JAKARTA — Sinyal perbaikan konsumsi menjelang Ramadan 2026 mulai terlihat di sejumlah indikator ekonomi. Penjualan ritel menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara aktivitas perdagangan di sejumlah pusat perbelanjaan mulai menggeliat.
Namun, menurut CORE Indonesia, di balik angka-angka yang tampak membaik itu, fondasi konsumsi domestik Indonesia dinilai masih rapuh.
Masalah utamanya terletak pada kelompok kelas menengah—segmen yang selama ini menjadi motor utama belanja rumah tangga nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kelompok ini justru terus menyusut.
CORE Indonesia menyebut sepanjang periode 2018 hingga 2025, jumlah kelas menengah Indonesia mengalami penurunan signifikan. Sebagian besar dari mereka turun kelas menjadi kelompok Calon Kelas Menengah (CKM) yang memiliki daya beli lebih terbatas. Pergeseran ini berdampak langsung pada struktur konsumsi nasional.
Jika pada 2018 kelas menengah menyumbang sekitar 46 persen konsumsi rumah tangga, kini kontribusinya turun menjadi sekitar 37 persen. Sebaliknya, CKM justru naik menjadi penopang utama dengan porsi sekitar 44 persen.
“Perubahan struktur tersebut tidak sekadar angka statistik. Ia turut mengubah pola belanja masyarakat, terutama pada momen konsumsi besar seperti Ramadan,” tulis CORE Indonesia dalam kajiannya.
Sebelumnya, lanjut CORE, konsumsi Ramadan banyak didorong oleh pengeluaran kelas menengah untuk barang tahan lama dan sektor jasa—seperti elektronik, otomotif, hingga wisata dan hiburan. Kini, dengan dominasi CKM yang memiliki daya beli lebih terbatas, konsumsi lebih terkonsentrasi pada kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan pokok.
“Kondisi ini membuat peningkatan konsumsi Ramadan tidak selalu mencerminkan penguatan ekonomi yang mendasar. Nilai belanja mungkin masih tumbuh, tetapi kualitas konsumsi mengalami perubahan,” jelas CORE.
Di sisi lain, stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah menjelang Ramadan 2026 dinilai belum secara spesifik menyasar kelas menengah.
Sejumlah program bantuan seperti bantuan pangan dirancang untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah—terutama desil 1 hingga 4. Sementara itu, kelompok kelas menengah yang sebagian besar berada pada desil 8 hingga 10 tidak masuk dalam cakupan program tersebut. Akibatnya, tekanan terhadap daya beli kelas menengah belum sepenuhnya tertangani.
Sejumlah instrumen kebijakan sebenarnya dapat dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan ini. Di antaranya melalui insentif pajak penghasilan bagi kelompok berpendapatan menengah, pemberian voucer belanja non-tunai, hingga insentif fiskal bagi perusahaan yang mempertahankan atau meningkatkan upah riil pekerja.
“Tanpa intervensi yang lebih terarah, penyusutan kelas menengah berpotensi menciptakan tekanan baru bagi dunia usaha,” tulis CORE.
Ketika daya beli kelompok ini melemah, permintaan terhadap barang dan jasa juga akan ikut turun. Dunia usaha yang menghadapi penurunan permintaan kemungkinan akan merespons dengan efisiensi biaya, termasuk dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.
“Jika itu terjadi, siklus pelemahan bisa semakin dalam. Pemutusan hubungan kerja akan menekan pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya kembali melemahkan konsumsi,” jelas CORE.
Dalam konteks tersebut, Ramadan 2026 menjadi semacam ujian awal bagi ketahanan struktur konsumsi Indonesia. Lonjakan belanja pada bulan suci dapat memberikan dorongan sementara bagi aktivitas ekonomi.
Namun, ujian yang sesungguhnya justru akan terlihat setelah Ramadan berakhir—ketika momentum permintaan kembali normal dan ketahanan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, benar-benar diuji.*
