JAKARTA – Indonesia sedang bergejolak. Namun gejolak ini secara umum berbeda di antara massa dan elit.
Di tingkat massa, sasaran kritik terlihat lebih dominan pada pemerintahan secara umum, utamanya pada presiden. Persoalan ekonomi terutama yang terkait dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, kelangkaan bahan bakar minyak, korupsi, dan tata kelola kebijakan publik membuat publik mengarahkan amarah pada pucuk tertinggi pemerintahan: presiden Prabowo Subianto.
Sebaliknya, di tingkat elit, reaksi protes justru lebih dominan pada wakil presiden dan kelompok politiknya. Gejolak elit ini dimulai oleh silang pendapat tentang keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah wakil presiden.
Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan keputusan Mahkamah Agung menjadi pintu masuk elit untuk menggulirkan wacana gugatan atas keabsahan Gibran sebagai wakil presiden. Di saat yang sama, perbincangan tentang keaslian ijazah Jokowi juga terus bergulir.
Gejolak di tingkat elit ini kemudian untuk sementara mencapai titik puncak ketika muncul isu penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri.
Terlepas dari benar tidaknya semua isu yang muncul, pola keresahan massa dan elit tampak berbeda. Masyarakat umum dan para petinggi politik memiliki konsentrasi perhatian yang bersimpangan.
Apakah ini terjadi karena basis protes massa lebih pada persoalan ekonomi sementara dasar gejolak di tingkat elit lebih pada urusan politik dan perebutan kuasa? Saya melihat ini potensial menjadi salah satu penjelasan.
Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah elit lebih fokus ke Gibran karena alasan pragmatis saja: Gibran adalah sasaran yang lebih tidak beresiko secara politik dibanding mengusik presiden yang sedang berkuasa? Sebenarnya keduanya memiliki persoalan. Namun mengusik Presiden lebih berbahaya dibanding mempersoalkan wakilnya.
Saidiman Ahmad. Program Manager dan Peneliti Senior SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting)
