JAKARTA – Moody’s Investors Service adalah salah satu lembaga pemeringkat kredit global terbesar dan paling berpengaruh di dunia, bersama Standard & Poor’s (S&P) dan Fitch Ratings. Moody’s menilai kemampuan dan kemauan suatu pihak(negara, perusahaan, bank, atau instrumen utang) untuk membayar kewajiban keuangannya tepat waktu.
Penilaian Moody’s menjadi rujukan utama investor global, dana pensiun, bank, dan regulator dalam menentukan risiko, imbal hasil, serta kelayakan investasi.
Dalam metodologi Moody’s, risiko negara tidak disebabkan dari satu kebijakan tunggal, tetapi yang diperhatikan adalah arsitektur kelembagaan: siapa memutuskan, melalui proses apa, dan seberapa dapat diprediksi konsekuensinya.
Dari sudut pandang ini, peran Danantara yang semakin terpusat, dikombinasikan dengan penertiban dan pemberian sanksi kepada pengusaha yang selektif, akan dibaca sebagai pergeseran struktural risiko tata kelola dan fiskal.
Danantara mulai berisiko dipersepsikan sebagai one-stop executive vehicle ketika berfungsi sebagai pelaksana terpusat proyek strategis negara, alokasi dana investasi besar, dan sekaligus menjadi pelaksana penugasan korporasi, termasuk menyerap dividen BUMN, tanpa batas tegas antara fungsi investasi, kebijakan, dan fiskal.
Dalam kerangka pemeringkatan, kondisi tersebut menggeser Danantara dari sovereign investment fund menuju bayangan lembaga kekuasaan (shadow executive institution).
Moody’s, tidak mempersoalkan ideologi, dan misi Danantara, melainkan mengukur prediktabilitas kebijakan negara.
Risiko tata kelola meningkat lebih jauh apabila proyek strategis berskala mega diputuskan, dibiayai dan dilaksanakan oleh Danantara, tanpa tender terbuka. Absennya open and competitive procurement menghilangkan disiplin pasar, mendistorsi alokasi modal, dan mengikis level playing field. Dampaknya adalah kenaikan policy risk premium dan pelemahan iklim investasi.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh indikasi erosi fungsi perencanaan negara, ketika alokasi proyek dan sektor bergeser dari proses institusional di Bappenas (dikenal dengan blue book Bappenas) dan minimnya perdebatan konstruktif di DPRRI sebagai mekanisme kontrol. Dengan demikian memberi kesan bahwa keputusan eksekutif menjadi semakin terpusat.
Dalam terminologi Moody’s, ini adalah de-institutionalisation of policy making. Pada saat yang sama, kebijakan penertiban sumber daya alam menunjukkan pola selektivitas yang meningkatkan ketidakpastian hukum.
Pencabutan konsesi tambang dan penyitaan sekitar 4 juta hektare kebun sawit swasta yang melanggar izin penggunaan kawasan hutan, kemudian diserahkan kepada Danantara tanpa kriteria publik yang transparan dan proses peradilan yang jelas, akan dibaca sebagai kewenangan ekstra yudisial untuk menghukum (administrative discretion with punitive effect).
Selektivitas semacam ini melemahkan kepastian hukum kontrak (sanctity of contract), membuat pelaku usaha tidak mampu memodelkan risiko regulasi di muka, dan menggerus kepercayaan jangka panjang.
Apalagi risiko serupa juga muncul pada kebijakan sektoral lain, termasuk pengaturan volume produksi (RKAB tambang batu bara) yang diterapkan tanpa formula umum. Selain menekan investasi, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan ekspor, royalti, pajak, dan PNBP justru ketika ruang fiskal menyempit. Sehingga menjadi sebuah kontradiksi fiskal yang relevan bagi penilaian sovereign credit.
Jika Danantara berstatus sovereign entity dan menjalankan fungsi quasi-fiscal, maka dalam rating logic Moody’s, kerugiannya merupakan risiko fiskal negara. Walau tidak tercatat di APBN, eksposur tersebut diperlakukan sebagai contingent liability yang dapat memengaruhi kinerja ke depan (outlook).
Konsisten dengan metodologi Moody’s yang fokus kepada penilaian struktur bukan soal niat, maka kombinasi dari sentralisasi eksekusi, pelemahan kompetisi, selektivitas penegakan hukum, dan tekanan fiskal yang terjadi bersamaan, membuat negara dinilai sedang mengakumulasi risiko tata kelola dan fiskal secara simultan. Sebuah sinyal yang signifikan dalam penilaian sovereign credit.
Oleh karena itu, dalam standard format penilaian Moody’s, Danantara berisiko dipersepsikan sebagai centralized execution vehicle. Selain itu, Moody’s menilai kesehatan fiskal bukan hanya dari angka defisit, tetapi dari prosesnya.
Jika alokasi sumber daya besar tidak melalui inter-ministerial planning, tidak diuji secara teknokratis dan tidak tercermin transparan dalam APBN, maka muncul apa yang disebut: opaque fiscal commitments (kewajiban fiskal tersembunyi).
Kondisi tersebut merupakan risiko yang paling diperhatikan Moody’s sehingga Danantara berpotensi menjadi sovereign contingent liability, masuk ke dalam sovereign risk assessment dan menjadi faktor diskonto dalam peringkat country risk.
Perlu digaris bawahi bahwa Moody’s tidak menyatakan adanya krisis. Indonesia masih berada pada peringkat layak investasi (investment grade).
Yang dilakukan Moody’s adalah memberikan peringatan dini: disiplin struktural masih bertahan untuk saat ini, namun koherensi kebijakan dan kredibilitas institusional mulai tergerus secara perlahan. Paling tidak itulah yang terlihat melalui lensa Moody’s sebagai lembaga peringkat risiko negara (country risk).*
Laksamana Sukardi, Politikus Senior.
