JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan bandara di Papua menyusul insiden penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR beberapa waktu lalu.
Pesawat tersebut diketahui milik PT Smart Cakrawala Aviation yang melayani rute Tanah Merah–Danawage/Koroway Batu. Insiden itu memicu perhatian serius pemerintah terhadap keamanan penerbangan dan fasilitas umum di wilayah rawan konflik.
Evaluasi dibahas dalam rapat koordinasi bertema “Ancaman terhadap Keamanan Udara Nasional dan Fasilitas Umum di Wilayah Papua” yang digelar di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat. Pemerintah menegaskan telah mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi untuk merespons kejadian tersebut.
“Pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan di Papua,” demikian dilaporkan Antara.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah memutuskan menutup sementara sejumlah bandara di Papua guna memastikan keselamatan awak pesawat dan masyarakat. Kebijakan ini juga dimaksudkan memberi ruang bagi penguatan pengamanan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam Purwito Hadi Wardhono menegaskan negara akan selalu hadir melindungi masyarakat serta objek vital nasional, termasuk bandara.
“Pemerintah tidak akan tunduk pada kelompok bersenjata yang mengancam keamanan masyarakat. Setiap tindakan kriminal akan diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Purwito menambahkan, stabilitas keamanan di Papua merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pelayanan publik, keberlanjutan pembangunan, penguatan konektivitas, serta terjaganya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap sistem keamanan wilayah—khususnya bandara-bandara di Papua—semakin diperkuat demi terciptanya kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat serta aktivitas penerbangan nasional.*
