MSCI Harusnya Disiasati, Bukan Dilawan

JAKARTA – MSCI bukan lawan yang harus ditumbangkan, melainkan wasit yang perlu didengar dan disiasati selama Indonesia berada dalam permainan. Oleh karenanya, menurut saya berikut langkah yang sepatutnya diambil:

Pertama, jangan pernah meremehkan masalah keuangan. Yang menumbangkan Pemerintah Soeharto, yang waktu itu jauh lebih kuat dari Pemerintah sekarang, bukan invasi asing atau kudeta militer, tapi krisis moneter yang berubah menjadi multi-krisis: krisis ekonomi, krisis sosial, krisis keamanan, krisis legitimasi, dan krisis politik.

Belakangan ini, benih-benih erosi kepercayaan sudah mulai kelihatan di kalangan pengusaha, baik di luar maupun di dalam negeri. Dan erosi kepercayaan di dalam negeri sudah terasa di pengusaha papan atas, menengah dan bawah.

Kalau Presiden tidak mencium gejala ini, berarti beliau tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan.

Saran saya, lebih baik mengobati erosi kepercayaan ini dari awal ketimbang menunggu sampai sudah tidak tertolong lagi, dan masih ada waktu tiga tahun kedepan untuk melakukan ini.

Kedua, MSCI bukan IMF, lembaga internasional yang dulu mempunyai agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah tertentu dan sering juga menimbulkan protes amarah rakyat. MSCI itu organisasi non-pemerintah yang netral, independen dan tidak berkepentingan, dan karena itu MSCI menjadi acuan utama bagi para investor global. Modal dasar MSCI adalah kepercayaan – trust, dan karena itu mereka tidak akan mau didikte oleh negara manapun dan hanya tunduk pada benchmark yang telah mereka tetapkan sendiri.

Semua orang yang bergerak di dunia finance tahu ini.

MSCI menerapkan tolak ukur yang sama bagi Indonesia, bagi Tiongkok, India, Korea Selatan, Brazil, dan yang lain, tanpa memandang sistem politik maupun menyimpan agenda politik. Dan berdasarkan kriteria yang sama, skor Indonesia dalam index MSCI pernah setinggi sekitar 2,6%, tapi sekarang, dengan kriteria yang sama, skor Indonesia anjlok ke 0,3%. Dan dengan kriteria yang sama, skor Tiongkok adalah sekitar 20%, India 11%, Korea Selatan 18%, Brazil 4,8%, Mexico 1,7%, UEA 1,27%, dan Afrika Selatan 3%.

Tidak ada konspirasi. Hanya ada penilaian yang profesional dan merata kriterianya bagi semua.

Ketiga, masalah MSCI ini bukan pertandingan adu jotos. Bukan permainan gagah-gagahan. Bukan juga siapa yang lebih nekat. This is not a game about macho nationalism. Pertarungan di dunia militer sangat beda dari permainan dunia finance. MSCI bukan lawan yang harus kita tumbangkan, tapi wasit yang perlu kita dengar dan siasati, as long as we are in the game, playing the game. Ibaratnya seperti hubungan tim nasional PSSI dan FIFA.

Ilustrasi (Foto: Istimewa/ Total Politik)

Jadi, percuma kita gagah hari ini, dan sejuta buzzer dikerahkan untuk memaki-maki MSCI dan berteori konspirasi, tapi besok Rupiah tumbang ke level Rp 22,000, investor kabur, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, daya beli melemah, rakyat sengsara, dan Pemerintah pun bisa gawat.

Sebagai informasi, Tiongkok juga pernah berusaha untuk memasuki saham domestiknya ke level Emerging Market di MSCI dan ditolak selama 3 tahun berturut-turut. Namun, Tiongkok merespon dengan terbuka, menyesuaikan dengan standar MSCI tanpa memaki-maki atau defensif, dan kemudian mereka berhasil masuk di tahun 2018. Naik kelas, ya. Begitu juga dengan Yunani yang kastanya sempat diturunkan di tahun 2013, dan sekarang dinyatakan akan naik kelas lagi.

Keempat, kalau kita adu kredibilitas dengan MSCI, Indonesia tidak akan menang, karena investor global punya banyak produk yang, menurut peraturan mereka sendiri, dilarang diinvestasikan di pasar standalone yang tidak jelas rimbanya. Mungkin akan ada investor yang berani mengambil risiko, karena kepentingan politik misalnya.

Tapi ini ibarat kita menjual motor dengan mengibarkan bendera nasionalisme, tapi motornya mahal dan tanpa garansi, sementara saingan kita menjual motor tanpa mengibarkan bendera tapi lebih murah dengan kualitas yang terjamin, ada garansi, dan juga ada asuransi selama 5 tahun.

Tebak sendiri pembeli akan akan pilih yang mana. Anda sendiri bagaimana?

Kelima, sebelum melangkah lebih jauh berunding dengan MSCI, sejak awal perlu ada evaluasi internal dengan sejujur-jujurnya, apakah red flags (tanda bahaya) mengenai distorsi perdagangan saham yang dicatat dari MSCI ada dasarnya. Saya katakan ini karena, sebagai mantan pejabat, kadang kita ngotot mempertahankan suatu kebijakan padahal kita tahu sendiri itu salah dan pura-pura tidak tahu.

Dalam dunia saham kita, salah satu masalahnya adalah bagaimana menangani transaksi saham gorengan yang sarat dengan kepentingan politik, atau intervensi terselubung dari pihak tertentu. Dan ini tentunya adalah PR besar buat OJK yang juga dilematis. Tapi yang jelas, kita harus memilih. Tidak bisa kita mengharapkan skor di MSCI naik, sementara praktek yang menyimpang terus berjalan.

Ini ibarat kita di sekolah mau naik kelas dengan nilai tinggi, tapi bolos terus dan tidak mau ikut ujian. Ngga mungkin kan?

Enam, apa usul saya? Tanpa bermaksud menggurui Pemerintah, saya berharap kita menangani MSCI dengan strategi yang serius, karena taruhannya besar: stabilitas ekonomi, kepercayaan internasional, stabilitas politik dan kredibilitas Indonesia. Kita sekarang berada dalam lubang, dan kita harus fokus untuk keluar dari lubang, bukan menggali lubang lebih dalam — digging ourself deeper into our own hole.

Bagaimana caranya?

Jalankan diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI dengan target bulan Juni tahun 2027 skor Indonesia bisa kembali membaik, insya Allah, mengarah ke 1%, sama dengan Malaysia yang skornya 0.92% atau juga Thailand yang skornya 0.97%; dan alhamdulillah kalau bisa mengarah pada 2%.

Jalankan diskusi atau negosiasi ini sebagaimana seorang nasabah diskusi serius untuk meyakinkan kreditor. Yakinkan MSCI kesungguhan dan niat baik kita, dan hindari sikap yang terkesan denial, defensif, atau arogan. Kalau kita merasa sanggup untuk memenuhi standar yang diterapkan OECD untuk masuk menjadi anggota, seharusnya kita juga sanggup memenuhi standar MSCI, apalagi kalau semua syarat ini akan menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta ekonomi Indonesia yang sehat.

Bentuk satgas khusus untuk fokus menangani isu MSCI, yang terdiri dari Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan OJK.

Jangan banyak bicara dulu, karena pasar sangat sensitif terhadap celetukan pejabat yang asal bunyi. Terapkan kebijakan satu pintu, misalnya, hanya Ketua OJK, atau Menteri Keuangan, atau Ketua Bursa Efek Indonesia, yang boleh bicara mewakili pemerintah mengenai MSCI.

Rem dulu buzzer sewaan. Kita sekarang mengalami situasi agak aneh dimana ada pihak yang memobilisasi buzzer sewaan untuk menyerang MSCI dengan macam-macam teori konspirasi. Tidak ada gunanya kita mengompori rakyat sendiri, sementara MSCI tidak berkantor di Indonesia, jadi mereka juga tidak akan terpengaruh.

Terapkan disiplin dan kepekaan yang tinggi terhadap sentimen pasar dalam transaksi saham. Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya untuk kepentingan transaksional sesaat.

Justru, jadikan momentum ini sebagai peluang Indonesia untuk membenahi sistem dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar modal kita lebih attractive.

Speak truth to power. Speak truth to the people. Wisdom without fear.