JAKARTA — Partai Golkar mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu segera dimulai. Desakan ini muncul seiring semakin dekatnya tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada akhir 2026.
Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menilai, keterlambatan pembahasan berpotensi mengganggu kesiapan penyelenggaraan Pemilu, terutama pada tahap awal seperti perekrutan penyelenggara.
“Jadi kalau memang mau undang-undang ini diubah, ya harus segera kita mulai pembicaraannya,” kata Sarmuji di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, Fraksi Golkar tidak mempermasalahkan apabila tidak ada revisi terhadap UU Pemilu. Namun, pihaknya tetap memandang penting adanya penyempurnaan sistem Pemilu melalui revisi regulasi tersebut.
Sarmuji juga mengakui bahwa belum dimulainya pembahasan RUU Pemilu tidak lepas dari berbagai isu kebangsaan lain yang saat ini menjadi prioritas pemerintah, termasuk penguatan ketahanan energi nasional.
“Bisa jadi hal-hal itu menjadi pertimbangan. Tetapi ya nanti kita akan lihat, kita analisis seberapa penting untuk segera dilakukan pembahasan,” ujarnya seperti dikutip Antara.
Ia menambahkan, jika pembahasan baru dimulai pada 2027, maka diperlukan penyesuaian tahapan agar tetap selaras dengan undang-undang yang baru.
“Tapi kalau dari Fraksi Partai Golkar memang kalau mau diubah sebaiknya segera dilakukan pembahasan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.
Dorongan percepatan ini menegaskan pentingnya kepastian regulasi dalam menghadapi tahapan awal Pemilu 2029, agar proses demokrasi dapat berjalan lebih optimal dan terstruktur.*
