MADINAH — Pemerintah memastikan kesiapan penuh jelang kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Skema fast track kembali diandalkan untuk mempercepat proses layanan, menandai dimulainya operasional haji 2026 secara resmi di Arab Saudi.
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyatakan seluruh elemen layanan telah memasuki tahap final. Mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga transportasi disiapkan untuk menyambut jemaah yang dijadwalkan mendarat di Madinah pada 22 April.
Sebanyak 682 petugas PPIH dari Jakarta telah ditempatkan di Daerah Kerja (Daker) Madinah dan Bandara. Mereka menjadi garda depan dalam memastikan proses kedatangan hingga distribusi jemaah ke hotel berjalan tanpa hambatan.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri sekaligus Wakil Ketua II PPIH Arab Saudi, Budi Agung Nugroho, menegaskan bahwa tahun ini Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) kembali menggunakan skema percepatan keimigrasian.
“Dengan skema fast track, penyambutan di bandara dilakukan secara singkat. Penyambutan resmi akan dilaksanakan saat jemaah tiba di hotel di Madinah,” ujarnya di Kantor Daker Madinah, Minggu (19/4/2026).
Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz Madinah (AMAA) pukul 06.50 Waktu Arab Saudi (WAS). Momentum ini juga akan dihadiri Duta Besar RI untuk Arab Saudi bersama Konsul Jenderal RI sebagai simbol dimulainya fase kedatangan jemaah.
Dari sisi teknis, pengaturan pergerakan jemaah menjadi perhatian utama. PPIH menggandeng pihak syarikah untuk memastikan alur dari bandara hingga hotel berjalan tertib dan terstruktur.
“Pergerakan jemaah diatur berdasarkan regu dan rombongan agar sejak dari bandara hingga pembagian kamar hotel tetap dalam satu kelompok. Ini penting untuk menjaga ketertiban,” jelas Budi.
Layanan bagasi juga diperkuat melalui skema distribusi khusus, sehingga barang bawaan jemaah dapat langsung tiba di hotel dengan aman tanpa membebani jemaah, terutama kelompok lansia.
Selama berada di Madinah, jemaah akan menjalani ibadah Arbain selama 8 hingga 9 hari. Pemerintah juga menjamin layanan konsumsi dengan total maksimal 27 kali makan selama masa tinggal tersebut.
“Setelah itu, jemaah akan diberangkatkan ke Makkah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji,” pungkasnya.
Dengan skema fast track dan kesiapan lintas sektor ini, pemerintah berupaya memastikan pengalaman awal jemaah di Tanah Suci berlangsung lebih cepat, tertib, dan nyaman—sekaligus menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini.*
