JAKARTA – Hampir satu bulan pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemulihan tampak berjalan lambat. Beberapa desa bahkan masih terkendala untuk mendapatkan bantuan yang memadai. Hingga 22 Desember 2025, skala dampak bencana semakin luas seiring pendataan yang semakin lengkap.
Per tanggal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia mencapai 1.090 orang, 186 orang hilang, dan sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka. Adapun kerusakan infrastruktur fisik meliputi 147.236 unit rumah, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 145 jembatan, dan 290 gedung/kantor. Tercatat luasan bencana menyentuh 52 kabupaten/kota dengan total 3,3 juta jiwa terdampak, atau sekitar 5,5% penduduk pulau Sumatera.
Meskipun curah hujan ekstrem karena Siklon Senyar menjadi pemicu langsung, skala kerusakan yang masif mencerminkan kerentanan struktural yang terakumulasi selama dua dekade terakhir.
Degradasi ekosistem hutan akibat ekspansi perkebunan dan industriekstraktif telah menurunkan kapasitas infiltrasi air secara signifikan dan menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga alami. Temuan kayu gelondongan dengan bekas gergaji mesin yang terbawa arus banjir menjadi bukti konkret adanya praktik penjarahan hutan yang tidak terkendali di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai.
Bencana Sumatera menyisakan beban pemulihan yang sangat berat. Ruang fiskal yang terbatas dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana menjadi sebuah kontradiksi yang sulit dipahami. Apalagi secara geografis Indonesia berada dalam bagian Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) dengan risiko bencana sangat tinggi.
Ketika pemerintah pusat tidak penuh menyokong pemulihan, beban tersebut jatuh kepada masyarakat terdampak. Bencana Sumatera 2025 juga menjadi pengingat pahit bahwa biaya yang tidak dibayar untuk pencegahan dan mitigasi pada akhirnya akan ditagih berkali lipat dan yang paling menanggung bebannya adalah mereka yang paling tidak mampu.
CORE mengestimasikan pertumbuhan ekonomi nasional dan ketiga provinsi terdampak akan mengalami koreksi. Aceh diprediksi menanggung beban terberat dengan pemangkasan -0,44%, sementara Sumatera Utara (-0,15%) dan Sumatera Barat (-0,36%) juga tertekan signifikan.
“Investasi dan serapan tenaga kerja ikut terpangkas, dengan sektor konstruksi dan transportasi mengalami tekanan paling dalam,” tulis CORE dalam kajiannya.
Menurut CORE, biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, 30 kali lipat dari biaya pencegahan yang hanya Rp2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan. Angka ini belum termasuk kerugian non-fisik dari lumpuhnya aktivitas ekonomi rumah tangga, trauma psikis, dan ketertinggalan pendidikan anak-anak di daerah terdampak.
Rata-rata PAD di 52 kabupaten/kota terdampak hanya Rp159,9 miliar, berbanding dengan kebutuhan pemulihan rata-rata Rp 700 miliar per daerah. Ini tidak mungkin ditutup melalui pembiayaan mandiri, bahkan dengan refocusing maksimal sekalipun.
Dengan 63% dari 52 kabupaten/kota terdampak memiliki Kapasitas Fiskal Daerah rendah atau sangat rendah, pembiayaan mandiri tidak mungkin dilakukan. CORE mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional.
“Keterbatasan APBD dan APBN membuat pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak memadai, sehingga kenaikan status menjadi bencana nasional diperlukan untuk membuka akses pembiayaan dan bantuan internasional,” papar CORE.
Bencana Sumatera 2025 adalah pengingat pahit bahwa biaya yang tidak dibayar untuk pencegahan pada akhirnya akan ditagih berkali lipat dan yang paling menanggung beban adalah masyarakat yang paling tidak mampu.
“Tanpa reformasi struktural dalam tata kelola kehutanan, ekonomi ekstraktif, dan isu lingkungan lainnya, pertumbuhan ekonomi (PDB) yang dicapai hanya PDB semu. Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya terjadi dalam jangka pendek, dan ketika terjadi bencana biaya pemulihan akan sangat tinggi,” tegas CORE.*
