JAKARTA — Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kericuhan suporter yang terjadi usai pertandingan Persib Bandung dalam ajang AFC Champions League Two. Insiden tersebut dinilai berpotensi berujung pada sanksi dari Asian Football Confederation (AFC) terhadap klub maupun sepak bola Indonesia secara umum.
Ketua Umum PSTI Ignatius Indro menegaskan, kericuhan tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai kesalahan oknum suporter. Menurutnya, insiden ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam melakukan edukasi suporter secara menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan.
“Kami menyesalkan terjadinya kericuhan yang kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia di level internasional. Namun persoalan ini tidak bisa terus-menerus dibebankan hanya kepada suporter. Faktanya, hingga hari ini edukasi suporter belum pernah dilakukan secara serius hingga ke akar rumput, baik oleh pemerintah maupun oleh PSSI,” tegas Indro dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (20/2/2026).
PSTI menilai, meskipun keberadaan suporter telah diakui secara hukum dalam Undang-Undang Keolahragaan, pengakuan tersebut belum diikuti dengan implementasi kebijakan yang nyata dan operasional di lapangan.
“Pengakuan suporter dalam Undang-Undang Keolahragaan tidak boleh berhenti sebagai simbol. Harus ada aturan turunan yang bersifat teknis dan mengikat. Regulasi itu harus memaksa seluruh pemangku kepentingan sepak bola—mulai dari federasi, klub, operator liga, aparat keamanan, hingga pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari industri sepak bola—untuk menjalankan edukasi suporter secara sistematis dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Menurut PSTI, tanpa regulasi turunan yang tegas, pendekatan yang selama ini diterapkan cenderung reaktif, yakni menghukum setelah insiden terjadi, alih-alih membangun kesadaran dan budaya tertib sejak dini.
Sejalan dengan itu, PSTI mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya pemerintah dan PSSI segera menyusun aturan turunan Undang-Undang Keolahragaan yang secara khusus mengatur pendidikan dan pembinaan suporter; program edukasi dilakukan secara terstruktur hingga komunitas basis; seluruh pemangku kepentingan sepak bola diwajibkan terlibat aktif dalam proses edukasi; serta pendekatan pembinaan lebih diutamakan ketimbang semata-mata sanksi dan tindakan represif.
“Jika edukasi suporter dilakukan secara konsisten sejak dini dan menyentuh basis akar rumput, potensi kericuhan bisa ditekan secara signifikan. Sepak bola Indonesia tidak akan maju jika suporter terus dijadikan kambing hitam tanpa dibekali pengetahuan, kesadaran, dan ruang partisipasi yang sehat,” pungkas Ignatius Indro.
PSTI menegaskan, momentum evaluasi pascainsiden ini seharusnya menjadi titik balik bagi pembenahan ekosistem sepak bola nasional agar tidak terus berulang menghadapi ancaman sanksi di level internasional.*
