Keputusan Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025 memunculkan pertanyaan yang sebenarnya cukup wajar: apakah langkah ini berarti Indonesia mulai meninggalkan politik luar negeri bebas aktif yang selama puluhan tahun menjadi salah satu penanda identitas diplomatiknya?
Pertanyaan tersebut masuk akal. Sejak Konferensi Asia Afrika 1955, politik luar negeri Indonesia identik dengan gagasan tidak menjadi satelit kekuatan besar mana pun. Karena itu, ketika Indonesia masuk ke sebuah kelompok yang selama ini kerap dibaca sebagai penyeimbang atau bahkan tandingan terhadap dominasi negara-negara Barat, keputusan tersebut mudah dibaca sebagai perubahan arah strategis.
Kajian Brice Tseen Fu Lee, Kotchaphop Kornphetcharat, dan Juan Pablo Sims, Indonesia in BRICS: A Realist Perspective, menawarkan interpretasi yang berbeda. Menurut mereka, keanggotaan Indonesia di BRICS lebih tepat dilihat sebagai strategi diversifikasi dan perluasan ruang tawar, bukan sebagai perpindahan kubu.
Ini penting. Sebab, dalam politik internasional, memilih untuk masuk ke suatu forum tidak selalu berarti memilih untuk memusuhi forum lain. Negara bisa saja masuk ke beberapa institusi sekaligus karena justru ingin memiliki lebih banyak pilihan. Dalam situasi dunia yang makin penuh ketidakpastian, pilihan menjadi sumber kekuatan.
Kajian para scholar tersebut menggunakan pendekatan realis berlapis, menggabungkan structural realism, offensive realism, dan neoclassical realism. Ketiganya digunakan untuk membaca empat mekanisme utama: external balancing, hedging, relative gains, dan status-seeking.
Fokusnya bukan lagi bertanya apakah BRICS merupakan proyek solidaritas negara-negara Selatan Global, melainkan apa keuntungan strategis yang mungkin diperoleh Indonesia dari keanggotaannya. Dengan kacamata seperti itu, keputusan Jakarta menjadi jauh lebih pragmatis daripada yang sering dibayangkan.
Bebas Aktif tidak Harus Berarti Memilih Satu Sisi
Salah satu kekeliruan yang cukup mudah terjadi dalam membaca politik luar negeri Indonesia adalah menganggap bebas aktif sebagai semacam posisi netral yang menuntut jarak sama dari semua kekuatan besar. Padahal, dalam praktiknya, bebas aktif selalu lebih lentur. Ia memungkinkan Indonesia bekerja sama dengan berbagai kekuatan tanpa mengikatkan seluruh kepentingan nasional pada satu kubu.
Kajian tersebut berangkat dari paradoks itu. Masuknya Indonesia ke BRICS memang tampak bertentangan dengan tradisi nonblok dan bebas aktif, tetapi para penulis melihatnya sebagai bentuk adaptasi. Lingkungan internasional berubah. Persaingan Amerika Serikat dan China semakin memengaruhi rantai pasok, perdagangan, teknologi, dan arsitektur ekonomi global.
Pada saat yang sama, forum-forum internasional semakin berlapis dan tumpang tindih. Dalam situasi seperti ini, negara dengan posisi menengah seperti Indonesia justru memiliki insentif untuk memperbanyak saluran diplomasi dan ekonomi yang dapat digunakan.
Dengan kata lain, bebas aktif tidak harus diwujudkan melalui sikap menjauh. Ia bisa diwujudkan melalui kemampuan menjaga banyak pintu tetap terbuka. Logikanya sederhana. Jika Indonesia hanya bergantung pada satu kelompok pemberi pinjaman, satu sumber teknologi, satu pasar, atau satu kekuatan besar, daya tawarnya akan mengecil. Ketika pilihan semakin sedikit, ketergantungan meningkat.
Sebaliknya, semakin banyak alternatif yang tersedia, semakin besar ruang untuk membandingkan, menegosiasikan, bahkan menolak suatu tawaran. Dalam pengertian itu, BRICS bukan semata ruang berkumpul. Ia bisa menjadi tambahan pilihan.
BRICS Sebagai Instrumen External Balancing
Para scholar menempatkan fungsi external balancing sebagai keuntungan utama dari keanggotaan Indonesia. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Indonesia dapat menggunakan BRICS untuk mengurangi kerentanan terhadap institusi yang selama ini sangat dipengaruhi negara-negara Barat.
Pengalaman krisis Asia 1997 hingga 1998 menjadi salah satu latar belakang penting. Ketika negara mengalami tekanan besar dan harus berhadapan dengan lembaga keuangan internasional, persoalan utamanya bukan sekadar berapa besar pembiayaan yang tersedia. Yang lebih penting adalah siapa yang dapat menentukan syarat, siapa yang punya kekuatan tawar, dan seberapa besar ruang kebijakan yang masih dimiliki pemerintah.
BRICS memberikan alternatif terhadap situasi semacam itu. Keberadaan New Development Bank atau NDB menjadi salah satu contohnya. Artikel ini menilai bahwa keanggotaan penuh BRICS memberi Indonesia kekuatan suara yang lebih besar dalam kebijakan pemberian pinjaman NDB, sekaligus membuka akses pada pembiayaan yang dianggap lebih cepat dan lebih rendah kondisionalitasnya dibandingkan pola pembiayaan tradisional.
Di sini ada hal yang sering luput dari perhatian publik. External balancing tidak selalu berarti membentuk aliansi militer. Dalam kasus Indonesia, balancing bisa berlangsung melalui institusi ekonomi, akses pembiayaan, kerja sama teknologi, dan diplomasi. Negara tidak perlu menantang kekuatan besar secara frontal. Cukup dengan memiliki alternatif yang kredibel, posisi tawarnya berubah.
Kajian tersebut bahkan menggambarkan efek ini sebagai pengurangan kerentanan terhadap institusi finansial yang berpusat pada Barat. Keberadaan alternatif memungkinkan Indonesia mengembangkan ruang negosiasi yang lebih luas ketika berhadapan dengan mitra tradisional. Jadi, BRICS tidak harus dipahami sebagai blok yang menggantikan Barat. Ia bisa lebih sederhana dari itu: cadangan pilihan ketika Indonesia membutuhkan ruang untuk bernegosiasi.
Yang Dicari Bukan Sekadar Keuntungan Absolut
Kacamata realis kajian ini juga mengingatkan publik pada istilah relative gains. Dalam ekonomi pembangunan, suatu kerja sama sering diukur berdasarkan berapa banyak modal yang diperoleh, seberapa besar investasi masuk, atau seberapa murah pinjaman yang didapat. Realisme memandang persoalan sedikit berbeda.
Negara tidak hanya bertanya, “Apa yang saya dapat?”
Pertanyaannya juga, “Apakah keuntungan itu membuat posisi saya relatif lebih kuat dibandingkan sebelumnya atau dibandingkan negara lain?”
Dalam konteks BRICS, Indonesia memiliki kepentingan pada pembiayaan pembangunan dan transfer teknologi. Sorotan implementasi kajian tersebut menyebutkan potensi kerja sama di sektor seperti baterai, layanan satelit, dan infrastruktur pembayaran digital. Indonesia juga memiliki ambisi untuk keluar dari ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi.
Dari perspektif ini, yang dikejar bukan hanya tambahan dolar atau proyek baru. Yang dikejar adalah perbaikan posisi tawar dan kapasitas strategis. Misalnya, jika Indonesia memiliki lebih banyak alternatif sumber teknologi, Indonesia dapat menegosiasikan syarat kerja sama dengan lebih fleksibel. Jika ada lebih dari satu sumber pembiayaan, tekanan dari satu kreditur tidak lagi memiliki efek yang sama. Bila mitra pemasok teknologi dan modal saling berkompetisi, Indonesia mempunyai peluang mendapatkan syarat yang lebih baik.
Itulah mengapa point of view para scholar tersebut menekankan bahwa kerja sama dengan BRICS tidak berarti Indonesia harus meninggalkan hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, atau Eropa. Sebaliknya, kehadiran BRICS justru dapat membuat hubungan dengan mitra lama lebih kompetitif. Dalam politik internasional, kadang-kadang kekuatan bukan terletak pada kedekatan dengan satu pihak, melainkan pada kemampuan untuk mengatakan, “Saya memiliki pilihan lain.”
Nasionalisme juga Punya Tempat dalam Kalkulasi
Kalau pembacaan realis berhenti pada uang, perdagangan, teknologi, dan keamanan, penjelasan tentang BRICS masih terasa kurang lengkap. Kajian tersebut menambahkan satu lapisan lain, yakni status-seeking.
Keanggotaan BRICS memberikan Indonesia sebuah posisi simbolik. Jakarta kini duduk bersama negara-negara seperti Brazil, India, Rusia, China, dan Afrika Selatan dalam forum yang semakin punya pengaruh terhadap perdebatan tata kelola global. Bagi elite politik, diplomat, dan teknokrat, status seperti ini memiliki nilai tersendiri.
Status bukan sekadar gengsi. Ia dapat digunakan untuk memperkuat narasi bahwa Indonesia sedang naik kelas sebagai kekuatan menengah yang diperhitungkan.
Ada kaitan yang menarik di sini dengan nasionalisme pembangunan. Artikel menyebut bahwa dalam budaya strategis Indonesia terdapat perpaduan antara nasionalisme dan agenda pembangunan. Keanggotaan BRICS dapat memperkuat narasi bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang sudah mencapai posisi tertentu dan mampu menentukan jalannya sendiri, tanpa harus selalu mengikuti resep dari negara maju.
Dengan demikian, kalkulasi geopolitik ternyata tidak hanya berbicara tentang uang dan kekuatan. Ia juga menyentuh soal bagaimana sebuah negara ingin dilihat oleh dunia dan bagaimana elite membangun legitimasi di dalam negeri.
BRICS Bukan Akhir dari Bebas Aktif
Kalau seluruh argumen artikel tersebut diringkas, maka tesis utamanya sebenarnya cukup sederhana: Indonesia masuk BRICS bukan karena tiba-tiba memilih China dan Rusia, bukan pula karena ingin meninggalkan Amerika Serikat, Jepang, atau Eropa.
Indonesia masuk karena sistem internasional sedang berubah dan Jakarta ingin memastikan bahwa ruang geraknya tidak menyempit.
Poin ini sangat penting. Dalam pandangan para penulis, BRICS adalah bagian dari strategi diversifikasi institusional. Indonesia dapat mengambil manfaat dari satu forum tanpa harus memutus hubungan dengan forum lain. Inilah yang membuat keterlibatan tersebut sengaja dijaga tidak terlalu dalam. Artikel menyebut pola ini sebagai strategi yang menjaga exit options, sehingga Indonesia tetap dapat mengubah arah apabila lingkungan internasional berubah.
Dengan cara pandang seperti ini, bebas aktif tidak sedang runtuh. Ia sedang berubah bentuk.
Pada masa Perang Dingin, independensi mungkin lebih mudah dibayangkan sebagai tidak bergabung dengan blok mana pun. Di dunia yang sekarang jauh lebih kompleks, independensi justru mungkin berarti memiliki cukup banyak opsi untuk tidak bergantung sepenuhnya pada satu blok.
Itulah sebabnya masuk BRICS tidak harus dibaca sebagai “Indonesia pindah kapal”. Bisa jadi justru sebaliknya: Indonesia sedang menambah kapal.
Tetapi ada batas dari optimisme tersebut. Meski argumen artikel cukup meyakinkan, ada satu hal yang perlu ditahan. Bahwa manfaat yang dibicarakan masih sebagian besar bersifat prospektif.
Para penulis sendiri mengakui bahwa pendekatan mereka bersifat teoritis dan deduktif. Studi ini tidak menelusuri episode negosiasi individual secara mendalam dan tidak mengumpulkan indikator numerik baru. Tujuannya adalah menyusun kerangka realistis mengenai apa yang mungkin diperoleh Indonesia dari keanggotaan BRICS dan menyiapkan proposisi yang dapat diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris.
Ini penting agar kita tidak buru-buru menyimpulkan bahwa seluruh manfaat tersebut sudah terwujud.
Misalnya, akses terhadap pembiayaan NDB memang menjadi peluang yang menarik. Kerja sama teknologi juga menjanjikan. Tetapi manfaat nyata dari peluang tersebut tetap bergantung pada kemampuan Indonesia menerjemahkan keanggotaan menjadi proyek, investasi, transfer pengetahuan, peningkatan produktivitas, dan kebijakan industri yang benar-benar efektif.
Demikian pula, status internasional tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat. Simbol prestise akan bernilai jika ia menguatkan posisi tawar dan menghasilkan keuntungan yang dapat diolah menjadi kepentingan pembangunan nasional.
Dengan kata lain, menjadi anggota klub belum sama dengan mendapatkan keuntungan dari klub.
Tantangan Terbesar Justru Berada di Dalam Negeri
Dari sini, ada pertanyaan yang lebih menarik daripada sekadar apakah BRICS menguntungkan Indonesia atau tidak. Pertanyaannya adalah: apakah Indonesia memiliki kapasitas negara yang cukup untuk memanfaatkan ruang strategis yang sedang terbuka?
Jika BRICS menyediakan lebih banyak pilihan pembiayaan, teknologi, perdagangan, dan diplomasi, semua itu tetap membutuhkan birokrasi yang mampu menyusun prioritas, bernegosiasi, mengawasi implementasi, dan memastikan keuntungan tidak hanya berhenti pada elite atau perusahaan tertentu.
Pada akhirnya, politik luar negeri selalu mempunyai dimensi domestik.
BRICS bisa memperluas ruang tawar Indonesia di luar negeri. Namun, mengubah ruang tawar itu menjadi kesejahteraan, industrialisasi, lapangan kerja, dan ketahanan ekonomi tetap membutuhkan kapasitas pemerintahan di dalam negeri. Karena itu, keanggotaan BRICS bukan obat mujarab. Ia lebih mirip alat tambahan dalam kotak perkakas strategis Indonesia.
Pilihannya ada pada bagaimana alat tersebut digunakan.
Jadi, apa Sebenarnya Arti Indonesia Masuk BRICS?
Barangkali jawaban paling masuk akal adalah bahwa Indonesia sedang mencoba menjalankan politik luar negeri yang semakin fleksibel tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.
Jakarta tidak harus memilih antara Washington dan Beijing. Tidak harus pula memilih antara BRICS dan ASEAN, atau antara lembaga keuangan Barat dan NDB. Yang sedang dibangun adalah kombinasi hubungan yang memungkinkan Indonesia berpindah, menawar, dan menyesuaikan diri sesuai kepentingan.
Artikel jurnal Indonesia in BRICS: A Realist Perspective menyebut bahwa pengaruh dalam tatanan internasional yang semakin beragam justru lebih banyak dimiliki oleh aktor yang mampu menyediakan pilihan institusional yang fleksibel dan saling menguatkan, bukan oleh negara yang mengikat diri terlalu kaku pada satu blok.
Itu mungkin terdengar sangat realistis. Memang begitu inti argumen artikelnya.
Indonesia tidak sedang mencari teman untuk selamanya. Indonesia sedang mencari ruang untuk bergerak.
Di tengah persaingan Amerika Serikat dan China, fragmentasi rantai pasok, perubahan lanskap pembiayaan global, dan semakin banyaknya institusi baru, kemampuan memilih menjadi sangat berharga. BRICS memberi Indonesia satu pilihan tambahan. Nilai strategisnya justru terletak pada kenyataan bahwa pilihan itu tidak harus dipakai setiap saat.
Dan mungkin di situlah makna baru bebas aktif hari ini. Bukan sekadar tidak berpihak.
Melainkan cukup kuat untuk memiliki beberapa pilihan, cukup pragmatis untuk mengambil manfaat dari masing-masing pilihan, dan cukup mandiri untuk tidak menyerahkan seluruh kepentingan nasional kepada siapa pun.
Itulah mengapa masuk BRICS lebih tepat dibaca sebagai diversifikasi strategi daripada perpindahan haluan. Dan dalam dunia yang semakin penuh ketidakpastian, kemampuan untuk menjaga banyak pintu tetap terbuka barangkali justru merupakan bentuk baru dari kemandirian Indonesia.
Sumber utama:
Brice Tseen Fu Lee, Kotchaphop Kornphetcharat, dan Juan Pablo Sims, “Indonesia in BRICS: A Realist Perspective,” Journal of Strategic and Global Studies 8, no. 2 (2025), Article 6, DOI 10.7454/jsgs.v8i2.1186.
Sumber Pendukung:
Cheng-Chwee Kuik, “The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China,” Contemporary Southeast Asia 30, no. 2 (2008): 159–185;
Deborah Welch Larson and Alexei Shevchenko, “Status Seekers: Chinese and Russian Responses to U.S. Primacy,” International Security 34, no. 4 (Spring 2010): 63–95.
Evelyn Goh, “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies,” International Security 32, no. 3 (Winter 2007/2008): 113–157;
Gideon Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,” World Politics 51, no. 1 (October 1998): 144–172;
John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W. W. Norton & Company, 2001);
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979);
