JAKARTA – Diskusi Host Total Politik Arie Putra dan Budi Adiputro dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali bermula dari sesuatu yang tampak ringan. Mulai dari lagu, sepak bola, dan kegelisahan suporter terhadap kemungkinan masuknya kekuasaan politik terlalu jauh ke dalam kompetisi hingga ke wilayah yang jauh lebih serius. Sepak bola menurut pria yang sempat populer dipanggil “Dek Pepen” ini bukan sekadar pertandingan sebelas lawan sebelas, melainkan sebagai cermin tentang bagaimana sebuah masyarakat membangun institusi, membagi kewenangan, menentukan ukuran keberhasilan, dan menjaga ruang sipil agar tidak sepenuhnya dikuasai negara atau elite politik.
Dari titik itu, istilah yang terus muncul dalam diskusi adalah “peradaban sepak bola”. Bagi Effendi, persoalannya bukan semata apakah Indonesia memiliki pemain bagus, pelatih bagus, naturalisasi, atau peluang lolos ke Piala Dunia. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah ekosistem sepak bola Indonesia sudah memiliki kebiasaan, institusi, pengetahuan, sport science, mekanisme evaluasi, dan civil society yang memungkinkan prestasi bertahan melampaui satu generasi.
Pada bagian lain, diskusi berkembang menjadi pembacaan yang lebih luas mengenai Indonesia dalam ekosistem sepak bola dunia. Naturalisasi dibicarakan sebagai bagian dari praktik yang juga dilakukan negara lain, tetapi tidak boleh berhenti pada logika menambah jumlah pemain. Diaspora, kewarganegaraan, kualitas kompetisi, pembinaan usia dini, sport science, psikologi olahraga, model permainan, hingga kemampuan pemain membaca permainan sejak usia muda menjadi satu rangkaian persoalan. Dari sinilah diskusi Total Politik ini memperoleh relevansi yang lebih luas, karena sepak bola ternyata menjadi jalan masuk untuk membicarakan institusi, kekuasaan, profesionalisme, dan kualitas demokrasi.
Berikut percakapan “gayeng” Total Politik dengan Dek Pepen selengkapnya:*
Prof, kita mulai dari lagu dan video yang tadi. Ada lirik “jangan ikut kompetisi”. Dalam konteks yang sedang kita bicarakan (Laga PSS Sleman berhadapan dengan Garuda Yaksa untuk masuk ke Liga 1. Suporter PSS Sleman dalam video menyanyikan itu karena menurut mereka klub Garuda Yaksa adalah “milik” Presiden Prabowo). Ini memang sepak bola, bukan pemilu. Nah ada ada semacam kekhawatiran, kegelisahan jangan sampai Pak Prabu ikut kompetisi gitulah karena ini sepak bola ini tugasnya Pak Prabowo harus mengayomi semuanya gitu. Nah bagaimana Anda melihat persoalan ini dalam katakanlah industri sepak bola Indonesia?
Sepak bola jangan langsung diartikan industri juga, lebih bagus kita sebut dalam ekosistem sepak bola. Kalau mau lebih hebat lagi sebetulnya dalam peradaban sepak bola. Kenapa peradaban? ada tiga hal. Satu, setahu saya cuma di Indonesia yang para fansnya tidak boleh menonton. Ya walaupun sekarang katanya sudah mulai boleh, sebelumnya kan itu sepak bola tuh untuk kemanusiaan loh basisnya. Betul kan? Sportivitas tapi penonton dari, sebut ajalah Jakarta tidak boleh menonton ke Bandung misalnya. Itu satu, kasus Jakarta – Bandung melanggar peradaban dan kemanusiaan.
Yang kedua dinyatakan bahwa itu berdasarkan surat FIFA. Nah, yang menariknya di situ. Suratnya enggak pernah diperlihatkan. Kan kita sampai sekarang aja kita tanya, “Tolong datang ke total politik lihatkan suratnya.” Nah, pernah enggak ada. FIFA mengatakan bahwa di Indonesia itu karena satu dan lain hal misalnya dikaitkan dengan tragedi Kanjuruhan dan sebagainya, maka supporter tidak boleh datang. Nah, itu kan yang kedua enggak pernah ada suratnya.
Yang ketiga lebih seru lagi surat ada ataupun tidak ditentukan oleh (dinyanyikan) “tugasmu mengayomi. Tugasmu mengayomi. Pak polisi. Pak polisi harus tetap mengayomi.” Tapi Pak polisi sudah baguslah sekarang. Sekarang bagus. Kan saya sudah bilang tugasmu tetap harus mengayomi Itu baru izin sepak bola loh. Jadi artinya ada surat apa enggak tergantung Pak Polisi. Kalau Pak Polisi menilai bahwa ini keamanan dan ketertiban tidak baik, itu bisa ee dipindah ke stadion lain.
Jadi problemnya bukan Presiden punya klub atau punya perhatian pada sepak bola?
Bukan itu semata. Problemnya adalah ketika kedekatan politik dianggap sebagai sumber legitimasi kompetisi. Sepak bola memiliki ekosistem sendiri. Ada federasi, klub, pemain, pelatih, suporter, akademi, wasit, sponsor, media, dan civil society. Presiden tidak perlu mengambil alih semua itu untuk menunjukkan bahwa negara peduli. Justru negara yang matang tahu kapan harus hadir dan kapan harus memberi ruang.
Prof tadi memakai istilah yang cukup besar yaitu peradaban sepak bola. Apa bedanya dengan sekadar membangun tim nasional?
Tim nasional itu salah satu hasil dari peradaban, bukan keseluruhan peradaban. Peradaban memiliki jejak. Dalam pengertian budaya yang luas, kita mengenal filsuf, institusi, monumen, pengetahuan, kebiasaan, dan artefak yang bertahan lintas generasi.
Kalau kita tarik ke sepak bola, pertanyaannya menjadi sederhana. Apa yang kita tinggalkan selain hasil pertandingan? Apakah kita punya sistem pembinaan yang konsisten? Apakah anak-anak belajar bermain dengan gembira? Apakah pelatih kita memahami perkembangan biologis dan psikologis? Apakah sport science benar-benar dipakai? Apakah federasi diisi orang yang memahami sepak bola sekaligus manajemen? Apakah suporter dibangun sebagai bagian dari civil society, bukan sekadar massa yang dimobilisasi?
Jadi PSSI tidak bisa sendirian?
Tidak bisa. Federasi memang berada di garis depan dan memiliki tanggung jawab besar. Tetapi masyarakat juga ikut membangun peradaban sepak bola. Kalau semua persoalan dilempar kepada federasi, kita menganggap masyarakat tidak punya tanggung jawab. Padahal suporter, klub, sekolah sepak bola, media, akademisi, mantan pemain, pelatih, sponsor, dan orang tua semuanya membentuk budaya sepak bola. Karena itu saya kira titik baliknya adalah berhenti berpikir bahwa sepak bola hanya milik pengurus federasi.
Ada pula soal larangan suporter datang ke stadion tertentu yang pernah dikaitkan dengan surat FIFA. Masalahnya, surat itu tidak selalu diperlihatkan kepada publik. Bagaimana melihatnya?
Saya tidak mau mengklaim sesuatu yang datanya tidak saya pegang. Tetapi secara prinsip, transparansi penting. Kalau keputusan pembatasan dibuat atas dasar keamanan, jelaskan dasar keputusannya. Kalau ada surat dari lembaga internasional, publik berhak mengetahui substansinya sepanjang tidak mengganggu aspek yang memang harus dirahasiakan. Jangan sampai institusi menggunakan nama FIFA sebagai semacam mantra untuk mengakhiri perdebatan.
Dan di sini polisi juga punya peran?
Tentu. Tetapi peran polisi adalah mengayomi, melayani, dan memitigasi risiko. Saya justru ingin melihat profesionalisme itu bekerja. Keamanan tidak boleh menjadi alasan otomatis untuk mematikan hak warga menonton. Yang harus dilakukan adalah mengukur risiko, berdialog dengan penyelenggara dan suporter, lalu mencari desain pengamanan yang proporsional. Itu bagian dari peradaban olahraga juga.
Presiden sekarang terlihat sangat peduli terhadap sepak bola, termasuk memberikan penghargaan kepada pemain. Itu bentuk care, kan?
Ya. Care itu bagus. Ketika Presiden memberikan penghargaan, datang ke stadion, atau memberi perhatian kepada pemain, itu dapat dibaca sebagai dukungan moral negara. Saya bahkan berharap perhatian itu diterjemahkan lebih jauh menjadi dukungan terhadap pembangunan ekosistem. Tetapi care tidak harus berakhir pada kontrol. Justru bentuk care yang paling matang mungkin adalah melepaskan sepak bola kepada insan sepak bola dengan standar profesional yang jelas.
Kalau begitu, apa yang seharusnya dilakukan Presiden?
Mendukung infrastruktur, pendidikan, sport science, tata kelola, kompetisi usia muda, perlindungan atlet, dan kebijakan yang memungkinkan industri sepak bola berkembang. Kalau ada masalah, negara membantu menciptakan lingkungan penyelesaian. Tetapi siapa yang menjadi ketua federasi seharusnya ditentukan oleh mekanisme sepak bola, bukan semata restu Presiden. Bahkan secara normatif, independensi federasi dari intervensi pemerintah merupakan prinsip penting dalam tata kelola sepak bola internasional.
Ada pernyataan bahwa seseorang baru akan maju menjadi ketua umum kalau direstui Presiden, meskipun kemudian pernyataannya berubah menjadi wakil ketua umum. Apa problem dari logika restu itu?
Saya tidak sedang menilai pribadi orangnya. Saya mempertanyakan konstruksinya. Kalau seorang calon ketua federasi mengatakan bahwa ia membutuhkan restu Presiden, publik bisa menangkap bahwa legitimasi federasi datang dari istana. Padahal legitimasi utamanya harus datang dari mekanisme sepak bola. Presiden mendukung pembangunan sepak bola, bukan menunjuk pemimpin sepak bola.
Tetapi realitas politik kita memang seringnya begitu.
Nah, kalau realitasnya demikian, justru kita perlu membedakan realitas dari ideal tata kelola. Saya tidak mengatakan semuanya sudah ideal. Saya mengatakan kita harus bergerak menuju ideal itu. Kalau tidak, setiap pergantian kepemimpinan politik akan selalu diikuti kegelisahan mengenai siapa yang mendapat restu. Itu membuat federasi sulit menjadi institusi yang matang.
Prof juga menyinggung voters. Ada kritik bahwa sebagian voters tidak dilibatkan atau bahkan transaksi uang memengaruhi pemilihan. Bagaimana membangun legitimasi kalau begitu?
Voters adalah pemilik mekanisme pemilihan. Karena itu kualitas mereka sangat menentukan. Kalau keputusan didasarkan pada transaksi, jangan heran jika hasilnya menghasilkan tata kelola yang transaksional. Tetapi saya juga tidak ingin menyederhanakan bahwa semua voters seperti itu. Kita harus bicara tentang desain institusi, transparansi, mekanisme akuntabilitas, dan kompetensi kandidat.
Lebih menentukan voters atau Presiden?
Untuk kepemimpinan federasi, tentu voters yang legitimate melalui mekanisme federasi. Presiden bukan pemilih ketua PSSI. Presiden dapat memiliki pengaruh moral dan politik, tetapi pengaruh itu jangan dijadikan pengganti mekanisme. Kalau kita ingin civil society kuat, jangan kita sendiri yang mematikan proses civil society.
Saya bahkan ingin komposisi pengurus lebih substantif. Orang yang benar-benar mengerti sepak bola perlu ada. Mantan pemain, mantan pelatih, orang yang memahami teknik dan pembinaan. Tetapi tentu kita juga membutuhkan orang yang menguasai marketing, broadcasting, media, manajemen, hukum, dan bisnis olahraga. Jadi bukan memilih antara sepak bola atau manajemen. Keduanya harus ada.
Kalau kepengurusan harus dievaluasi, bukankah kita juga butuh stabilitas untuk program jangka panjang?
Ini penting. Kita harus membedakan stabilitas federasi dari stabilitas hasil. Stabilitas yang mempertahankan orang yang gagal bukan stabilitas yang sehat. Kita membutuhkan stabilitas nasional dalam arti pembangunan sepak bola terus berjalan. Orang boleh berganti, sistem jangan ikut runtuh.
Jadi kalau target gagal, mundur?
Ya. Itu harus menjadi sesuatu yang biasa. Kalau target yang telah disepakati gagal, pengurus atau pelatih bisa mundur. Kalau orang lain kemudian diberi kesempatan dan juga gagal, orang pertama dapat kembali jika mekanismenya memungkinkan. Sepak bola harus belajar dari budaya organisasi yang matang. Mundur bukan penghinaan. Mundur adalah bagian dari akuntabilitas.
Saya pernah terlibat dalam penyusunan road map yang menargetkan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2034. Jadi saya tidak alergi pada target. Justru target itu harus jelas, terukur, dan disertai konsekuensi. Jangan membesarkan harapan 2026, lalu ketika gagal tidak ada evaluasi. Kalau target 2034, katakan 2034. Kalau ternyata lebih cepat, bagus. Tetapi publik harus tahu apa indikator keberhasilannya.
Kalau kita nilai pembangunan sepak bola beberapa tahun terakhir, apakah kita sudah membangun peradaban atau baru meletakkan batu pertama?
Saya memilih istilah: kita sudah diantar ke pintu gerbang. Gerbangnya adalah Piala Dunia. Ada sistem yang mulai dibangun, ada harapan yang meningkat, ada naturalisasi, ada pengalaman internasional, dan ada peningkatan eksposur. Tetapi kan peradaban bukan hanya gerbang.
Gerbang masuk atau gerbang keluar?
Gerbang masuk, mudah-mudahan. Tetapi kita harus hati-hati. Berada di depan gerbang tidak sama dengan masuk ke dalam. Kalau hanya mengandalkan naturalisasi tanpa memperbaiki pembinaan, sport science, kualitas kompetisi, dan civil society, kita hanya berdiri di depan pintu sambil berfoto.
Jadi saya fair. Saya tidak mengatakan tidak ada hasil. Ada. Tetapi justru karena ada hasil, kita harus bertanya apa yang sudah menjadi institusi permanen. Kalau sebuah keberhasilan hanya bergantung pada figur, maka kita belum membangun peradaban.
Naturalisasi sekarang menjadi salah satu strategi. Negara lain juga melakukan. Apakah itu problem?
Naturalisasi bukan persoalan dengan sendirinya. Negara lain melakukannya. Pertanyaan ilmiahnya adalah: apa yang kita pelajari dari pemain yang kita naturalisasi? Kalau kita hanya menghitung berapa orang yang tersedia, kita sedang menghitung kuantitas. Tetapi kita harus menganalisis mengapa pemain itu lebih unggul. Apa pengalaman kompetisinya? Bagaimana ia mengambil keputusan? Bagaimana ia bergerak? Bagaimana ia membaca permainan?
Jadi jangan sampai naturalisasi hanya menjadi impor pemain?
Tepat. Pemain diaspora seharusnya juga menjadi sumber pengetahuan. Kalau mereka datang dari pusat kompetisi yang lebih maju, kita harus belajar dari lingkungan mereka. Kalau mereka membawa kebiasaan latihan, standar profesional, pemahaman taktikal, dan budaya kompetisi, maka manfaatnya jauh lebih besar daripada sekadar menambah satu nama di daftar pemain.
Prof melihat peluang Asia untuk menjadi kekuatan sepak bola dunia?
Saya melihat peluang itu. Asia memiliki populasi besar dan beberapa negara sudah mengembangkan sistem yang semakin kuat. Jepang, Korea, dan negara lain menunjukkan bahwa stereotip lama mengenai pemain Asia yang dianggap kecil atau kurang kuat secara fisik tidak lagi memadai.
Ada perbedaan menarik dengan Afrika. Banyak best talent Afrika justru menjadi warga negara Eropa dan bermain untuk negara-negara Eropa. Sementara negara Asia tertentu berhasil mempertahankan best talent mereka untuk memperkuat tim nasional sendiri. Jadi persoalannya bukan sekadar bakat. Persoalannya adalah apakah negara mampu membangun sistem yang membuat talenta terbaiknya berkembang dan tetap memiliki hubungan kuat dengan ekosistem nasional.
Ada persoalan lain. Sebagian pemain diaspora yang sebelumnya bermain di Eropa kini bermain di Indonesia. Apakah itu tidak menurunkan kualitas kompetisi mereka?
Itu pertanyaan yang sah. Jangan kita tabu. Kalau seorang pemain mendapatkan paparan kompetisi kelas dunia, kemudian berpindah ke kompetisi yang intensitasnya lebih rendah, kita harus mengukur efeknya. Tidak otomatis buruk, tetapi harus ada indikator. Jangan sampai kita memperoleh keuntungan kewarganegaraan tetapi kehilangan keuntungan kompetitif.
Karena itu saya tertarik pada gagasan kewarganegaraan ganda sebagai salah satu kemungkinan kebijakan. Saya tidak mengatakan itu pasti solusi. Tetapi kita perlu berdialog secara kosmopolitan dengan pusat-pusat sepak bola dunia. Kalau anak Indonesia berkembang di Portugal, Belanda, Jerman, atau negara lain, bagaimana negara tetap menjaga hubungan mereka tanpa memaksa mereka memutus jalur perkembangan profesional?
Prof tadi menyebut kebutuhan pemain dalam jumlah besar. Mengapa quantity begitu penting?
Karena kualitas tidak muncul dari ruang kosong. Kalau kita membutuhkan sekitar 25 pemain profesional dengan kualitas sangat tinggi, kita harus memiliki basis pemain yang jauh lebih besar. Di setiap posisi, kita membutuhkan beberapa kandidat. Dari sana kompetisi internal terjadi. Jadi jangan berpikir kita hanya perlu sebelas pemain bagus.
Bayangkan satu posisi kiper. Kita bisa memiliki lima kandidat, lalu dilihat kompetisinya sepanjang musim. Menjelang turnamen besar, baru dipilih yang paling konsisten. Untuk menghasilkan puluhan pemain berkualitas, kita membutuhkan ribuan pemain U-21, U-17, U-15. Jadi quantity bukan lawan quality. Quantity adalah prasyarat agar quality bisa diseleksi.
Bagaimana dengan pembinaan anak?
Usia 8 sampai 10 tahun sangat penting. Pada usia itu anak harus menjadi pemain hebat sambil tetap menikmati permainan. Jangan terlalu cepat memasukkan tekanan hasil. Anak perlu eksplorasi, bergerak, mencoba, menggiring bola, melewati lawan, dan mengambil keputusan.
Saya justru sedih kalau melihat anak usia dini sudah takut melakukan sesuatu karena pelatih atau orang tua. Ada orang tua yang mengatakan anaknya hebat saat latihan tetapi mentalnya tidak stabil saat pertandingan. Saya bertanya, anaknya umur berapa? Karena orang dewasa saja banyak yang mentalnya belum stabil. Jadi jangan membebani anak seolah-olah ia harus menjadi atlet profesional sejak usia delapan tahun.
Dan jangan pernah menyakiti lawan. Ini prinsip pendidikan. Lawan harus menjadi hebat karena ia yang membuat kita berkembang. Kalau anak lawan cedera atau takut bermain, kita kehilangan kompetitor yang seharusnya membuat anak kita lebih baik. Di beberapa kultur sepak bola yang maju, ketika seorang pemain muda cedera, pemain yang menyebabkan cedera pun ikut mendampingi. Itu bagian dari sportivitas sebagai peradaban.
Berarti masalahnya bukan hanya metode latihan, tetapi juga lingkungan?
Betul. Orang tua bisa menjadi faktor positif, tetapi bisa juga menjadi toxic. Anak yang sebenarnya sedang bermain dapat dipaksa mengejar statistik, menang, atau status. Pelatih juga dapat mengubah sepak bola anak menjadi arena pembuktian ego.
Saya ingin anak usia dini memiliki keberanian bergerak. Berani melewati tiga atau empat pemain, berani menembak, berani gagal. Kalau setiap kesalahan langsung dimarahi, anak belajar bermain aman. Itu berbahaya untuk perkembangan pemain kreatif. Kita akhirnya mendapatkan pemain yang ragu mengambil keputusan.
Prof beberapa kali menyebut sport science. Seberapa penting?
Seribu persen penting. Kalau kita membangun peradaban sepak bola tetapi meninggalkan sport science, kita membangun peradaban dengan mata tertutup. Sport science mencakup fisiologi, biomekanika, psikologi olahraga, nutrisi, analisis pertandingan, desain latihan, pemulihan, sampai pengembangan gerak.
Misalnya seorang pemain kehilangan bola lalu terlihat blank ketika berada di bawah tekanan. Itu bukan sekadar masalah mental dalam pengertian sederhana. Kita bisa mengukur situasi, melihat kapan tekanan muncul, lalu mendesain drill tertentu. Temuan psikologis dibawa ke technical coach atau direktur teknik. Jadi masalah psikologis diterjemahkan menjadi desain latihan. Itu cara kerja ekosistem modern.
Kalau kita tidak tahu bagaimana sport science dipakai di federasi, akademi, dan klub, kita harus bertanya. Karena dunia bergerak ke sana.
Ada penjelasan Prof tentang usia pubertas yang cukup teknis. Mengapa itu penting?
Karena perkembangan tubuh memengaruhi efektivitas latihan. Sebelum perubahan biologis tertentu, anak memiliki ruang besar untuk mengembangkan aspek gerak. Setelah memasuki pubertas, beberapa pola gerak menjadi lebih sulit dikembangkan secara optimal jika sebelumnya tidak dibangun.
Contohnya kemampuan berpindah dari lambat ke cepat, dari cepat ke lambat, kontrol bola yang tidak terputus antara pra-aksi dan pasca-aksi. Kalau aspek gerak itu terlambat dibangun, pemain bisa terlihat lambat dalam mengambil keputusan atau melakukan gerakan setelah menerima bola. Jadi kita tidak cukup mengatakan pemain kurang bagus. Kita harus tahu bagian mana yang kurang, kapan harus dilatih, dan bagaimana desain latihannya.
Prof juga memakai analogi orkestra.
Karena tim nasional idealnya seperti orkestra. Ada pemain biola, cello, dan instrumen lain. Konduktornya memiliki interpretasi terhadap partitur. Kalau semua pemain baru bertemu beberapa hari sebelum konser, bagaimana mereka bisa langsung memainkan musik kompleks?
Dalam sepak bola, partitur itu adalah konsep taktikal dan game model. Kalau pemain sejak usia muda diajarkan berpikir taktikal, mereka tidak perlu memulai dari nol setiap kali masuk tim nasional. Pelatih nasional tinggal menyempurnakan interpretasi dan detailnya. Itulah mengapa pembinaan klub dan akademi tidak boleh terpisah dari tim nasional. Tim nasional adalah puncak piramida, bukan fondasi.
Prof mengatakan Indonesia secara geografis strategis, tetapi dalam sepak bola justru terisolasi. Bagaimana maksudnya?
Kita sering bangga mengatakan berada di antara dua samudera dan dua benua. Secara geografis itu benar. Tetapi dalam sepak bola, kita tidak otomatis menjadi kosmopolitan hanya karena lokasi geografis. Pusat peradaban sepak bola ada pada ekosistem yang menghasilkan pengetahuan, kompetisi, teknologi latihan, pelatih, pemain, dan institusi.
Karena itu kita harus membangun hubungan dengan pusat-pusat itu. Anak-anak perlu mendapatkan pengalaman kompetisi. Pelatih perlu belajar. Data dan sport science harus masuk. Kita harus berdialog dengan dunia sepak bola, bukan sekadar mengundang orang asing datang untuk mengisi posisi tertentu.
Kalau begitu, apakah pergantian pengurus tidak mengganggu kesinambungan?
Program harus lebih kuat daripada orang. Kalau sebuah program berhenti hanya karena ketua berganti, berarti program itu belum menjadi institusi. Tetapi kalau orang yang gagal dipertahankan dengan alasan stabilitas, itu juga salah. Yang dibutuhkan adalah continuity of policy dan accountability of personnel.
Kita bisa mengganti pelatih tanpa mengganti filosofi pembinaan. Kita bisa mengganti ketua federasi tanpa membongkar seluruh sistem data pemain. Kita bisa mengganti orang tanpa menghapus pengetahuan. Itulah institusi. Kalau setiap pergantian berarti mulai dari nol, kita tidak sedang membangun peradaban.
Prof menyebut pemerintahan sekarang masih memiliki kesinambungan Jokowi-Prabowo. Apa kaitannya dengan pembacaan Prof tentang sepak bola?
Kaitannya adalah posisi seseorang ketika berbicara. Setiap warga negara berhak memiliki analisis. Tidak peduli ia S1, S2, S3, atau tidak memiliki gelar. Tetapi kita juga harus bertanya: ia berbicara sebagai apa? Sebagai warga biasa, bagian dari civil society, atau bagian dari pemerintah?
Saya tidak mengatakan seseorang kehilangan hak berbicara karena pernah atau sedang berada di pemerintahan. Tidak. Tetapi publik berhak mengetahui posisi strukturalnya karena posisi itu memengaruhi bobot dan kepentingan ucapannya. Ini penting dalam membaca artefak politik maupun artefak budaya.
Jadi kritik boleh, tetapi posisi harus jelas?
Kurang lebih begitu. Analisis boleh tajam. Bahkan harus tajam. Tetapi ketika seseorang berada di dalam pemerintahan, ia tidak otomatis bisa berbicara atas nama seluruh civil society. Civil society adalah kita semua. Bukan satu orang.
Bagaimana Prof melihat pernyataan tentang kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029?
Sebagai analisis pribadi, setiap warga negara berhak menyampaikannya. Tetapi analisis tidak sama dengan fakta. Kita harus membedakan prediksi, hipotesis, dan informasi. Ketika seseorang mengatakan bahwa instingnya lebih cepat dari 2029, publik boleh bertanya apa dasar analisisnya.
Yang saya persoalkan bukan hak berbicara. Hak itu ada. Yang perlu dijaga adalah posisi dan konsekuensi. Kalau orang yang berbicara merupakan bagian dari pemerintahan, lalu ia berbicara seolah-olah berada di luar pemerintahan, kita perlu bertanya siapa yang dimaksud dengan “kita”. Apakah “kita” pemerintah? Apakah “kita” elite? Atau “we the people”?
Dalam demokrasi, kata “kita” harus hati-hati. Ia bisa menjadi kata yang sangat inklusif, tetapi juga bisa menjadi kata yang menyembunyikan siapa yang sebenarnya memiliki kepentingan.
Ada pula perdebatan soal pidato Presiden dan figur yang disebut sebagai contoh keberhasilan pemerintah, termasuk persoalan identitas pekerjaan seorang warga. Apa yang sebenarnya Prof soroti?
Saya tidak tertarik mengejar satu salah sebut lalu melupakan seluruh konteks. Tetapi kalau kesalahan itu menyangkut substansi, kita harus mengatakannya. Misalnya seseorang disebut sebagai pekerja tertentu padahal sumber resmi menyebut pekerjaan yang berbeda. Itu bukan sekadar soal pelafalan. Itu soal representasi.
Saya juga tidak mengatakan seluruh pidato menjadi salah karena satu kesalahan. Tetapi kita harus membedakan dua hal. Pertama, seseorang bisa salah ucap. Kedua, sebuah kebijakan komunikasi dapat memiliki problem representasi. Jangan mencampur keduanya.
Itulah sebabnya saya selalu kembali ke konteks. Siapa yang dihadirkan? Mengapa ia dihadirkan? Dalam acara apa? Bagaimana ia diposisikan? Apa pesan politiknya? Kalau orang yang terdampak program pemerintah ditampilkan di ruang yang biasanya identik dengan kampanye atau legitimasi politik, kita harus membaca artefaknya, bukan hanya kalimatnya.
Kalau prinsip membaca substansi itu kita bawa kembali ke sepak bola, apa yang harus diperiksa?
Kompetensi. Kita harus melihat siapa yang benar-benar memahami sepak bola. Misalnya dalam struktur Exco, saya ingin melihat berapa orang yang pernah bermain, melatih, membina, atau benar-benar memahami permainan. Bukan berarti semua harus mantan pemain. Tetapi komposisinya harus masuk akal.
Kemudian sebagian lain dapat berasal dari orang yang mengerti marketing, broadcasting, media, manajemen, hukum, teknologi, dan bisnis olahraga. Itu baru federasi yang substantif. Kalau semuanya hanya mewakili kelompok politik atau jaringan tertentu, kita kehilangan kompetensi.
Berarti pemilihan tidak perlu lagi sekadar pembagian kelompok?
Saya kira desain pemilihan perlu dipikirkan. Kalau yang dipilih adalah individu terbaik, mengapa harus terlalu kaku dalam blok kelompok? Tentu mekanismenya harus sesuai statuta. Tetapi tujuan akhirnya jelas: memilih orang yang paling mampu membangun sepak bola.
Apakah tim nasional yang bagus otomatis membuat suporter dan masyarakat menjadi lebih beradab?
Tidak otomatis. Itu bisa dibaca secara induktif, tetapi tidak cukup secara deduktif. Tim nasional yang bagus dapat menjadi simbol yang menginspirasi. Namun peradaban sepak bola harus dibangun dari bawah.
Suporter harus belajar menghormati lawan. Klub harus profesional. Akademi harus aman bagi anak. Pelatih harus kompeten. Orang tua harus memahami perkembangan anak. Polisi harus mengamankan tanpa memperlakukan suporter sebagai musuh. Federasi harus transparan. Media harus kritis. Kalau semua ini berjalan, tim nasional yang bagus akan menjadi puncak dari ekosistem, bukan obat untuk semua penyakit.
Ada bagian yang cukup emosional ketika dibicarakan pengalaman Prof di Piala Dunia 1990 dan situasi Indonesia sekarang.
Pada 1990, ketika saya mengatakan berasal dari Indonesia, orang menjawab kira-kira dengan kalimat “no football”. Sekarang situasinya berubah. Ketika Indonesia disebut, orang mengenal suporter kita. Bahkan ada yang memuji suporter Indonesia sebagai kelas dunia.
Itu bukan hal kecil. Artinya ada transformasi identitas. Tetapi pertanyaan saya justru lebih berat: mengapa cinta terhadap sepak bola itu tetap hidup? Jawabannya karena masyarakat memiliki memori, emosi, dan rasa memiliki. Karena itu jangan sampai sepak bola yang merupakan ruang civil society berubah menjadi alat akumulasi modal politik.
Kalau harus diringkas, kita sebenarnya sudah sampai mana?
Kita sudah sampai di depan pintu gerbang. Kita sudah melihat pintunya. Kita sudah tahu Piala Dunia itu bukan mimpi yang mustahil. Naturalisasi membuka mata kita bahwa kebijakan itu dapat digunakan. Sport science membuka jalan. Pemain diaspora membuka jaringan. Kompetisi internasional memperluas pengalaman. Tetapi pintu gerbang bukan tujuan akhir.
Kalau kita ingin masuk, kita harus membangun institusi. Kita harus memperbanyak pemain. Kita harus membangun pembinaan sejak usia dini. Kita harus memperkuat sport science. Kita harus memperbaiki game model. Kita harus membangun pelatih. Kita harus memperkuat kompetisi domestik. Kita harus menjaga hubungan dengan pusat peradaban sepak bola dunia. Dan yang paling penting, kita harus membangun civil society sepak bola yang cukup kuat untuk berdiri sendiri.
Jadi pesan terakhir Prof untuk sepak bola Indonesia?
Kalau kita benar-benar ingin masuk Piala Dunia dan bukan sekadar lewat sekali, jangan membangun sepak bola dengan warna politik. Bangun dengan warna civil society. Pemerintah boleh mendukung. Presiden boleh care. Menteri boleh membantu. Tetapi pengelolaan sepak bola harus memiliki otonomi, kompetensi, transparansi, target, dan akuntabilitas.
Kita boleh berdebat keras. Suporter boleh mengkritik. Pengurus boleh dipertanyakan. Pelatih boleh diminta mundur kalau target gagal. Itu bukan kehancuran. Itu demokrasi dalam olahraga. Yang berbahaya justru ketika semua orang takut bertanya karena ada satu pusat kekuasaan yang dianggap terlalu kuat.
Dan jangan lupa, sepak bola itu dibangun oleh manusia. Anak-anak yang bermain di lapangan kecil, orang tua yang mengantar latihan, pelatih yang mengajari gerakan pertama, suporter yang menyanyikan lagu, klub yang membina, wasit yang menjaga aturan, dan institusi yang memastikan semuanya berjalan. Kalau semua itu hidup, kita bukan hanya memiliki tim nasional. Kita memiliki peradaban sepak bola.
Jadi saya kembali ke awal. Jangan ikut kompetisi kalau yang dimaksud adalah kekuasaan ikut menentukan siapa yang menang. Tugas kekuasaan adalah mengayomi dan melayani. Kompetisi biarkan menjadi ruang bagi civil society. Kalau itu kita lakukan, mungkin suatu hari kita bukan hanya berdiri di depan pintu gerbang Piala Dunia. Kita masuk ke dalamnya dengan membawa institusi yang memang layak berada di sana.
Kita balik ke lagu kita di awal, mengapa para politisi masih berminat untuk memiliki klub-klub dan bermain dan punya mimpi?
Oh, tapi itu arahnya keliru, tidak mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. itu bisa mengantarkan kita keluar dari pintu gerbang kemerdekaan dan keluar dari Piala Dunia karena warnanya menjadi warna politisi, bukan warna civil society. Jadi kita pisahkan dua hal itu. Kalau itu saya rasa banyak yang sepakat dengan kita bahwa orang merasa kalau dia dicintai oleh suporter sepak bola dia akan lebih gampang menjadi wakil presiden atau menjadi apapun nantinya.
Tetapi bahwa kemudian itu yang mengendalikan sehingga menjadi inklusif sehingga menuju ke civil society yang sesungguhnya, membiarkan orang lain ikut masuk, ada dialektika ditambah lagi dengan sport science yang jauh lebih kuat. Itu mengantarkan kita bukan ke pembinaan sepak bola yang lebih merdeka dan menjauhkan kita dari pintu gerbang Piala Dunia.
Effendi Ghazali. Pakar Komunikasi Politik
Sumber: Podcast Total Politik. https://www.youtube.com/watch?v=QI-llvuUwqY
*naskah ini merupakan penulisan ulang substantif dari transkrip tayangan podcast, bukan murni transkrip verbatim. Adanya repetisi, salah dengar, filler, candaan yang tidak relevan, dan fragmen transkripsi dirapikan oleh tim redaksi, sementara gagasan, alur argumentasi, contoh atau analogi, dan punchline utama dipertahankan. Struktur pertanyaan Budi Adiputro dan Arie Putra serta jawaban Effendi Ghazali disusun ulang agar koheren dengan percakapan aslinya di dalam podcast Total Politik.
