JAKARTA – Ada cara yang relatif mudah bagi pemerintah untuk meredakan keresahan ekonomi, mulai dari membagikan program bantuan, memberikan diskon, lalu mengumumkan insentif baru. Langkah semacam ini memang terasa langsung dan instan. Keluarga menerima beras, pekerja memperoleh tambahan bantuan, sementara masyarakat menikmati potongan harga tiket atau transportasi. Tetapi, apakah kebijakan seperti ini cukup untuk menjawab persoalan ekonomi yang lebih mendasar secara jangka panjang?
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin 2 November 2026, menunjukkan inflasi Indonesia mencapai 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026. Angka ini sedikit turun dibandingkan September sebesar 3,28 persen dan masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen. Artinya, secara agregat, inflasi belum keluar dari koridor yang ditetapkan.
Inflasi Terkendali namun Tekanan Ekonomi belum Berakhir
Namun, angka rata-rata kerap kali tidak menceritakan atau menggambarkan secara keseluruhan pengalaman yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 4,82 persen. Transportasi bahkan mencapai 4,87 persen. Sementara inflasi harga bergejolak (volatile food) tercatat 5,81 persen, sebagaimana dilaporkan Antara. Bagi keluarga berpendapatan rendah yang sebagian besar penghasilannya habis untuk membeli beras, minyak goreng, ikan, cabai, dan ongkos perjalanan, tekanan ini jauh lebih terasa daripada angka inflasi nasional.
Pemerintah pun merespons potensi terjadinya kejutan atau goncangan ekonomi (economic shock) dengan serangkaian bantalan ekonomi (economic buffer) dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan sejumlah insentif kebijakan melalui sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Ada bantuan beras 30 kilogram untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat pada periode Oktober hingga Desember 2026. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk berbagai program, termasuk bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon Natal dan Tahun Baru. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus menggerakkan ekonomi menjelang akhir tahun.
Tidak ada yang keliru dari program bansos. Dalam situasi ketika harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada pendapatan, negara memang perlu hadir. Persoalannya muncul ketika bantuan jangka pendek mulai diperlakukan seolah-olah merupakan jawaban utama atas persoalan daya beli.
Beras 30 kilogram dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga selama beberapa waktu. Diskon transportasi bisa meringankan biaya perjalanan. Namun, keduanya tidak otomatis menciptakan pekerjaan baru, meningkatkan upah, memperbaiki produktivitas, atau menurunkan ongkos distribusi pangan. Setelah bantuan habis dan program diskon berakhir, keluarga kembali berhadapan dengan persoalan yang sama.
Bansos Meredam Guncangan, tetapi Belum Mengubah Struktur Ekonomi
Di sinilah perlunya membedakan antara social protection dan economic transformation. Perlindungan sosial berfungsi menjaga masyarakat agar tidak jatuh lebih dalam ketika menghadapi guncangan. Transformasi ekonomi bekerja lebih jauh: memperkuat kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan secara berkelanjutan. Keduanya harus berjalan bersama, bukan saling menggantikan.
Secara konseptual, social protection berfungsi menjaga consumption floor (batas minimum konsumsi yang harus dapat dipenuhi seseorang/rumah tangga agar dapat hidup layak) dan mencegah rumah tangga miskin atau rentan jatuh lebih dalam akibat guncangan, melalui bantuan sosial, asuransi sosial, dan program pasar kerja. Namun, perlindungan semata tidak otomatis mengubah struktur kesempatan ekonomi.
Oleh karenanya, economic transformation perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan yang lebih baik, penguatan keterampilan, akses pembiayaan dan pasar, serta diversifikasi sumber pendapatan sehingga rumah tangga dapat bergerak dari sekadar bertahan menuju kemandirian ekonomi.
World Bank menempatkan perlindungan sosial sebagai fondasi untuk melindungi masyarakat dari guncangan sekaligus membangun modal manusia dan kapasitas menghadapi risiko, sementara agenda transformasi ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan berkualitas, penguatan keterampilan, pendalaman pembiayaan, dan mobilisasi investasi. Sementara ILO menegaskan bahwa perlindungan sosial dapat menjadi fondasi transisi menuju pekerjaan yang lebih produktif apabila diintegrasikan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan transformasi struktural.
Salah satu contohnya adalah yang digelar Pemerintah Etiopia melalui Productive Safety Net Programme (PSNP), yang memberikan pengalaman empiris yang relevan. Berdasarkan studi Guush Berhane dkk., adanya transfer dan pekerjaan publik terbukti meningkatkan ketahanan pangan dan kemampuan rumah tangga menghadapi guncangan. Pada saat bersamaan, dampak terhadap aset dan produktivitas menjadi lebih kuat ketika program perlindungan tersebut dipadukan dengan intervensi komplementer seperti dukungan pertanian, investasi produktif, dan pembangunan mata pencaharian.
Begitu juga pelajaran menarik yang dilakukan oleh pemerintah Brasil melalui program Bolsa Família sejak Oktober 2023. Penelitian Arthur Mendes dkk. yang diterbitkan Federal Reserve Bank of San Francisco pada 2024 (direvisi pada 2026), menemukan bahwa tambahan transfer sosial setara 1 persen produk domestik bruto di suatu negara bagian berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi relatif 2 hingga 3 poin persentase lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Dampaknya terutama terasa pada sektor-sektor nontradabel (non-tradable sectors), seperti perdagangan dan jasa lokal. Artinya, bantuan tunai bukan sekadar konsumsi sesaat. Jika dirancang tepat, uang tersebut dapat berputar dalam ekonomi daerah dan menopang aktivitas usaha.
Kajian IMF dalam World Economic Outlook Oktober 2026 juga memberi peringatan penting. Berdasarkan kajian lintas negara, bantuan yang terarah dan bersifat sementara lebih efisien untuk melindungi kelompok rentan dibandingkan subsidi harga yang terlalu luas. Dalam sejumlah simulasi, memberikan perlindungan setara melalui subsidi konsumen dapat membutuhkan sumber daya fiskal tiga hingga enam kali lebih besar daripada transfer yang tepat sasaran.
Bansos untuk Penguatan Landasan Ketahanan Ekonomi
Kasus-kasus tersebut menjadi relevan bagi Indonesia, di mana sistem perlindungan sosial diperlukan untuk melindungi rumah tangga masyarakat dari kejutan ekonomi. Meski demikian, tetap harus dihubungkan dengan aset manusia (human capital), inklusi keuangan, pekerjaan produktif, dan peningkatan kapasitas ekonomi agar perlindungan tidak berubah menjadi ketergantungan permanen. Dengan demikian, social protection harus dipahami sebagai lantai pengaman, sedangkan economic transformation sebagai tangga mobilitas ekonomi.
Oleh karenanya, kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan keduanya secara simultan. Misalnya, bantuan beras dan subsidi upah seharusnya memiliki basis data penerima yang akurat, mekanisme evaluasi, serta batas waktu yang jelas. Pada saat bersamaan, pemerintah perlu memperkuat pasokan pangan, memperbaiki distribusi antardaerah, menjaga persaingan pasar, dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Kalau harga cabai, beras, ikan, dan ongkos angkutan terus menjadi sumber tekanan, tampaknya bantuan tunai hanya akan meredakan “gejala sesak napas”, tanpa menyentuh sumber penyebab “bengek-nya” itu sendiri. Jangan sampai bansos berubah menjadi semacam gula-gula politik: terasa manis ketika dibagikan, tetapi tidak menghilangkan pahitnya persoalan setelah habis dikonsumsi.
Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa sering bantuan diumumkan atau berapa besar anggaran stimulus disiapkan. Ukurannya adalah apakah masyarakat semakin mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa terus mengalami ketergantungan dan hanya bisa menunggu bantuan berikutnya.
Bansos tetap penting, pun segala macam insentif. Namun, negara tidak boleh berhenti menjadi pemberi bantalan saja alias “jual putus”. Kebijakan programatik yang ideal harus memastikan bahwa masyarakat memiliki pijakan ekonomi yang lebih kuat. Sebab, daya beli yang sehat bukan lahir dari diskon yang datang sesekali, melainkan dari pekerjaan yang layak, pendapatan yang tumbuh, harga pangan yang terjangkau, dan ekonomi produktif yang memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat.
Ade Indra Chaniago. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif PSKP/Pusat Studi Kebijakan dan Politik, Ketua AIPI Sumsel
Sumber Gambar: Kumparan/ Shutterstock.com/ Young Lives/ Sekretariat Presiden/ Tribunnews/ YT. Polda Lampung
Referensi:
Arthur Mendes, Wataru Miyamoto, Thuy Lan Nguyen, Steven Pennings, dan Leo Feler, “The Macroeconomic Effects of Cash Transfers: Evidence from Brazil,” Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 2024-02, San Francisco, 29 Januari 2024 (direvisi 1 Juli 2026).
Badan Pusat Statistik, “Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen,” Berita Resmi Statistik BPS, Jakarta, 2 November 2026.
Braulio Britos, Chiara Maggi, Galip Kemal Ozhan, dan Sihwan Yang, “Targeted Support, Not Subsidies, Can Best Protect People When Inflation Surges,” IMF Blog, Washington, D.C., 6 Oktober 2026.
Camilla Holmemo, Pablo Ariel Acosta, Tina George, Robert J. Palacios, Juul Pinxten, Shonali Sen Mandal, dan Sailesh Tiwari., Investing in People: Social Protection for Indonesia’s 2045 Vision, World Bank, Washington, DC., 2020.
Guush Berhane dkk., “Can Social Protection Work in Africa? The Impact of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme,” Economic Development and Cultural Change, Vol. 63, No. 1, 2014, hlm. 1–26.
ILO, World Social Protection Report 2024–26: Universal Social Protection for Climate Action and a Just Transition, International Labour Organization Jenewa, 2024.
Imamatul Silfia, “Inflasi Tahunan Oktober 2026 Capai 3,23 Persen, Pangan Jadi Pendorong,” ANTARA News, Jakarta, 2 November 2026.
International Monetary Fund, “Chapter 2: Navigating a Shock-Prone World: Lessons from Cost-of-Living Crises,” World Economic Outlook, Washington, D.C.: IMF, Oktober 2026.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, “Presiden Setujui Bantuan 30 Kg Beras untuk 33,2 Juta Penerima, Disalurkan Mulai Pekan Depan,” siaran pers, Kendari, 6 Oktober 2026.
Maria Cicilia Galuh Prayudhia, “Pemerintah Siapkan Rp31,8 Triliun untuk Bansos dan Diskon Nataru,” ANTARA News, Jakarta, 21 Oktober 2026.
Maria Cicilia Galuh Prayudhia, “Inflasi Oktober 3,23 persen, Airlangga: Pemerintah tidak khawatir,” ANTARA News, Jakarta, 2 November 2026.
World Bank, Indonesia Growth and Jobs Report: Running Faster, for Longer: Structural Transformation, Productivity, and Good Jobs, World Bank, Washington, DC., 2026.
