Penolakan pemimpin Israel terhadap peta jalan yang dipimpin AS akan memperkuat kondisi konflik yang berkepanjangan.
DOHA – Penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap peta jalan yang dipimpin Amerika Serikat untuk Gaza menimbulkan pertanyaan mendesak mengenai proses perdamaian yang rapuh serta berlanjutnya penderitaan lebih dari dua juta warga Palestina di wilayah tersebut.
Rencana 15 poin yang dimediasi AS mengharuskan Hamas melucuti senjata sebagai imbalan atas penarikan bertahap militer Israel dan pengalihan pemerintahan kepada komite teknokratis Palestina yang didukung pasukan keamanan internasional.
Sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaiannya untuk Gaza tahun lalu, Israel terus melakukan serangan mematikan hampir setiap hari, yang dinilai melanggar kesepakatan “gencatan senjata”. Alih-alih menarik pasukannya, Israel kini mempertahankan kendali militer atas lebih dari 70 persen wilayah Gaza.
Pada Minggu (9/8/2026), hanya beberapa pekan sebelum pemilu penting Israel, Netanyahu secara efektif melumpuhkan proses diplomatik dengan menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan ditarik sampai Hamas benar-benar “dilucuti”.
Di Gaza, pernyataan Netanyahu menimbulkan kekhawatiran. Pernyataan tersebut memadamkan optimisme yang baru muncul dan meningkatkan kemungkinan terjadinya serangan besar-besaran.
“Sayangnya, ada ketakutan karena persoalan ini berkaitan dengan kemungkinan Netanyahu mengambil langkah untuk kembali melakukan operasi pembunuhan, pengeboman, dan penargetan di dekat wilayah kuning,” kata analis politik yang berbasis di Gaza, Eyad al-Qarra.
Ia merujuk pada “Garis Kuning” yang diberlakukan secara sepihak, yakni zona penyangga efektif Israel yang semakin mempersempit ruang hidup warga Palestina di Gaza.
Kantor Media Pemerintah Gaza juga menyampaikan pandangan suram tersebut. Mereka menilai penolakan itu sebagai taktik yang disengaja untuk melanjutkan perang.
“Posisi ini merupakan kudeta yang jelas dan tegas terhadap jalur perundingan dan hasil-hasilnya, sengaja menghalangi jalan menuju ketenangan, serta semakin memperburuk kondisi kemanusiaan,” kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan.
Kantor itu menambahkan bahwa pernyataan Netanyahu membuktikan Israel “menjadikan jalur perundingan sebagai kedok politik palsu untuk mengulur waktu, menjalankan proyek-proyek destruktifnya, dan melanjutkan perang genosida terhadap warga sipil yang tidak berdaya.”
Penolakan tersebut menempatkan gencatan senjata yang dimediasi AS di ambang keruntuhan total.
Setelah pernyataan Netanyahu, Hamas menegaskan komitmennya terhadap proses diplomatik di bawah Dewan Perdamaian yang dipimpin AS dan Pasukan Stabilisasi Internasional, sekaligus menuntut pertanggungjawaban.
“Kami menyerukan kepada para mediator, penjamin, dan Dewan Perdamaian untuk menjalankan tanggung jawab mereka, memastikan seluruh pihak mematuhi apa yang telah disepakati, serta mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu jalur pelaksanaan atau merusak kesepakatan gencatan senjata,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Al-Qarra memperingatkan, jika para mediator gagal menekan Israel, warga Palestina mungkin menghadapi “pilihan terburuk, yakni secara praktis mengumumkan berakhirnya perundingan setelah penolakan dan kudeta Netanyahu terhadap perundingan tersebut”.
‘Garis merah’
Ketika dampak terhadap masa depan Gaza mulai terlihat, konsekuensi diplomatik dari penolakan tersebut memicu reaksi keras di kawasan.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty memperingatkan bahwa ancaman pengusiran paksa terhadap penduduk Gaza masih menjadi kemungkinan yang nyata.
“Yang disebut sebagai ‘perpindahan sukarela’ tidak dapat dianggap sukarela jika mereka menciptakan kondisi yang membuat kehidupan di dalam Jalur Gaza menjadi tidak mungkin,” kata Abdelatty dalam pernyataan yang dikutip media Mesir.
Ia menegaskan bahwa mendorong penduduk untuk pergi dalam kondisi seperti itu merupakan “garis merah” bagi Mesir, negara-negara Arab, dan negara-negara Islam.
Abdelatty menekankan bahwa Mesir “tidak akan menerima dan tidak akan membiarkan” pengusiran tersebut terjadi. Ia juga mengkritik kegagalan pelaksanaan tahap pertama kesepakatan, termasuk tidak tercapainya target minimal 600 truk bantuan yang masuk ke Gaza setiap hari.
