JAKARTA – Ketua Tim Hukum TKN, Prof Yusril Ihza Mahendra, memaparkan hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya gugatan Paslon 01 dan Paslon 03, terutama terkait dissenting opinion dari tiga orang hakim MK, di podcast Total Politik.
Sebelumnya, Prof Mahfud MD menyebut kejadian ini pertama kalinya dalam sejarah sidang MK, di mana ada dissenting opinion dalam sidang sengketa hasil pilpres.
Yusril tak menampik apa yang dikatakan Prof Mahfud. Dalam perkara pilkada, kata dia, memang sering terjadi dissenting opinion.
“Memang betul apa yang dikatakan Pak Mahfud dalam sengketa pilpres, baru kali ini ada dissenting opinion. Sebenarnya tidak masalah, karena dari delapan hakim itu lima hakim satu suara, tiga hakim berbeda,” ujarnya.
Namun, kata Yusril, tiga hakim yang berbeda itu pun ikut menandatangani putusan. Karena putusan itu diambil secara bersama-sama. “Dihormati adanya perbedaan pendapat. Dan mereka tuangkan di mana adanya perbedaan itu.”
Makanya, lanjut Yusril, (putusan) sebenarnya dikabulkan sebagian. Jadi di antara petitum yang diajukan kedua pemohon (paslon 01 dan 03) itu menghendaki diskualifikasi terhadap Prabowo-Gibran.
Dua-duanya atau salah satunya mengatakan Gibran saja, terus dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi kalau dua-duanya didiskualifikasi, itu artinya ada proses ulang tanpa Pak Prabowo dan Pak Anies.
“Tapi tiga hakim yang dissenting opinion itu sama sekali menolak diskualifiasi terhadap Gibran sendiri maupun terhadap Pak Prabowo, kedua-duanya,” kata Prof Yusril.
“Mestinya dikabulkan sebagian, yaitu diadakan pilpres ulang di beberapa provinsi. Hanya itu saja perbedaannya,” tandasnya.*
