Ayahnya, Ali Khamenei, telah membangun lembaga pemimpin tertinggi menjadi sebuah institusi yang tidak bergantung pada satu sosok saja.
Ketika pengangkatan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Iran diumumkan, banyak pengamat melihatnya sebagai konfirmasi lahirnya tatanan garis keras baru di Teheran. Rumor yang kemudian muncul tentang cedera atau bahkan kematiannya—dipicu oleh hilangnya ia dari ruang publik—semakin memicu spekulasi tentang dampaknya terhadap rezim Iran.
Namun, banyak analisis gagal menangkap bahwa konsolidasi kekuasaan yang terjadi di Iran bersifat struktural, bukan personal. Perang justru memperkuat rezim yang berbasis pada logika keamanan (securitised rule) yang melampaui siapa pun yang memimpin. Proses ini akan terus berlanjut, dengan atau tanpa Mojtaba Khamenei di pucuk kekuasaan.
Restrukturisasi Ekonomi
Untuk memahami transformasi yang sedang berlangsung di Iran, kita perlu melampaui intrik suksesi dan kembali pada ekonomi politik. Setelah berakhirnya perang dengan Irak pada 1989, Iran memasuki fase panjang “restrukturisasi berorientasi pasar”. Di bawah label privatisasi dan pembangunan ekonomi, negara tidak sekadar mundur—melainkan direorganisasi.
Aset publik dialihkan ke tangan konglomerasi semi-negara, yayasan parastatal, dan institusi yang memiliki koneksi politik. Yang muncul bukanlah berkurangnya peran negara, melainkan konfigurasi kekuasaan negara yang berbeda: lebih minim akuntabilitas dan semakin terjerat dalam mekanisme redistribusi ke atas.
Dalam konteks inilah terbentuk apa yang dapat disebut sebagai kompleks militer-bonyad. Setelah amendemen Pasal 44 Konstitusi 1979 yang memungkinkan entitas “publik dan non-pemerintah” memiliki hingga 80 persen saham industri negara, periode pasca-2006 menyaksikan transfer besar-besaran aset dari kementerian ke perusahaan yang terafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) serta yayasan religius-revolusioner (bonyad).
Di antara bonyad tersebut termasuk Mostazafan Foundation, Setad, Astan Quds Razavi, dan Martyrs’ Foundation. Konglomerat yang terhubung dengan sektor keamanan menjadi penerima manfaat utama restrukturisasi ini.
Pada akhir 2000-an, proses ini melahirkan blok kekuasaan padat yang menghubungkan institusi koersif dengan kapital parastatal—sebuah jaringan yang kemudian mendominasi sektor ekonomi utama sekaligus memperluas pengaruhnya dalam inti negara yang tidak dipilih secara demokratis.
Sanksi dan Konsolidasi Kekuasaan
Setelah empat putaran sanksi Dewan Keamanan PBB antara 2006 hingga 2010, Amerika Serikat mengubah strategi dengan menerapkan sanksi sepihak yang luas, menargetkan ekspor minyak Iran, sistem keuangan, dan akses ke perbankan internasional. Sanksi kembali diperluas setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018.
Alih-alih membalikkan transformasi negara, sanksi justru memperdalamnya. Berlawanan dengan anggapan umum bahwa sanksi melemahkan negara otoriter dari luar, dampaknya di Iran justru tidak merata dan cenderung kontraproduktif.
Sanksi merusak ekonomi secara luas, tetapi secara selektif memperkuat aktor-aktor yang paling mampu beroperasi dalam sistem yang tertutup, koersif, dan mampu menghindari sanksi. Ketika akses terhadap perdagangan dan keuangan formal menyempit, jaringan bayangan, jalur terlindungi, serta konglomerat yang terhubung dengan aparat keamanan justru memperoleh nilai strategis dan ekonomi yang lebih besar.
Hasilnya bukan sekadar negara yang lebih lemah, tetapi negara yang semakin berorientasi pada keamanan. Beban dari sistem ini ditanggung oleh masyarakat luas melalui inflasi, pengangguran, pekerjaan yang tidak pasti, pengurangan subsidi, meningkatnya ketimpangan, dan eksklusi politik yang semakin dalam.
Dalam konteks inilah gelombang protes dalam satu dekade terakhir harus dipahami—mulai dari protes 2017 dan 2019 hingga gerakan Women, Life, Freedom dan kerusuhan Januari 2026 yang mendahului perang saat ini.
Mobilisasi ini tidak muncul tiba-tiba, dan tidak bisa direduksi hanya sebagai tuntutan kebebasan ekonomi dan sosial. Ia berakar pada krisis berlapis: penghidupan, legitimasi, dan representasi. Protes tersebut mencerminkan kemarahan tidak hanya terhadap represi, tetapi juga terhadap tatanan politik yang semakin eksklusif secara material maupun hukum.
Perang dan Menyempitnya Ruang Politik
Seruan pemberontakan yang digaungkan Washington dan Tel Aviv di awal perang tidak terwujud. Sebaliknya, Kepala Kepolisian Nasional Iran, Ahmad-Reza Radan, menyatakan negara kini melihat “semua persoalan” melalui lensa perang, dan memperingatkan bahwa mereka yang turun ke jalan akan diperlakukan bukan sebagai demonstran, melainkan sebagai musuh.
Ketika ia menambahkan bahwa aparat keamanan “siap menarik pelatuk”, maknanya jelas: setiap perbedaan pendapat di dalam negeri akan dihadapi dengan kekuatan bersenjata dalam konteks kondisi perang.
Ini bukan berarti Republik Islam sebelumnya lebih lunak terhadap oposisi. Sebaliknya, rezim telah lama merespons perlawanan rakyat dengan kekerasan ekstrem. Dalam satu dekade terakhir, protes menjadi lebih luas secara geografis, lebih beragam secara sosial, dan semakin terang-terangan menentang sistem.
Yang berubah akibat perang bukanlah fakta represi, melainkan logika politik dan bahasa legitimasi yang digunakan. Konflik eksternal memberi kerangka baru untuk mengkriminalisasi dan memiliterisasi perbedaan pendapat domestik. Batas antara musuh luar dan oposisi dalam negeri sengaja dikaburkan.
Iran dengan atau tanpa Mojtaba Khamenei
Inilah sebabnya, arti penting pengangkatan Mojtaba Khamenei bukan pada hal baru, melainkan pada kelanjutan tren yang sudah ada. Jika rumor kematiannya benar, arah tersebut kemungkinan tidak akan berubah secara mendasar.
Selama kepemimpinan ayahnya, Ali Khamenei, Kantor Pemimpin Tertinggi berkembang dari sekretariat ulama yang sederhana menjadi pusat komando institusional utama rezim, dengan jangkauan luas ke sektor keamanan, keuangan, komunikasi, hingga lembaga keagamaan.
Transformasi ini bukan sekadar ekspansi administratif, melainkan respons politik terhadap defisit otoritas. Dibandingkan pemimpin pertama Iran, Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei tidak memiliki karisma dan otoritas keagamaan yang sama. Ia mengimbanginya dengan membangun kekuatan institusi di sekelilingnya.
Akibatnya, institusi kini lebih penting daripada individu yang mendudukinya. Jika Mojtaba tidak lagi ada, penggantinya kemungkinan besar berasal dari lingkaran ulama-keamanan yang sama dan tetap terhubung erat dengan kompleks militer-bonyad yang kini mendominasi inti kekuasaan Iran.
Bahkan jika pengganti baru awalnya tidak memiliki posisi politik Mojtaba atau otoritas Ali Khamenei, struktur institusi itu sendiri dirancang untuk mengonsolidasikan kekuasaan seiring waktu.
Dimensi religius tetap penting, tetapi semakin berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi tatanan yang pusat kekuatannya berada pada aparat keamanan dan institusi di sekitar kantor pemimpin tertinggi.
Arah Pasca-Perang
Iran pascaperang kemungkinan tidak akan bergerak menjauh dari sistem kepemimpinan tertinggi, melainkan justru menjadi Republik Islam yang semakin tersentralisasi pada keamanan.
Dalam praktiknya, ini berarti tatanan politik yang lebih keras, lebih sempit, dan lebih militeristik. Alih-alih membuka jalan perubahan, perang justru berpotensi memperdalam tren yang sudah berlangsung: menyempitnya ruang politik, meningkatnya ketergantungan pada kekuatan koersif, serta sistem kekuasaan yang semakin tertutup.*
Kayhan Valadbaygi, Peneliti di International Institute of Social History.
*Artikel ini bersumber dari Aljazeera.com.
