‘Dalih untuk kekacauan’
Para analis politik menilai tuntutan Netanyahu agar Hamas dilucuti sepenuhnya sebelum penarikan pasukan bukanlah kebutuhan keamanan yang sebenarnya, melainkan mekanisme yang sengaja dibuat untuk menghambat pelaksanaan kesepakatan.
Mahjoob Zweiri, akademisi dan pakar politik Timur Tengah, mengatakan Netanyahu pada dasarnya didorong keinginan untuk mencegah kembalinya masyarakat Palestina yang berfungsi secara normal.
“Dia tidak ingin Gaza kembali seperti sebelum 6 Oktober 2023. Artinya, tidak ada pemerintahan Hamas, tidak ada pemerintahan Palestina, tidak ada senjata, tidak ada kehidupan normal. Dengan kata lain, mengubah Gaza menjadi wilayah yang tidak layak dihuni,” kata Zweiri.
Ia juga menilai penetapan pelucutan senjata secara total sebagai prasyarat mutlak merupakan kondisi yang sejak awal dirancang untuk sulit diwujudkan.
“Israel sangat memahami bahwa mengakhiri keberadaan senjata di lingkungan seperti Gaza atau bahkan Lebanon hampir merupakan hal yang mustahil,” katanya. Ia merujuk pada tidak adanya basis data senjata dan absennya pihak netral yang dipercaya.
Zweiri juga memperingatkan kemungkinan reaksi AS. Ia memprediksi akan terjadi “badai diplomatik yang diperkirakan muncul” serta “semacam benturan diplomatik” antara Netanyahu dan Trump.
Bagi pakar urusan Israel Nihad Abu Ghosh, perubahan sikap Israel secara tiba-tiba menunjukkan prioritas strategis yang mendasari sikap Israel mengenai masa depan Gaza.
Abu Ghosh mengatakan para pejabat Israel sebenarnya mengetahui secara penuh rincian rencana tersebut, tetapi bertaruh bahwa Hamas akan menolaknya.
“Persoalan mendasarnya adalah Israel tidak ingin melepaskan opsi pengusiran,” katanya. “Dan segala sesuatu yang terjadi, mulai dari keberatan parsial terhadap isu ini atau itu, pada kenyataannya merupakan bentuk keteguhan Israel terhadap pengusiran dari Jalur Gaza dan pengusiran penduduknya.”
Ia menambahkan bahwa Netanyahu ingin menjadikan penolakannya sebagai “pembatas bagi pemerintahan Israel mana pun di masa depan”.
‘Kelangsungan politik’
Para analis juga mengatakan waktu penolakan Netanyahu sangat berkaitan dengan kelangsungan politik domestiknya menjelang pemilu Oktober.
Pemimpin Partai Likud tersebut menghadapi sejumlah dakwaan korupsi yang bermula sejak 2019 dan berpotensi dipenjara jika dinyatakan bersalah.
“Netanyahu menunggu kesempatan ini untuk mengatakan ‘tidak’ kepada Presiden Trump agar dapat mengendalikan perdebatan, propaganda, dan kampanye pemilu melalui isu tersebut,” kata pakar urusan Israel Adel Sheded.
Ia menilai Netanyahu ingin membuktikan kepada publik Israel bahwa hanya dirinya yang mampu mengatakan tidak kepada pemerintahan AS.
Pakar lainnya, Suleiman Bisharat, juga mengatakan perdana menteri Israel tersebut memanfaatkan isu Gaza untuk memberikan tekanan kepada AS terkait isu-isu regional yang lebih luas.
“Sudah sangat jelas bahwa Benjamin Netanyahu ingin membalikkan keadaan dalam seluruh isu, dimulai dari persoalan Jalur Gaza, dengan dasar bahwa persoalan inilah yang menentukan isu-isu lainnya,” katanya.
Menurut Bisharat, tantangan tersebut muncul dari keinginan Netanyahu untuk tampil sebagai pahlawan di hadapan publik Israel sayap kanan demi mengamankan masa depan politiknya.*
Mohammad Mansour, Jurnalis Senior Aljazeera.
