JAKARTA – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menyoroti dinamika hubungan Indonesia dengan Cina terkait Laut Natuna. Menurutnya, setiap kali pemerintahan baru terbentuk, Cina cenderung menguji kebijakan dan ketegasan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya.
“Fenomenanya begini, Cina setiap kali ada pemerintahan baru dia akan coba. Ingat nggak tahun 2014, waktu itu 2015 kapal-kapal itu masuk,” katanya di Total Politik.
Ia mengingatkan bagaimana pada 2015, ketegangan meningkat saat kapal Cina memasuki Natuna, hingga Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet di atas KRI Imam Bonjol.
“Wah, kita ramai sampai Presiden Jokowi mengadakan rapat di tengah laut, rapat kabinet di KRI Imam Bonjol kalau tidak salah,” ujarnya.
Menteri kelautan dan perikanan saat itu, Susi Pudjiastuti diminta mendorong eksploitasi berkelanjutan selain penegakan hukum. Akhirnya langkah ini berhasil membuat Cina mundur dan menuai apresiasi internasional.
“Bilang ke Bu Susi, kirim nelayan-nelayan kita. Jangan kita cuma melakukan penegakan hukum, tapi jangan eksploitasi. Penegakan hukum buang uang, kalau kita eksploitasi kan kita dapat duit,” jelasnya.*
