JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membahas hubungan antara Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Keduanya memperingati hari lahir Pancasila di tempat yang berbeda. Jokowi merayakannya di Dumai, Riau. Sementara itu, Megawati memutuskan untuk pergi ke Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (1/6/2024).
Hasto menjelaskan kedatangan Megawati ke Ende dikarenakan adanya aspek sejarah yang melekat dengan tempat tersebut.
“Kalau Ibu Megawati Soekarnoputri datang ke Ende karena aspek historis. Dan buat saya pribadi datang ke Ende ternyata menemukan semangat juang. Suatu tekad yang makin kuat. Bahwa saat itu namanya Bung Karno saja itu sampai dibuang,” katanya setelah mengikuti kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (3/6/2024).
“Kaum elite bangsawan, kaum intelektual, karena ditakut-takutin hukum kolonial, nggak berani mendekat Bung Karno. Sehingga Bung Karno memilih rakyat biasa yang buta huruf sebagai rekan seperjuangan dan mendidiknya,” lanjutnya.
Hasto juga membayangkan perjuangan Bung Karno ketika diasingkan ke Ende. Dan ia merasa kalau tindakan-tindakan partainya demi kepentingan bangsa dan negara kini belum sepadan dengan itu.
“Jadi kalau saya bayangkan dengan perjuangan Bung Karno di Ende seperti itu. Apa yang kami lakukan belum ada artinya. Maka menghadapi kegelapan demokrasi hari ini kami mendapatkan pupuk intelektual tentang kebenaran yang harus diperjuangkan. Di dalam menghadapi kekuasaan yang wataknya itu perpaduan paradoks antara populisme, feodalisme, dan Machiavelli Jawa,” papar Hasto.
Hubungan meruncing?
Ketika ditanya apakah hubungan antara Jokowi dan Megawati meruncing, Hasto menjawab hubungan itu bisa dilihat dari kesetiaan masing-masing tokoh kepada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang jadi marwah PDIP.
“Bagi kami hubungan itu bukan pada persoalan meruncing atau tidak. Hubungan itu setia pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tidak. Itu marwah PDI Perjuangan. Itu yang harus kami jalankan. Itu yang dijalankan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” jelasnya.
Kemudian, Hasto menjelaskan Rakernas ke-V PDIP telah merekomendasikan agar pimpinan partai hanya menjajaki kerja sama dengan pihak-pihak yang memajukan agenda Reformasi.
“Ketika Rakernas ke-V merekomendasikan bahwa Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya berkomunikasi dan membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang menjalankan agenda reformasi, yang setia pada konstitusi, yang setia pada jalan demokrasi untuk rakyat. Yang setia pada jalan supremasi hukum. Bukan yang menempuh jalan pintas. Itu sangat clear and direction-nya sangat jelas,” ujarnya.
Saat ditanya apakah Jokowi masih jadi bagian dari PDIP, Hasto mengatakan seorang kader diukur dari karakternya.
“Kader itu kan diukur bukan dari wataknya, dari karakternya. Karakter PDI Perjuangan adalah membangun demokrasi. Ketika seseorang tidak lagi membangun demokrasi ya itu tidak lagi memiliki suatu kesesuaian antara watak dan karakter. Dan itu jauh fundamental daripada status formal,” lanjut Hasto.* (Bayu Muhammad)
Baca juga:
Rakernas Ke-V PDIP Minta Megawati Jadi Ketum Lagi
Alasan di Balik PDIP Belum Putuskan Gabung Prabowo atau Tidak
