JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, berkunjung ke Israel untuk membicarakan gencatan senjata yang bertahan lama di Jalur Gaza.
Kunjungan tersebut menyusul sinyal-sinyal dari pejabat-pejabat Israel dan Hamas kalau mereka masih jauh dari mencapai kesepakatan.
Dilansir dari The Guardian, Blinken pergi ke Israel dalam rangka memperbarui upaya AS untuk menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Hingga kini, perang di Jalur Gaza telah berlangsung selama 10 bulan.
Dan gencatan senjata jadi semakin mendesak setelah pembunuhan Kepala Biro Politik (Politburo) Hamas, Ismail Haniyah, di Iran beberapa waktu lalu.
Gencatan senjata diharapkan bisa menurunkan tingkat ketegangan yang muncul di kawasan Timur Tengah setelah pembunuhan Haniyah. Peristiwa tersebut juga diperparah oleh serangan Israel ke Lebanon yang membunuh salah satu petinggi sayap militer Hezbollah.
Blinken berharap mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata dan pembebasan tawanan-tawanan perang yang kini ada di Jalur Gaza.
Dalam kunjungannya itu, Blinken seharusnya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Mesir.
Kendati harapan besar yang dimiliki oleh Blinken, Hamas menyatakan ide perundingan gencatan senjata makin dekat mencapai kesepakatan merupakan sebuah ilusi.
Pada Hari Minggu (18/8/2024), Hamas mengatakan proposal gencatan senjata yang baru terlalu selaras dengan posisi Netanyahu.
“Kami menganggap Netanyahu bertanggung jawab penuh karena menggagalkan upaya mediator, menunda perjanjian, dan atas nyawa para tahanan (negara)-nya yang menghadapi bahaya yang sama seperti rakyat kami karena agresi yang terus menerus dan penargetan sistematis terhadap semua aspek kehidupan di Jalur Gaza,” ujar mereka.
Israel beri tuntutan baru
Netanyahu mengatakan tekanan harus diarahkan kepada Hamas, alih-alih pemerintah Israel, untuk menyetujui gencatan senjata di Jalur Gaza.
“Hamas sampai saat ini masih keras kepala. Mereka bahkan tidak mengirimkan perwakilannya untuk perundingan di Doha. Oleh karena itu, tekanan harus diarahkan pada Hamas dan (Yahya) Sinwar, bukan kepada pemerintah Israel,” katanya.
Netanyahu mengatakan kepada kabinetnya kalau Israel tidak bisa bersikap fleksibel mengenai beberapa isu yang terkait dengan gencatan senjata di Jalur Gaza.
“Saya ingin menekankan bahwa kami sedang melakukan negosiasi dan bukan skenario di mana kami hanya memberi dan memberi. Ada hal-hal yang bisa kita fleksibelkan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita fleksibelkan, yang akan kita tekankan,” ucapnya.
Sementara itu, Hamas menilai versi terbaru proposal gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza menyimpang dari proposal sebelumnya secara signifikan.
Proposal yang terbaru memuat tuntutan-tuntutan Israel untuk kehadiran permanen militer Israel di perbatasan Jalur Gaza dan Mesir. Israel juga menuntut daerah pemisah baru yang membagi dua Jalur Gaza nantinya.
Israel menganggap tuntutan-tuntutan itu harus dipenuhi untuk mencegah Hamas dan milisi-milisi Palestina lainnya menyusun kembali kekuatan mereka di Jalur Gaza.* (Bayu Muhammad)
