JAKARTA – Demokrasi tidak lagi mati lewat kudeta militer yang gaduh di tengah malam. Demokrasi justru terkikis secara perlahan, dibungkus rapi dalam gulir linimasa layar gawai yang tampak ramah.
Fenomena kucuran dana jumbo hingga sekira Rp.14,69 miliar yang diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW, 2025) untuk membiayai jejaring pemengaruh atau influencer, termasuk yang mengarah ke lingkaran istana seperti utusan khusus presiden Raffi Ahmad, menunjukkan babak baru yang mengkhawatirkan. Praktik ini mengubah ruang digital yang awalnya egaliter menjadi pasar swalayan opini publik, di mana legitimasi politik dapat dibeli secara grosir.
Secara konseptual, fenomena ini merefleksikan apa yang disebut oleh ilmuwan politik sebagai rekayasa persetujuan (manufacturing consent) versi mutakhir di era digital. Jika dulu Noam Chomsky dan Edward S. Herman (1988) menyoroti media arus utama sebagai alat pabrik persetujuan oligarki, metode lama mereka bekerja lewat seleksi berita ketat di bilik redaksi, penyaringan iklan korporasi, hingga pembatasan narasi arus utama yang dikendalikan secara sentral oleh segelintir elite ekonomi. Melalui mekanisme sensor struktural tersebut, media massa konvensional (media cetak, radio dan televisi) berhasil mendisiplinkan opini publik tanpa harus terlihat sedang memaksa.
Namun, kini infrastruktur tersebut bergeser ke tangan cyber troops dan pemengaruh media sosial. Seperti dicatat oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard (2019), mesin penjinak opini publik itu kini bermutasi ke dalam genggaman algoritma media sosial, di mana para pemengaruh sewaan dikerahkan untuk menyamar sebagai suara otentik warga demi melanggengkan kepentingan kekuasaan.
Dari perspektif the politics of oligarchy dalam konteks Indonesia, sebagaimana dikaji Vedi R. Hadiz dan Richard Robison (2004), kekuasaan di Indonesia selalu piawai dalam beradaptasi dengan instrumen ekonomi baru untuk mengamankan akumulasi rente. Ketika demokrasi elektoral memberi ruang bagi partisipasi rakyat, oligarki meresponsnya bukan dengan represi terbuka, melainkan dengan komodifikasi ruang publik. Pemengaruh dengan jutaan pengikut disewa untuk menciptakan ilusi dukungan populis, membungkam kritik substansial, dan mendaur ulang kebijakan elitis seolah-olah menjadi kehendak rakyat banyak.
Pendekatan empiris serupa sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di berbagai belahan dunia. Laporan Oxford Internet Institute mencatat bagaimana operasi manipulasi opini terorganisasi lewat pasukan siber (cyber troops) telah menjangkau puluhan negara sejak 2010. Di Amerika Serikat, investigasi The Washington Post (7/11/2026) baru-baru ini mengungkap aliran dana ribuan dolar kepada pemengaruh politik untuk mengampanyekan narasi partisan secara terselubung di platform media sosial X.
Begitu pula di negara-negara demokrasi mapan lainnya, kehadiran paid influencers dalam politik elektoral dan tata kelola pemerintahan memicu alarm serius. International IDEA (2024) dalam kajian regulasinya mengingatkan bahwa ketika batas antara opini otentik dan konten sponsor melebur, integritas demokrasi runtuh seketika karena publik disesatkan oleh manipulasi yang menyamar sebagai suara nurani akar rumput.
Dampaknya tentu tidak main-main bagi kesehatan republik ini. Seperti yang sering diingatkan para pengamat sosiologi politik, ketika transaksi finansial di balik layar menjadi motor penggerak narasi negara, yang ambruk pertama kali adalah kepercayaan publik. Rakyat perlahan-lahan berhenti percaya pada akal sehat institusi formal, lalu terjebak dalam sinisme massal.
Demokrasi akhirnya tinggal papan nama, sementara substansinya telah lama dikapitalisasi oleh mereka yang memegang dompet paling tebal.
E.S. Raharjo. Tim Redaksi Total Politik
Referensi:
Egi Primayogha dkk., Laporan Penggunaan Anggaran Publik dan Jejaring Pemengaruh dalam Kebijakan Pemerintah, ICW, Jakarta, Indonesia, 12 Oktober 2025.
Edward S. Herman dan Noam Chomsky. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York, Amerika Serikat, 12 April 1988
Elizabeth Dubois, Louise Stahl, Katharine Dommett, Arturo Arriagada, dan Kyla Perry, Influence and Political Integrity: Mapping Regulatory Frameworks for Influencers, International IDEA, Stockholm, Swedia, 14 Februari 2024, https://www.idea.int/publications/catalogue/influence-and-political-integrity-mapping-regulatory-frameworks-influencers.
Drew Harwell dan Scott Nover, “Trump Ally Laura Loomer Paid Thousands for Political Tweets, People Familiar Say“, The Washington Post, 7 November 2026, https://www.washingtonpost.com/business/2026/11/07/trump-ally-laura-loomer-paid-thousands-political-tweets-people-familiar-say/.
Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard. The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, Oxford Internet Institute, Oxford, Inggris, 13 Januari 2019.
Vedi R. Hadiz, dan Richard Robison. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, Routledge, London, Inggris, 10 Juni 2004, https://doi.org/10.4324/9780203487310.
