JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga integritas saat menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Menurut Yusril, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik yang disampaikan harus tetap berpijak pada nilai-nilai kejujuran dan tujuan untuk membangun bangsa.
“Saya mendukung kebebasan mahasiswa dalam bersuara dan menyampaikan kritik. Namun kritik itu harus dilandasi integritas yang kuat sehingga benar-benar bertujuan untuk membangun bangsa,” kata Yusril seperti dikutip Antara, Selasa (23/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan Yusril menanggapi pengakuan sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang usai bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai mantan aktivis mahasiswa, Yusril mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut. Meski demikian, ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
“Sebagai mantan aktivis mahasiswa saya prihatin dengan kejadian itu. Namun kami juga menghargai sikap mereka yang berterus terang mengakui kesalahan dan meminta maaf agar hal serupa tidak terulang,” ujarnya.
Integritas modal pemimpin masa depan
Yusril menilai integritas merupakan modal utama yang harus dimiliki mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa saat ini merupakan calon pemimpin dan pejabat publik yang akan menentukan arah bangsa di masa mendatang.
Karena itu, nilai-nilai integritas harus dibangun sejak dini agar tidak mudah tergoda oleh kepentingan tertentu ketika kelak memegang jabatan publik.
“Kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa supaya tetap menjaga integritas dan perjuangan itu harus murni,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pergantian generasi kepemimpinan hanya tinggal menunggu waktu. Mahasiswa yang hari ini berada di garis depan menyuarakan kritik bisa menjadi pemegang kekuasaan pada masa depan.
“Karena ini soal waktu saja. Tetaplah tegar memegang teguh prinsip-prinsip dan jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu,” kata Yusril.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta dan berdialog dengan mereka di Istana Wakil Presiden, Senin (22/6).
Belakangan, Koordinator Aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum UBK M. Abdi Maludin mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta setelah pertemuan tersebut. Ia juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kejadian yang memicu polemik tersebut.*
