban utang akan meningkat, sementara akses pembiayaan semakin sempit. Negara akan kehilangan kemampuan untuk melindungi rakyatnya.
Namun di balik semua itu, ada satu ironi yang justru memberi harapan. Indonesia memiliki hampir semua yang dibutuhkan untuk selamat dan menjadi negara mandiri: pasar yang besar, sumber daya yang melimpah, dan posisi strategis di dunia.
Yang belum kita miliki hanyalah keputusan yang tepat. Dan sejarah telah berulang kali mengajarkan: bangsa tidak jatuh karena kekurangan potensi, tetapi karena kegagalan untuk bertindak ketika momentum datang.
Momentum itu kini ada di depan mata. Tetapi sejarah tidak pernah menunggu mereka yang ragu. Sudah saatnya kita berhenti menjadi bangsa yang selalu berpikir “Badai Pasti Berlalu” dan mulai berpikir “Badai Pasti Datang”.*
Laksamana Sukardi, Politikus Senior.
