JAKARTA – Pernyataan Budiman Sudjatmiko bahwa terdapat tiga kelompok yang akan “melawan pendekatan Prabowo”, yaitu kaum neoliberal, sosial liberal, dan populis agraris, segera memancing diskusi publik. Menariknya, perdebatan yang muncul bukan semata soal politik praktis, melainkan juga soal penggunaan label ideologis yang sebenarnya memiliki sejarah intelektual yang panjang dan kompleks.
Dalam acara refleksi dua tahun Gerakan Cinta Prabowo, Budiman menyebut kaum neoliberal sebagai kelompok yang anti-kemandirian bangsa, kaum sosial liberal sebagai pihak yang anti-kehadiran negara, dan kaum populis agraris sebagai kelompok yang anti-kemajuan (Detiknews, 22/10/2026).
Sepintas, klasifikasi tersebut tampak sederhana. Namun ketika istilah-istilah itu dibaca melalui literatur akademik, situasinya menjadi jauh lebih rumit. Sebab neoliberalisme, sosial liberalisme, dan populisme agraris bukan sekadar label politik, melainkan tiga tradisi pemikiran yang masing-masing memiliki pandangan berbeda tentang negara, pasar, masyarakat, dan pembangunan. Di titik ini, pertanyaan yang lebih menarik bukan lagi siapa yang melawan Prabowo, melainkan kritik seperti apa yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh proyek pembangunan yang ingin dijalankan pemerintahan Prabowo.
Tiga Label dan Tiga Tradisi Kritik
Dalam kerangka pemikiran David Harvey (2005), neoliberalisme adalah proyek politik yang berupaya memperluas mekanisme pasar ke berbagai bidang kehidupan sosial. Negara tidak dihapuskan, tetapi perannya difokuskan pada penciptaan kondisi yang memungkinkan pasar bekerja secara maksimal melalui deregulasi, privatisasi, perlindungan hak kepemilikan, dan liberalisasi ekonomi. Karena itu, seorang neoliberal umumnya akan curiga terhadap negara yang terlalu aktif mengendalikan industri, investasi, atau perdagangan.
Jika perspektif Harvey digunakan, kelompok yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan agenda Prabowo adalah kalangan ekonom pasar bebas, sebagian teknokrat liberal, lembaga pemikir pro-globalisasi, maupun pelaku usaha yang selama ini mengandalkan keterbukaan ekonomi internasional. Kritik mereka biasanya tidak berangkat dari penolakan terhadap Indonesia, melainkan dari keyakinan bahwa pasar lebih efisien daripada negara dalam mengalokasikan sumber daya.
“Negara Kuat” dan Kecurigaan Pasar
Dalam konteks ini, istilah “negara kuat” tidak perlu dipahami sebagai negara yang otoriter atau terlalu dominan terhadap masyarakat. Yang lebih relevan adalah konsep developmental state atau negara pembangunan, yakni negara yang memiliki kapasitas untuk mengarahkan industrialisasi, mengelola sektor-sektor sumber daya strategis, serta mendorong transformasi ekonomi nasional secara aktif (Woo-Cummings, 1999). Dalam model ini, negara tidak sekadar menjadi wasit atau aktor yang membentuk struktur ekonomi nasional dan mengatur jalannya pasar, melainkan juga bertindak sebagai perencana, fasilitator, dan terkadang investor bagi agenda pembangunan jangka panjang.
Menariknya, resistensi terhadap negara yang semakin aktif bukanlah fenomena khas Indonesia. Di berbagai negara berkembang, proyek pembangunan yang menempatkan negara sebagai lokomotif ekonomi hampir selalu memunculkan keberatan dari kelompok yang lebih mempercayai mekanisme pasar. Karena itulah pengalaman Brasil dan Meksiko dapat menjadi cermin yang relevan untuk membaca perdebatan yang sedang berlangsung di Indonesia.
Di Brasil, pemerintahan Lula da Silva berkali-kali berhadapan dengan kelompok neoliberal ketika negara memperluas perannya melalui bank pembangunan nasional, perusahaan negara, dan berbagai program redistribusi sosial (Samuels, 2004). Para pengkritiknya berpendapat bahwa intervensi negara yang terlalu besar berpotensi menciptakan inefisiensi dan distorsi pasar. Sebaliknya, pendukung Lula melihat negara sebagai alat untuk membangun kapasitas nasional dan mengurangi ketimpangan. Perdebatan yang terjadi hampir identik dengan yang kini muncul di Indonesia, yaitu sampai sejauh mana negara boleh masuk ke dalam urusan ekonomi?
Pola serupa terlihat pada pemerintahan Andrés Manuel López Obrador di Meksiko. Upaya mengembalikan peran negara dalam sektor energi dan proyek-proyek strategis nasional menuai kritik dari kalangan teknokrat dan investor yang lebih menyukai model liberalisasi ekonomi (Obrador, 2018). Namun bagi pendukung AMLO, negara harus cukup kuat untuk mengimbangi dominasi oligarki ekonomi yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Dalam konteks ini, istilah “neoliberal” sepertinya lebih tepat dibaca sebagai kritik terhadap dominasi pasar, daripada sekadar posisi politik anti-pemerintah.
Lalu Siapa yang Mengawasi Negara?
Namun kritik terhadap negara tidak selalu datang dari sudut pandang ekonomi. Jika neoliberalisme mempersoalkan sejauh mana negara boleh masuk ke pasar, tradisi sosial liberal lebih menaruh perhatian pada pertanyaan yang berbeda. Misalnya tentang siapa yang mengawasi negara ketika kekuasaannya terus membesar? Dus, di sinilah muncul dimensi kedua dari perdebatan yang disinggung Budiman.
Dalam A Theory of Justice, John Rawls (1971/1999) tidak pernah mendorong atau mendukung pada kondisi negara yang lemah atau negara yang tidak hadir. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban menjamin keadilan sosial, melindungi hak-hak dasar warga negara, serta memastikan bahwa ketimpangan ekonomi memberikan manfaat kepada kelompok yang paling kurang beruntung.
Karena itu, secara akademik sosial liberal tidak identik dengan sikap anti-negara. Yang mereka persoalkan adalah konsentrasi kekuasaan negara yang tidak diimbangi akuntabilitas. Mereka menerima negara yang aktif, tetapi pada saat yang sama menghendaki mekanisme pengawasan, kebebasan sipil, independensi lembaga hukum, dan ruang kritik yang tetap terbuka.
Kekhawatiran semacam itu bukanlah sesuatu yang abstrak. Dalam banyak pengalaman internasional, perdebatan mengenai peran negara sering bergeser menjadi perdebatan mengenai batas-batas kekuasaan negara. Ketika pemerintah semakin kuat untuk menjalankan agenda pembangunan atau nasionalisme ekonomi, muncul pertanyaan mengenai bagaimana ruang kebebasan sipil tetap dijaga. Pengalaman Hungaria dan India memperlihatkan ketegangan tersebut secara sangat jelas.
Pemerintahan Viktor Orbán di Hungaria secara terbuka mempromosikan konsep illiberal democracy, yakni demokrasi yang memberi ruang besar bagi negara untuk menjaga identitas nasional dan menentukan arah pembangunan (Orbán, 2014). Namun organisasi masyarakat sipil, media independen, dan kelompok liberal mengkritik konsentrasi kekuasaan yang dianggap mengurangi kualitas demokrasi. Konflik yang muncul bukan antara pendukung negara dan penolak negara, melainkan antara efektivitas negara dan pembatasan kekuasaan negara.
Situasi yang hampir sama dapat ditemukan di India di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Negara memainkan peran besar dalam pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, dan penguatan kapasitas nasional. Namun pada saat yang sama, sebagian akademisi, aktivis, serta kelompok masyarakat sipil mempertanyakan kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan menyempitnya ruang oposisi (Jaffrelot, 2021). Sekali lagi, perdebatan utamanya bukan soal keberadaan negara, melainkan tentang bagaimana negara diawasi ketika kekuasaannya semakin besar.
Pembangunan dan Kemajuan untuk Siapa?
Jika perdebatan antara neoliberalisme dan sosial liberalisme berkisar pada hubungan negara dengan pasar serta negara dengan kebebasan sipil, maka kategori ketiga membawa kita pada arena yang berbeda sama sekali: hubungan antara pembangunan dengan masyarakat akar rumput. Di titik inilah istilah populis agraris menjadi penting untuk dibaca secara lebih cermat dan bijak.
Dalam karya klasik monumentalnya Democratic Promise: The Populist Moment in America, Lawrence Goodwyn (1976) menjelaskan bahwa populisme agraris lahir sebagai respons petani terhadap dominasi modal keuangan dan monopoli ekonomi. Gerakan ini tidak menolak kemajuan teknologi ataupun modernisasi. Justru sebaliknya, mereka berusaha membangun koperasi, pendidikan politik, dan berbagai inovasi kelembagaan agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat.
Dengan demikian, populisme agraris tidak identik dengan sikap anti-kemajuan. Yang mereka pertanyakan adalah siapa yang memperoleh manfaat dari kemajuan tersebut. Apakah pembangunan memperkuat posisi masyarakat lokal atau justru meminggirkan mereka?
Pemahaman tersebut membantu menjelaskan mengapa gerakan petani di berbagai negara sering kali tidak dapat diletakkan secara sederhana sebagai kelompok anti-modernisasi. Justru dalam banyak kasus, mereka menerima perubahan teknologi dan peningkatan produktivitas, tetapi mempertanyakan siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari perubahan tersebut.
Gelombang demonstrasi petani India pada 2020-2021 merupakan ilustrasi yang sangat pas mengenai dinamika ini. Pemerintah Modi menganggap reformasi pertanian diperlukan untuk meningkatkan efisiensi sektor agraria. Namun banyak petani menilai reformasi tersebut akan memperbesar kekuatan korporasi dan melemahkan posisi tawar mereka (Datta & Nielsen, 2022). Menariknya, kelompok yang dianggap tradisional itu ternyata tidak menolak modernisasi, melainkan menolak model modernisasi yang mereka anggap merugikan.
Karena itu, pengalaman India sebenarnya tidak terlalu jauh dari realitas yang terjadi di Indonesia. Di berbagai daerah, perdebatan mengenai hilirisasi, proyek strategis nasional, reforma agraria, maupun modernisasi sektor perikanan sering memperlihatkan pertanyaan yang sama, yakni apakah masyarakat lokal menjadi subjek pembangunan, atau hanya sekadar objek pembangunan?
Kritik sebagai Bagian dari Pembangunan dan Kemajuan Demokratis.
Masyarakat lokal umumnya tidak menolak teknologi, mekanisasi, ataupun industrialisasi secara kaku. Yang dipersoalkan adalah distribusi manfaat pembangunan, akses terhadap tanah, dan perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat desa.
Dari perspektif tersebut, tiga kelompok yang disebut Budiman sebenarnya dapat dibaca sebagai tiga tradisi kritik yang hampir selalu muncul dalam setiap proyek pembangunan nasional yang ambisius. Kaum neoliberal mengingatkan risiko inefisiensi negara. Kaum sosial liberal mengingatkan bahaya akumulasi kekuasaan politik. Sementara kaum populis agraris mengingatkan kemungkinan tersingkirnya kelompok-kelompok akar rumput dari proses pembangunan.
Pengalaman Brasil, Meksiko, Hungaria, India, hingga Singapura pada masa Lee Kuan Yew menunjukkan bahwa ketiga kritik tersebut hampir selalu hadir ketika negara memperluas perannya dalam pembangunan. Bahkan Singapura, yang sering dijadikan contoh keberhasilan pembangunan negara, memperlihatkan bagaimana negara yang sangat efektif dapat tetap menjadi objek kritik dari kalangan liberal terkait ruang oposisi dan kebebasan sipil (Yew, 2000).
Sampai di sini terlihat bahwa tiga kategori yang disebut Budiman sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang hal yang sama. Neoliberalisme berbicara mengenai efisiensi ekonomi. Sosial liberalisme berbicara mengenai pembatasan kekuasaan. Populisme agraris berbicara mengenai distribusi manfaat pembangunan.
Namun ketiganya bertemu pada satu titik yang sama, yakni tentang bagaimana sebuah negara membangun dirinya tanpa kehilangan keseimbangan antara pertumbuhan, kebebasan, dan keadilan sosial.
Karena itu, mungkin akan lebih produktif jika perdebatan ini tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang pro-Prabowo dan siapa yang anti-Prabowo. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah bagaimana Indonesia dapat membangun kemandirian ekonomi tanpa terjebak pada inefisiensi, memperkuat kapasitas negara tanpa mengurangi kebebasan sipil, dan mempercepat modernisasi tanpa meninggalkan petani serta nelayan.
Dari sudut pandang tersebut, pernyataan Budiman sebenarnya dapat dibaca dalam dua cara sekaligus. Secara politik, ia sedang mengidentifikasi kelompok-kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan pendekatan pemerintahan Prabowo. Akan tetapi secara akademik, ketiga kelompok itu lebih tepat dipahami sebagai tiga tradisi kritik yang hampir selalu hadir dalam setiap proyek pembangunan nasional di berbagai belahan dunia.
Lula menghadapinya. AMLO menghadapinya. Modi menghadapinya. Orbán menghadapinya. Bahkan Lee Kuan Yew pun juga pernah menghadapinya.
Pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa tidak lahir dari ruang publik yang steril dari kritik maupun keseragaman pandangan. Kemajuan justru sering tumbuh dari perdebatan atau kritik yang sehat antara negara, pasar, dan masyarakat sipil, yang terus menguji arah pembangunan. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo kelak mungkin bukan terletak pada kemampuannya menyingkirkan kritik-kritik tersebut.
Justru sebaliknya. Keberhasilan itu akan ditentukan oleh seberapa jauh negara mampu menjawab kritik neoliberal tanpa kehilangan visi kemandirian, menjawab kritik sosial liberal tanpa melemahkan efektivitas pemerintahan, serta menjawab kritik populis agraris tanpa meninggalkan petani dan nelayan yang selama ini menjadi fondasi sosial republik ini.
E.S. Raharjo. Tim Redaksi Total Politik
Referensi:
Adrial Akbar, “Budiman Sudjatmiko Ungkap 3 Kaum yang Melawan Pendekatan Prabowo“, DetikNews, Jakarta, 22 Oktober 2026, https://news.detik.com/berita/d-8719538/budiman-sudjatmiko-ungkap-3-kaum-yang-melawan-pendekatan-prabowo/amp.
Amrita Datta dan Michael Nielsen, “The Indian Farmers’ Protest and the Political Economy of Agricultural Reform“, Asian Survey, Vol. 62, No. 5, Berkeley, 2022, https://doi.org/10.1525/as.2022.62.5.735
Andrés Manuel López Obrador, A New Hope for Mexico, Penguin Random House Grupo Editorial, Mexico City, 2018.
Christophe Jaffrelot, Modi’s India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy, Princeton University Press, Princeton, 2021.
David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, Oxford, 2005.
David Samuels, “From Socialism to Social Democracy: Party Organization and the Transformation of the Workers’ Party in Brazil”, Comparative Political Studies, Vol. 37, No. 9, 2004, https://doi.org/10.1177/0010414004268856.
John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1971 (Revised Edition 1999).
Lawrence Goodwyn, Democratic Promise: The Populist Moment in America, Oxford University Press, New York, 1976.
Lee Kuan Yew, From Third World to First: The Singapore Story 1965-2000, HarperCollins Publishers, New York, 2000.
Meredith Woo-Cumings (ed.), The Developmental State, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1999, https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801485664/the-developmental-state/.
Viktor Orbán, “Speech at Băile Tușnad (Tusványos)“, Pidato Viktor Orbán di Bálványos Free Summer University and Youth Camp XXV, Băile Tușnad, 26 Juli 2014.
