JAKARTA – Setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi Wakil Presiden, polemik mengenai surat penyetaraan ijazahnya mungkin akan mereda. Selama berminggu-minggu, perhatian masyarakat pada isu ini tersita terlalu banyak. Hal-hal kebangsaan lain yang lebih substansial terabaikan.
Keputusan Gibran mundur secara langsung menghentikan proses politik di parlemen. Proses politik di DPR, MK, dan MPR bisa memakan waktu berminggu-minggu jika itu dilanjutkan. Akan ada banyak manuver politik elit. Yang artinya publik akan terseret ke dalam perbincangan ini yang bisa mengalihkan dari persoalan yang lebih fundamental: persoalan ekonomi dan kinerja pemerintah.
Dalam hal ini, Gibran secara tidak langsung menghentikan debat panjang itu. Sebenarnya, Gibran bisa saja bertahan dengan argumen dan bukti yang cukup kuat. Namun dia memilih tidak melanjutkannya, setidaknya di ranah politik.
Keputusan mundur yang berpotensi menghentikan kegaduhan politik non-substansial ini juga bisa menjadi preseden yang baik bagi para pejabat publik. Betapa pun mungkin Anda benar dan memiliki kesempatan untuk membuktikan Anda benar, namun memilih mundur untuk meredakan ketegangan yang tidak perlu adalah langkah politik yang penting.
Yang tak kalah penting dari langkah mundur ini adalah implikasi politik publiknya yang mungkin muncul. Dengan berada di luar pemerintahan, Gibran berpotensi membangun blok politik penyeimbang atau oposisi terhadap kekuasaan. Kehadiran blok politik Gibran di luar pemerintahan bisa atau seharusnya menjadi kekuatan baru yang signifikan menambal gerakan oposisi yang selama ini compang-camping.
Menjadi lebih menarik karena Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjadi rumah politik keluarga Gibran juga sudah berada di luar pemerintahan setelah tiga kadernya di kabinet memutuskan mundur dari partai. Karena itu sekarang ada Gibran, PSI, dan kelompok pendukung Jokowi yang potensial menjadi kekuatan oposisi pada pemerintahan Prabowo.
Namun karakter Jokowi dan Gibran yang menggunakan prinsip polite politics (politik sopan) mungkin tidak akan mempertunjukkan pola oposisi frontal misalnya dengan cara mengkritik secara vulgar apa pun yang datang dari pemerintah. Saya membayangkan bentuk gerakan politik dari keluarga ini adalah keliling menemui basis-basis massa untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Mereka akan datang ke wilayah-wilayah warga yang mengalami persoalan. Mereka akan menjadi corong secara tidak langsung dari masyarakat yang selama ini tak terdengar. Saya membayangkan keluarga ini akan memberi tumpangan suara bagi mereka yang tak bersuara sembara menawarkan solusi.
Jangan lupa, ada lebih dari 50 persen warga yang memiliki persepsi negatif atas pemerintahan Prabowo menurut temuan beberapa lembaga survei. Dan kelompok warga yang tidak puas sejauh ini belum memiliki wadah politik yang memadai. Karena itu, Gibran, PSI, dan Jokowi potensial menjadi kanal politik mereka yang tidak puas pada jalannya pemerintahan ini.
Kalau itu terjadi, maka perpecahan di tingkat elit ini mestinya adalah peluang bagi tumbuhnya kembali checks and balances yang selama beberapa tahun terakhir seperti hilang dari politik demokratis Indonesia. Menguatnya kelompok oposisi yang menumbuhkan checks and balances adalah prasyarat terpenting bagi jalannya pemerintahan yang akuntabel dan bertanggungjawab. Semoga.

Saidiman Ahmad. Program Manager dan Peneliti Senior SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting)
